Juli tahun 2010, sanitasi ditetapkan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Sayangnya hak ini belum terwujud secara nyata di masyarakat. ”Kita berusaha bagaimana hak ini bisa terwujud,” kata Wakil Menteri PU, Hermanto Dardak saat membuka acara Jambore Sanitasi 2011 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Senin (20/6/2011). Di hadapan 198 duta sanitasi dari 33 provinsi seluruh Indonesia dan Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB), Hermanto mengatakan, masalah sanitasi menjadi keprihatinan dunia. Bagaimana tidak, sekitar 2,6 milyar penduduk dunia belum memiliki akses sanitasi yang baik. Faktor perilaku menjadi kendala utama.
Di Indonesia sendiri, penduduk yang memiliki akses sanitasi layak baru mencapai 51,2 persen. Dengan jumlah itu, diperkirakan hampir 50 persen anak-anak Indonesia tumbuh dalam rumah tangga yang belum memiliki akses sanitasi layak.
Sebagian lagi penduduk masih menggunakan sungai sebagai tempat membuang hajat dan limbah rumah tangga. Wajar bila 76,3 persen sungai di Jawa, Sumatera, Bali dan Sulawesi tercemar.
Laporan Economic Impact of Sanitation in Indonesia menyatakan bahwa sanitasi buruk menjadi penyumbang bagi meningkatnya penyakit diare. Dari jumlah tersebut anak-anak menjadi korban terbanyak, bahkan lebih banyak dari masalah gizi buruk pada balita. Selain itu, sanitasi yang buruk, menyebabkan Indonesia mengalami sedikitnya 120 juta kasus penyakit dan 50.000 kematian dini tiap tahun.
"Laporan Economic Impact of Sanitation in Indonesia memperkirakan biaya pemulihan pencemaran air mencapai Rp 13,3 trilyun per tahun, hampir sama dengan APBN bidang sanitasi yang dialokasikan untuk lima tahun," ujar Hermanto.
Menurutnya, hal tersebut tentu saja tidak sepadan. "Kita harus menghentikan pencemaran air dan membangun perilaku yang peduli terhadap sanitasi jika ingin pembangunan sanitasi yang kita cita-citakan berhasil," jelas Hermanto.
Jambore Sanitasi ketiga setelah 2008 dan 2010 ini diselenggarakan dalam rangka menyiapkan duta atau penyuluh sanitasi muda yang akan berperan aktif dalam pembangunan masyarakat peduli sanitasi secara berkelanjutan.
Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Budi Yuwono menegaskan, Indonesia memiliki target untuk meningkatkan proporsi rumah tangga terhadap akses sanitasi yang berkelanjutan menjadi 62,41 persen pada 2015.
Untuk itu, pemerintah pusat juga telah mengalokasikan APBN sebesar Rp 14,2 trilyun untuk pembangunan infrastruktur sanitasi permukiman pada tahun anggaran 2010-2014.
Namun, lanjutnya, pembangunan sanitasi permukiman di Indonesia bukanlah masalah infrastruktur semata, tapi juga masalah perilaku. Banyak fakta di masyarakat, infrastruktur canggih sekalipun menjadi sia-sia jika perilaku masyarakat belum berubah.
Jambore sanitasi ini berlangsung hingga 25 Juni. Nantinya akan terpilih para duta sanitasi. Jambore ini diisi berbagai kegiatan di antaranya, edukasi, kampanye, dan publikasi. Ada juga workshop sanitasi dan pengembangan keahlian, kunjungan lapangan, audiensi ke kementerian terkait dan ibu Negara—jika memungkinkan, aksi simpatik dan wisata, pentas kesenian, serta pameran. Tahun ini Jambore Sanitasi mengambil tema: Sanitasi dan Kualitas Anak Indonesia. MJ
Tidak ada komentar:
Posting Komentar