Sanitasi, Hak Asasi yang Belum Dinikmati Semua

Juli tahun 2010, sanitasi ditetapkan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Sayangnya hak ini belum terwujud secara nyata di masyarakat. ”Kita berusaha bagaimana hak ini bisa terwujud,” kata Wakil Menteri PU, Hermanto Dardak saat membuka acara Jambore Sanitasi 2011 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Senin (20/6/2011).

Di hadapan 198 duta sanitasi dari 33 provinsi seluruh Indonesia dan Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB), Hermanto mengatakan, masalah sanitasi menjadi keprihatinan dunia. Bagaimana tidak, sekitar 2,6 milyar penduduk dunia belum memiliki akses sanitasi yang baik. Faktor perilaku menjadi kendala utama.

Di Indonesia sendiri, penduduk yang memiliki akses sanitasi layak baru mencapai 51,2 persen. Dengan jumlah itu, diperkirakan hampir 50 persen anak-anak Indonesia tumbuh dalam rumah tangga yang belum memiliki akses sanitasi layak.

Sebagian lagi penduduk masih menggunakan sungai sebagai tempat membuang hajat dan limbah rumah tangga. Wajar bila 76,3 persen sungai di Jawa, Sumatera, Bali dan Sulawesi tercemar.

Laporan Economic Impact of Sanitation in Indonesia menyatakan bahwa sanitasi buruk menjadi penyumbang bagi meningkatnya penyakit diare. Dari jumlah tersebut anak-anak menjadi korban terbanyak, bahkan lebih banyak dari masalah gizi buruk pada balita. Selain itu, sanitasi yang buruk, menyebabkan Indonesia mengalami sedikitnya 120 juta kasus penyakit dan 50.000 kematian dini tiap tahun.

"Laporan Economic Impact of Sanitation in Indonesia memperkirakan biaya pemulihan pencemaran air mencapai Rp 13,3 trilyun per tahun, hampir sama dengan APBN bidang sanitasi yang dialokasikan untuk lima tahun," ujar Hermanto.

Menurutnya, hal tersebut tentu saja tidak sepadan. "Kita harus menghentikan pencemaran air dan membangun perilaku yang peduli terhadap sanitasi jika ingin pembangunan sanitasi yang kita cita-citakan berhasil," jelas Hermanto.

Jambore Sanitasi ketiga setelah 2008 dan 2010 ini diselenggarakan dalam rangka menyiapkan duta atau penyuluh sanitasi muda yang akan berperan aktif dalam pembangunan masyarakat peduli sanitasi secara berkelanjutan.

Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Budi Yuwono menegaskan, Indonesia memiliki target untuk meningkatkan proporsi rumah tangga terhadap akses sanitasi yang berkelanjutan menjadi 62,41 persen pada 2015.

Untuk itu, pemerintah pusat juga telah mengalokasikan APBN sebesar Rp 14,2 trilyun untuk pembangunan infrastruktur sanitasi permukiman pada tahun anggaran 2010-2014.

Namun, lanjutnya, pembangunan sanitasi permukiman di Indonesia bukanlah masalah infrastruktur semata, tapi juga masalah perilaku. Banyak fakta di masyarakat, infrastruktur canggih sekalipun menjadi sia-sia jika perilaku masyarakat belum berubah.

Jambore sanitasi ini berlangsung hingga 25 Juni. Nantinya akan terpilih para duta sanitasi. Jambore ini diisi berbagai kegiatan di antaranya, edukasi, kampanye, dan publikasi. Ada juga workshop sanitasi dan pengembangan keahlian, kunjungan lapangan, audiensi ke kementerian terkait dan ibu Negara—jika memungkinkan, aksi simpatik dan wisata, pentas kesenian, serta pameran. Tahun ini Jambore Sanitasi mengambil tema: Sanitasi dan Kualitas Anak Indonesia. MJ

SEPULUH KECAMATAN DI GROBOGAN BEBAS DARI BUANG AIR BESAR DI SEMBARANG TEMPAT

GROBOGAN- Plan Indonesia Program Unit Grobogan bekerja sama dengan Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) Kabupaten Grobogan melaksanakan pencanangan program sepuluh kecamatan di Grobogan bebas Buang Air Besar (BAB) sembarangan.

Pencanangan ini ditandai dengan penandatanganan deklarasi sepuluh kecamatan bebas BAB sembarangan oleh Wabup Icek Baskoro beserta sepuluh camat di Gedung Riptaloka Setda Grobogan, kemarin.
’’Pemkab mendukung penuh upaya Plan Indonesia Grobogan dalam memberdayakan masyarakat dengan menyadari pentingnya BAB di jamban yang standar dan tidak menyebabkan penyakit.

Dengan program ini diharapkan akan menekan angka penderita diare dan penyakit lainnya yang disebabkan kurang terurursnya lingkungan sekitar masyarakat,’’ kata Wabup Icek Baskoro pada acara yang dihadiri Nugroho Tri Utomo dari Direktorat Pemukiman dan Perumahan Bappenas, dan Atang Saputra dari Direktorat Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan.

Melalui program dua tahun ini, Plan Indonesia menargetkan masyarakat di 153 desa pada 10 kecamatan yaitu, Kradenan, Penawangan, Klambu, Tawangharjo, Tegowanu, Brati, Wirosari, Kedungjati, Godong, dan Karangrayung bebas BAB sembarangan. Pada survai yang dilakukan pada Tahun 2006 oleh Kementerian Kesehatan, masyarakat di sepuluh kecamatan tersebut yang memiliki jamban kurang dari enam persen.

’’Target yang akan dicapai bukan membangun jamban tetapi PERUBAHAN PERILAKU masyarakat supaya melakukan BAB dengan benar dan sehat,’’ kata Eka Setiawan, WASH Program manager Plan Indonesia didampingi Program Unit Manager Plan Indonesia Grobogan, Lukas Kristian.

Diare
Menurut Lukas Kristian, saat ini Plan Indonesia Grobogan telah berhasil melaksanakan program seratus persen bebas BAB sembarangan di dua desa, yaitu Desa Gunung Tumpeng Kecamatan Karangrayung, dan Desa Panimbo Kecamatan Kedungjati. Keberhasilan program di dua desa tersebut menjadi acuan bagi pelaksanaan program serupa di 153 desa yang ditunjuk.

’’Menurut Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) Kementerian Kesehatan, di Grobogan pada Tahun 2007 hanya 21 persen dari masyarakatnya yang membuang BAB dengan benar. Hal itu berpengaruh terhadap jumlah penderita diare yang mencapai 12,4 persen, padahal untuk skala nasional hanya sembilan persen,’’ kata Atang Saputra.

Nugroho Tri Utomo dari Bappenas menuturkan, pemerintah pusat telah mengalokasikan dana triliyunan rupiah untuk program bebas BAB sembarangan bagi 70 juta masyarakat atau 30 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Diharapkan Tahun 2014, Indonesia bebas BAB sembarangan. (K11-14-suara merdeka)

SELAMATKAN INDONESIA DARI SANITASI BURUK

Indonesia perlu diselamatkan dari sanitasi yang buruk. Kualitas sanitasi yang buruk bertanggungjawab terhadap mewabahnya penyakit menular seperti tifus, demam berdarah dengue, disentri, kolera dan hepatitis. Pemerintah bukannya tidak melakukan sesuatu. Berdasarkan studi Water and Sanitation Program (Bank Dunia) tahun 2006, pemerintah menyediakan anggaran untuk perbaikan sanitasi rata-rata sebesar Rp 200/kapita/tahun. Sementara kebutuhan investasi minimal adalah Rp. 47.000/kapita/tahun. Terlepas dari terbatasnya sumber daya pemerintah, nampaknya masih diperlukan upaya-upaya yang lebih serius untuk menangani sanitasi (tidak sekedar business as usual).

Aksi SELAMATKAN INDONESIA DARI SANITASI BURUK dimaksudkan untuk menggugah kesadaran masyarakat terhadap: - pentingnya kualitas kesehatan lingkungan (sanitasi). - layanan sanitasi sebagai hak masyarakat. - apa saja yang dapat dilakukan secara individu maupun kelompok untuk meningkatkan kualitas sanitasi. Kesadaran ini kita harapkan dapat melahirkan dorongan yang kuat dari arus bawah (masyarakat) kepada semua pihak (terutama pemerintah) untuk lebih serius menangani sanitasi. Tifus, disentri, kolera, DBD dan hepatitis adalah penyakit yang dpat dicegah dengan perbaikan kualitas sanitasi. Tidak perlu menunggu korban meninggal untuk mulai memperbaiki kualitas sanitasi. PEDULI SANITASI, PEDULI RAKYAT.
Positions
1.Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kualitas kesehatan lingkungan (sanitasi).
2. Mendorong pemenuhan layanan sanitasi oleh pemerintah sebagai hak dasar masyarakat
3. Mendorong perubahan perilaku hidup yang bersih dan sehat.

Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-45, Menkes Serukan Sinergi untuk Menyehatkan Lingkungan

Menteri Kesehatan RI dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, DR. PH. mengajak seluruh jajaran kesehatan, masyarakat, sektor usaha dan komponen bangsa untuk saling bersinergi dalam meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan. Hal ini disampaikan Menkes dalam pidatonya di hadapan seluruh jajaran Departemen Kesehatan pada apel Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-45 (12/11), yang pada tahun ini mengusung tema ”Lingkungan Sehat Rakyat Sehat”.

Menurut Menkes, kesehatan lingkungan yang ditandai dengan ketersediaan dan akses air bersih, akses sanitasi, pengendalian polusi udara dan perilaku hidup bersih dan sehat, masih menjadi tantangan yang cukup besar di bidang kesehatan. Padahal kesehatan lingkungan berkaitan erat dengan kesehatan ibu dan anak, status gizi masyarakat serta pencegahan penyakit menular, yang merupakan penentu status kesehatan masyarakat dan berdampak pada kualitas bangsa.

Mengutip hasil Riset Kesehatan Dasar 2007 yang dilakukan Depkes, Menkes mengatakan bahwa 24,8% rumah tangga masih tidak menggunakan fasilitas buang air besar, dan 32,5% tidak memiliki saluran pembuangan air limbah. Sementara yang cukup positif adalah 57,7% rumah tangga di Indonesia memiliki akses air bersih dan 63,3% rumah tangga memiliki akses sanitasi yang baik.”Dalam momentum peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-45 tahun 2009 ini, kita harus berupaya secara terus-menerus untuk melakukan peningkatan dan perbaikan dalam meningkatkan lingkungan sehat seperti yang sudah ditargetkan dalam program 100 hari bidang kesehatan. Salah satu indikator kinerja Depkes yaitu pada Januari 2010 harus mencapai sarana air minum sebanyak 1.379 lokasi dan peningkatan sanitasi di 61 lokasi.

Sedangkan indikator kinerja pada tahun 2014 bidang kesehatan lingkungan yaitu tercapainya program air bersih yang menjangkau 67% penduduk dan peningkatan sanitasi dasar berkualitas baik untuk 75% penduduk. Dengan demikian, penyakit-penyakit yang dapat ditimbulkan karena lingkungan yang tidak sehat seperti diare, ISPA, TBC, malaria, frambusia, demam berdarah dan flu burung diharapkan akan menurun.” kata Menkes.

Menkes menambahkan, upaya peningkatan kualitas dan kesehatan lingkungan mencakup penyediaan kebutuhan akan ketersediaan air minum dan sanitasi; peningkatan perilaku higienis; pengembangan kabupaten/kota sehat; pengendalian bahan berbahaya dan logam berat; penanganan limbah rumah tangga, industri dan institusi pelayanan kesehatan, seperti Rumah Sakit dan Puskesmas serta penanganan kedaruratan lingkungan dalam situasi bencana. Upaya-upaya tersebut dan upaya membuat rakyat sehat, lanjut Menkes, tidak mungkin dilaksanakan oleh bidang kesehatan secara sendirian dan untuk itu memerlukan dukungan dan sinergi dari masyarakat, jajaran kesehatan, sektor swasta dan dunia usaha, serta berbagai komponen bangsa.Bagi masyarakat luas, Menkes menyerukan pentingnya perilaku sehat. Menkes menyampaikan bahwa lingkungan sehat merupakan cermin perilaku sehat, yang menunjukkan kemandirian masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kualitas kesehatannya, yang dengan dukungan pelayanan kesehatan yang bermutu dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia yang optimal.Bagi jajaran kesehatan, Menkes menghimbau agar setiap jajaran kesehatan di lapangan memiliki prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. ”Kita perlu mengembangkan paradigma baru di jajaran kesehatan, jika masyarakat sebelumnya ditempatkan sebagai obyek pelayanan kesehatan, saat ini mereka harus didorong dan diberdayakan untuk mampu sebagai subyek dan mampu secara mandiri dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan kesehatan yang berkesinambungan. Jajaran kesehatan juga diharapkan dapat mengembangkan berbagai prakarsa dalam membangun lingkungan sehat dengan melibatkan masyarakat seperti kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat dan pengembangan wilayah/kawasan sehat.”Bagi masyarakat, sektor swasta dan dunia usaha, Menkes menekankan perlunya kemitraan dalam mencegah dan menyelesaikan masalah kesehatan disamping keterlibatan provider kesehatan dan lintas sektor. Berbagai komponen bangsa diharapkan dapat membentuk aliansi-aliansi gerakan masyarakat sehat untuk berperan aktif dalam mencegah dan mengatasi berbagai masalah kesehatan, dan siap menjadi barisan terdepan sebagai modal kekuatan bangsa untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta menjadikan kualitas bangsa yang bermartabat.

Usai memimpin apel, Menkes meluncurkan Aksi Simpati Kebersihan Lingkungan di lima wilayah DKI Jakarta yang ditandai dengan pelepasan mobil pelayanan kesehatan. Selain itu, Hari Kesehatan Nasional ke-45 tahun 2009 dirayakan dengan berbagai acara hingga bulan Desember 2009 meliputi pemberian penghargaan atas pengabdian PNS di lingkungan Depkes RI, institus/perorangan yang berjasa di bidang kesehatan tingkat nasional, penyerahan secara simbolis Kartu Jamkesmas bagi Panti Jompo dan Panti Asuhan, penghargaan kompetisi jurnalistik, penghargaan lomba perpustakaan kesehatan, pameran foto, penyerahan mobil unit promosi kesehatan ke seluruh Indonesia, pameran pembangunan kesehatan, pemeriksaan kualitas air bagi masyarakat di 10 regional, dan berbagai acara yang dilaksanakan di tingkat daerah mulai dari provinsi hingga kabupaten/kota.Sumber Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon: 021-52907416-9, faks: 52921669, Call Center: 021-30413700, atau alamat e-mail puskom.publik@yahoo.co.id, info@puskom.depkes.go.id, kontak@puskom.depkes.go.id.

Kekurangan Akses Terhadap Air Minum dan Sanitasi Dasar

Air bersih dan sanitasi yang baik merupakan elemen penting yang menunjang kesehatan manusia. Namun sayangnya pemenuhan akan kebutuhan tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan baik di beberapa belahan dunia. Menurut temuan terbaru WHO, lebih dari 1,1 milyar orang pada wilayah pedesaan dan perkotaan kini kekurangan akses terhadap air minum dari sumber yang berkembang dan 2,6 milyar orang tidak memiliki akses terhadap sanitasi dasar.
Demikian seperti dikutip dari situs resmi organiasai Kesehatan Dunia tersebut. Dampak kesehatan dari tidak terpenuhinya kebutuhan dasar terhadap air bersih dan sanitasi diantaranya nampak pada anak-anak sebagai kelompok usia rentan. WHO memperkirakan pada tahun 2005, sebanyak 1,6 juta balita (rata-rata 4500 setiap tahun) meninggal akibat air yang tidak aman dan kurangnya higienitas. Anak-anak secara khusus berisiko terhadap penyakit bersumber air seperti diare, dan penyakit akibat parasit. Kurangnya sanitasi juga meningkatkan risiko KLB kolera, tifoid, dan disentri.Jika permasalahan ini tidak segera diatasi, diprediksikan dunia terancam tidak bisa mencapai target penyediaan air bersih dan sanitasi, kecuali ada peningkatan luar biasa dalam hal kapasitas kerja dan investasi dari sekarang hingga tahun 2015, hal tersbeut berdasarkan laporan terbaru WHO dan UNICEF. Situasi ini terutama menjadi lebih parah pada wilayah perkotaan, dimana pertumbuhan penduduk yang cepat memberikan tekanan bagi pelayanan dan kesehatan masyarakat miskin.Wilayah Sub-Sahara Afrika masih merupakan fokus perhatian. Diperkirakan sebanyak 80% orang yang tidak memiliki akses terhadap sumber air minum yang telah berkembang berada di Sub Sahara Afrika, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Akibat pertumbuhan penduduk selama 1999-2004, jumlah penduduk yang tidak memiliki akses terhadap air minum di Sub-Sahara Afrika meningkat hingga 23%. Kini, hanya 56 % penduduk yang memiliki akses terhadap penyediaan air minum yang telah berkembang. Hanya 37% dari penduduk di Sub-Sahara Afrika memiliki akses terhadap sanitasi dasar pada tahun 2004, dibandingkan dengan rata-rata di seluruh dunia, sebesar 59%.Pada wilayah pedesaan, akses terhadap sumber air minum yang telah berkembang dan pelayanan sanitasi dasar sangat rendah pada tahun 1990 (tahun acuan bagi penilaian MDGs): diperkirakan 64 % memiliki akses terhadap sumber air minum, sedangkan 26% memiliki akses terhadap pelayanan sanitasi. Ketika jumlah persentase-persentase tersebut meningkat hingga tahun 2004, menjadi 73% dan 39%, jumlah ini masih lebih rendah untuk mencapai target MDGs.Pada tahun 2000, dunia berjanji untuk menurunkan separuh dari orang yang tidak memiliki akses terhadap air minum dan sanitasi dasar. Berdasarkan laporan yang ada, berjudul MDG Drinking Water and Sanitation Target - The Urban and Rural Challenge of the Decade, untuk memenuhi kebutuhan sanitasi, MDG akan membutuhkan upaya 2 kali lipat lebih besar dari yang ada saat ini. Sebanyak sepertiga peningkatan upaya akan dibutuhkan untuk mencapai target pemenuhan air minum MDG.Namun untuk mencapai target air dan sanitasi akan membutuhkan upaya yang lebih besar dari pembuat kebijakan, lembaga pelatihan, pendanaan, perencanaan dan pembangunan. Solusi-solusi tersebut harus menitikberatkan pada masyarakat di seluruh dunia, demikian WHO memperingatkan.Merupakan sebuah tragedi, jika dunia tidak dapat mencapai target MDGs dalam bidang air minum dan sanitasi. Air minum yang aman dan sanitasi jelas sangat penting bagi kesehatan yang risikonya kini sering diabaikan,? kata Dr. Anders Nordstrom mewakili Direktur Jenderal WHO. ? Upaya untuk mencegah kematian akibat diare dan penyakit lainnya, nampaknya akan gagal kecuali masyarakat memiliki akses terhadap air bersih dan sanitasi dasar. Laporan ini menggarisbawahi, pentingnya strategi baru WHO terhadap terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan untuk menurunkan permasalahan kesehatan global melalui upaya pencegahan kesehatan. Dengan menangani akar penyebab penyakit, seperti air dan sanitasi dapat mengurangi 24 % permasalahan penyakit global akibat lingkungan.? Imbuh Dr. Anders Nordstrom.Demikian seperti dikutip dari situs resmi organiasai Kesehatan Dunia tersebut. Dampak kesehatan dari tidak terpenuhinya kebutuhan dasar terhadap air bersih dan sanitasi diantaranya nampak pada anak-anak sebagai kelompok usia rentan. WHO memperkirakan pada tahun 2005, bahwa 1,6 juta balita (rata-rata 4500 setiap tahun) meninggal akibat air yang tidak aman dan kurangnya higienitas. Anak-anak secara khusus berisiko terhadap penyakit bersumber air seperti diare, dan penyakit akibat parasit. Kurangnya sanitasi juga meningkatkan risiko KLB kolera, tifoid, dan disentri.Jika permasalahan ini tidak segera diatasi, diprediksikan dunia terancam tidak bisa mencapai target penyediaan air bersih dan sanitasi, kecuali ada peningkatan luar biasa dalam hal kapasitas kerja dan investasi dari sekarang hingga tahun 2015, hal tersbeut berdasarkan laporan terbaru WHO dan UNICEF. Situasi ini terutama menjadi lebih parah pada wilayah perkotaan, dimana pertumbuhan penduduk yang cepat memberikan tekanan bagi pelayanan dan kesehatan masyarakat miskin.Wilayah Sub-Sahara Afrika masih merupakan fokus perhatian. Diperkirakan sebanyak 80% orang yang tidak memiliki akses terhadap sumber air minum yang telah berkembang berada di Sub Sahara Afrika, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Akibat pertumbuhan penduduk selama 1999-2004, jumlah penduduk yang tidak memiliki akses terhadap air minum di Sub-Sahara Afrika meningkat hingga 23%. Kini, hanya 56 % penduduk yang memiliki akses terhadap penyediaan air minum yang telah berkembang. Hanya 37% dari penduduk di Sub-Sahara Afrika memiliki akses terhadap sanitasi dasar pada tahun 2004, dibandingkan dengan rata-rata di seluruh dunia, sebesar 59%.Pada wilayah pedesaan, akses terhadap sumber air minum yang telah berkembang dan pelayanan sanitasi dasar sangat rendah pada tahun 1990 (tahun acuan bagi penilaian MDGs): diperkirakan 64 % memiliki akses terhadap sumber air minum, sedangkan 26% memiliki akses terhadap pelayanan sanitasi. Ketika jumlah persentase-persentase tersebut meningkat hingga tahun 2004, menjadi 73% dan 39%, jumlah ini masih lebih rendah untuk mencapai target MDGs.Pada tahun 2000, dunia berjanji untuk menurunkan separuh dari orang yang tidak memiliki akses terhadap air minum dan sanitasi dasar. Berdasarkan laporan yang ada, berjudul MDG Drinking Water and Sanitation Target - The Urban and Rural Challenge of the Decade, untuk memenuhi kebutuhan sanitasi, MDG akan membutuhkan upaya 2 kali lipat lebih besar dari yang ada saat ini. Sebanyak sepertiga peningkatan upaya akan dibutuhkan untuk mencapai target pemenuhan air minum MDG.Namun untuk mencapai target air dan sanitasi akan membutuhkan upaya yang lebih besar dari pembuat kebijakan, lembaga pelatihan, pendanaan, perencanaan dan pembangunan. Solusi-solusi tersebut harus menitikberatkan pada masyarakat di seluruh dunia, demikian WHO memperingatkan.Merupakan sebuah tragedi, jika dunia tidak dapat mencapai target MDGs dalam bidang air minum dan sanitasi. Air minum yang aman dan sanitasi jelas sangat penting bagi kesehatan yang risikonya kini sering diabaikan,? kata Dr. Anders Nordstrom mewakili Direktur Jenderal WHO. ? Upaya untuk mencegah kematian akibat diare dan penyakit lainnya, nampaknya akan gagal kecuali masyarakat memiliki akses terhadap air bersih dan sanitasi dasar. Laporan ini menggarisbawahi, pentingnya strategi baru WHO terhadap terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan untuk menurunkan permasalahan kesehatan global melalui upaya pencegahan kesehatan. Dengan menangani akar penyebab penyakit, seperti air dan sanitasi dapat mengurangi 24 % permasalahan penyakit global akibat lingkungan.? Imbuh Dr. Anders Nordstrom.
http://www.depkes.go.id/index.php?option=news&task=viewarticle&sid=2388&Itemid=2

Community Led Total Sanitation pintu masuk Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

Salah satu komponen Program Penyediaan minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS) adalah Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat dan layanan higine dan sanitasi. Komponen ini bertujuan untuk membantu masyarakat dan institusi lokal dalam pencegahan sanitasi buruk dan air yang tidak bersih yang berakibat munculnya penyakit Diare. Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) diupayakan dalam mencapai status kesehatan masyarakat yang lebih baik.
Namun demikian , pencapaian sector sanitasi masih jauh dari yang diharapkan. Pemerintah Indonesia hanya menyediakan sekitar Rp 7,7 triliun, artinya hanya Rp 200 per tahun untuk setiap penduduk Indonesia. Padahal kebutuhan minimal akses terhadap sarana sanitasi yang memadai sekitar Rp 47 ribu per orang per tahun.
Berdasarkan hasil studi Indonesia sanitation Sector Development Program (ISSDP) tahun 2006 menunjukkan bahwa masyarakat yang buang air besar di sembarang tempat sebanyak 47%. Hasil studi Basic Human Servoce pada tahun yang sama menunjukkan bahwa perilaku cuci tangan pakai sabun adalah setelah buang air besar 12 %, setelah membersihkan tinja bayi dan balita 9%, sebelum makan 14%, sebelum member makan bayi 7% dan sebelum menyiapkan makan 6%. Kenyataan ini berkontribusi terhadap kejadian Diare dan bahkan kerap terjadi kejadian luar biasa yang menyerang masyarakat yang berperilaku hidup bersih dan sehat yang masih rendah.
Salah satu upaya dalam peningkatan sanitasi adalah pendekatan sanitasi total yang dikenal Community Led Total sanitation (CLTS). Sanitasi total terdiri dari 5 pilar yaitu penghentian buang air besar (BAB) di sembarang tempat, cuci tangan pakai sabun (CTPS), pengelolaan air minum rumah tangga (PAM RT), pengelolaan limbah cair dan penanganan sampah domestic. Pendekatan CLTS ini memfasilitasi proses pemberdayaan masyarakat untuk melakukan analisis keadaan dan resiko pencemaran lingkungan.
Pintu masuk pengenalan sanitasi total yaitu penghentian BAB di sembarang tempat. Pendekatan ini mengandalkan partisipasi masyarakat secara aktif, membangun dan menggunakan jamban tanpa subsidi dari luar, solidaritas social dan kebanggaan masyarakat sebagai elemen motivasi. Pendekatan subsidi ini dilatarbelakangi kegagalan pendekatan tradisional dalam penyediaan infrastruktur sanitasi di perdesaan di masa lalu yang lebih focus kepada penyediaan prasarana dan bukannya perubahan perilaku.

Pada akhirnya bukan jumlah fisik jamban yang menjadi tolok ukuran keberhasilan, namun perubahan perilaku dari BAB di sembarang tempat ke pemanfaatan jamban keluarga.

Untuk mendukung sanitasi total dengan menerapkan model CLTS di Jawa Tengah telah dilakukan Pelatihan bagi pelatih CLTS tahun 2009 yang berlangsung 12 – 16 Oktober 2009, dengan diikuti 30 peserta Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota lokasi Pamsimas. Mereka nantinya akan menjadi fasilitator di kabupaten dan kota masing – masing untuk bergabung dengan fasilitator yang telah dilatih dan akan melatih para petugas Puskesmas dan mendampingi pemicuan di masyarakat. (diek-pl)