Rp 50 Juta untuk Desa yang telah Stop BAB Sembarangan

Bupati Rembang H. Moch. Salim 15 Juni 2011 memberikan penghargaan kepada dua desa yang telah menyatakan warganya stop buang air besar di sembarang tempat atau masyarakatnya telah buang air besar di jamban dengan memberikan prasasti dan bantuan perbaikan lingkungan sebesar Rp 50 Juta. Hal ini diberikan sebagai bentuk kepedulian Pemda terhadap masyarakatnya yang telah berhasil mengukir prestasi untuk mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat serta mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. Dua desa tersebut adalah Desa Dowan Kecamatan Gunem dan Desa Jatimudo Kecamatan Sulang. Kedua desa merupakan dampingan Plan Indonesia unit Rembang dan Pamsimas yang bermitra dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang. Pemberian ini dilakukan dalam acara yang cukup meriah bertempat di halaman SD Negeri Dowan, dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Rembang, Para Kepala SKPD Rembang yang terkait dengan air minum dan penyehatan Lingkungan, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Para Camat , Kepala Puskesmas, Para Lurah, Forum Anak Desa, dan undangan lainnya.
Salah satu syarat untuk dinyatakan bebas dari buang air besar sembarangan adalah partisipasi penuh berupa swadaya masyarakat tanpa subsidi. Hal ini antara lain dibuktikan oleh desa Dowan yang berinisiatif menerbitkan peraturan desa mengenai sanitasi total berbasis masyarakat.
Target utama program bukanlah berupa jamban yang terbangun secara kuantitatif melainkan lebih kepada terjadinya perubahan perilaku hidup masyarakat karena itulah kunci untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Pada acara tersebut dihibur dengan pentas drama yang dilakukan oleh Foum Anak Desa, mengambil tema Goro goro Buang air besar sembarangan.Bagus, luwes dan kocak serta menghibur.
Acara ini merupakan kerjasama Pemerintah Kabupaten Rembang, Plan Rembang dan Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Rembang.

GIRIWONDO DESA ODF

Desa Giriwondo, Kecamatan Jumapolo, Karanganyar dideklarasikan sebagai salah satu desa Open Defication Free (ODF) atau desa yang warganya sudah tidak buang air besar (BAB) sembarangan.
“Saat ini sudah dibangun sejumlah fasilitas kebersihan seperti toilet, bak air, sanitasi sekolah dan sejumlah jaringan pipa melalui program Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat-red),” ujar koordinator Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Argo Warih Giriwondo, Sukatno, saat deklarasi desa ODF di Balaidesa Giriwondo, Senin (31/1).
Pembangunan sejumlah fasilitas itu menggunakan dana dari APBN senilai Rp 192.500.000 dan APBD senilai Rp 27.500.000. Ada pula dana secara mandiri dari masyarakat setempat senilai Rp 46.137.000. Total semuanya menelan dana senilai Rp 279.800.000.
Menurut Sukatno, saat ini ada 98 konsumen atau pelanggan yang memakai fasilitas itu. Meskipun antara fasilitas sumur dan jumlah pelanggan sudah memadai, namun tidak semua warga bisa mendapatkan air bersih. Kendalanya yakni kekurangan pipa air untuk mengalirkan ke sejumlah rumah warga.
Bupati Karanganyar, Rina Iriani SR yang juga meresmikan Desa Giriwondo sebagai desa ODF mengatakan, ke depan, semua warga harus mendapatkan air bersih. Untuk lebih mengembangkan lagi Pamsimas di Desa Giriwondo, Pemkab menjanjikan bantuan dana senilai Rp 15 juta.

TAWIN "SULE" TERPICU UNTUK STOP BABS

"Kata orang kebersihan itu sebagian dari iman, tetapi mengapa di desa saya banyak orang yang masih buang air besar di sungai dan waktu sebelum nikah saya dan istri saya berjanji bahwa dirimu hanya untukku.Tetapi kenyataannya masih ada lelaki maupun perempuan yang buang air besar di sungai dengan bagian tubuhnya yang bisa terlihat oleh orang lain.Ini yang menjadikana saya tergerak untuk berubah perilaku dalam hal buang air besar".

Demikian sekelumit penuturan Tawin , salah seorang peserta pemicuan di Desa Gongseng yang kemudian membuat jamban dalam jangka waktu 3 hari setelah pemicuan. Tawin yang dijuluki ‘Sule” itu menceritakan pengalamannya apa adanya dan diselingi gaya bahasanya yang kental orang pemalang serta membuat suasana lucu ketika dilakukan pemicuan di desanya.

Kebiasaan buang air besar di sungai merupakan pemandangan yang biasa di Desa Gongseng Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang. Sungai pula yang menjadi kebutuhan untuk mandi, cuci dan keperluan untuk air rumah tangga . Sedangkan sumber air tanah jauh dan terbatas sehingga masyarakat desa tersebut harus menempuh hampir 1 Km untuk mendapatkan air bersih.

Namun pada 2009, desa tersebut menjadi lokasi Program PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat). Kegiatanpun berlangsung dari identifikasi masalah yang berhubungan dengan air minum dan perubahan perilaku untuk tidak buang air besar di sembarang tempat. Pelaku di desa adalah masyarakat yang didampingi oleh 3 orang fasilitator masyarakat, bidan desa dan sanitarian Puskesmas.

Salah satu kegiatan di desa adalah pemicuan untuk perubahan perilaku untuk tidak buang air besar di sembarang tempat melalui community led total sanitation (CLTS). Salah satu peserta pemicuan tersebut adalah Tawin, lelaki dua anak ini berkomitmen untuk berubah perilaku dalam jangka waktu 7 hari. Suatu jangka waktu yang paling cepat diantara peserta pemicuan. Dan kenyataannya ternyata Pak Tawin ini bukan 7 hari namun lebih cepat yaitu 3 hari setelah pemicuan, segera dia membuat jamban yang sederhana dengan bahan yang terdapat di sekitar rumah dan yang dipunyai yaitu membuat lubang berbentuk segiempat untuk tempat tinja , kemudian di atasnya dilapisi papan kayu dan diberi lubang untuk jalan masuk tinja. Tidak lupa pula diberi tutup lubang tersebut agar lalat tidak masuk ke tinja. Agar tidak terlihat orang kemudian dibuat rumah atau dinding penutup yang terbuat dari anyaman bambu. Sederhana dan murah namun dapat menghindari lalat membawa tinja yang dapat mengakibatkan pencemaran makanan maupun sakit Diare.

Kebanggaan Tawin itupun berlanjut setelah membuat jamban sederhana, ternyata sebelum dia dan keluarganya memanfaatkan jambannya ,ada tamu tetangganya yang datang dari Jakarta kebingungan mencari jamban ketika akan buang air besar dan jamban Tawin menjadi pilihan tamu tersebut Tawin dengan senang dan bangga mempersilahkan jambannya untuk dipakai. Kata Tawin kita harus memiliki sarana ini biar tidak susah ketika ada tamu yang biasa buang air besar di jamban dan kita tidak malu karena sudah memilikinya.
Anak – anak Tawin yang masih bersekolah di sekolah dasar terkadang saling mengejek karena temannya masih buang air besar di sungai sedangkan dirinya dan keluarganya telah memiliki jamban. Ini pula yang memicu keluarga lain untuk tidak menjadikankan sungai sebagai sarana buang air besar. (disadur dari penuturan Tawin)

Pelaksanaan CLTS di Kabupaten Kebumen

LATAR BELAKANG
Kebumen Sehat 2010 agaknya masih menjadi mimpi bagi masyarakat
Kabupaten Kebumen. Morbiditas penyakit berbasis lingkungan Diare, ISPA, Kulit
atau penyakit yang ditularkan melalui vektor sebagai indikator derajat kesehatan
masyarakat masih tinggi di Kabupaten Kebumen. Penyakit- penyakit tersebut masih
menduduki 10 besar penyakit yang diderita oleh masyarakat Kab. Kebumen. Namun,
dari sekian banyak penyakit berbasis lingkungan yang menimbulkan Kejadian Luar
Biasa (KLB) pada 2006, antara lain adalah Thypoid di Pejagoan dengan AR 1, 27.
Selain masih adanya KLB, Kabupaten Kebumen juga masih memiliki masalah berupa
rendahnya akses masyarakat terhadap jamban keluarga yang hingga akhir 2006 masih
dibawah target Kabupaten 65, 97 % dari yang seharusnya 61 %.

Dinas Kesehatan melalui Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK) Sie
Kesehatan Lingkungan mencoba mengatasi masalah tersebut menggunakan
pendekatan CLTS, yaitu pemberdayaan masyarakat melalui kesadaran buang air
besar sesuai syarat kesehatan. Hal ini didasarkan pada hasil studi kasus WHO (2007)
yang menyebutkan akses masyarakat terhadap sarana sanitasi dasar dapat
menurunkan kejadian Diare 32 %, perilaku mencuci tangan pakai sabun 45 % dan
perilaku pengelolaana air minum yang aman di rumah tangga 39 %. Sedangkan,
dengan mengintegrasikan ketiga perilaku tersebut, Diare menurun sebesar 94 %.

TENTANG CLTS
CLTS yang bahasa sederhananya berarti “Cuma Lubang Tai Saja” merupakan
pendekatan pemberdayaan masyarakat untuk menganalisa keadaan dan resiko
pencemaran lingkungan yang disebabkan buang air besar/berak/modol/ngising di
tempat terbuka dan membangun jamban/cubluk tanpa subsidi/bantuan dari luar.
Pendekatan CLTS pertama kali dilaksanakan tahun 1999 oleh Kamal Karr
yang bekerja sama dengan Pusat Sumber Daya Pendidikan Desa (VERC) dan
didukung oleh Water Air di sebuah komunitas kecil di Distrik Rajashashi,
Bangladesh.

Pendekatan CLTS ini dilatarbelakangi oleh kegagalan proyek sanitasi
sebelumnya bahwa sarana sanitasi yang dibangun tanpa partisipasi masyarakat, tidak
digunakan/tidak dipelihara. Beberapa prinsip CLTS :1) tanpa subsidi kepada
masyarakat 2) masyarakat sebagai pemimpin 3) tidak menggurui, memaksa, dan tidak
mempromosikan jamban 4) totalitas dari seluruh komponen masyarakat dari
perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan.
Ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang fasilitator CLTS
terhadap komunitas, yaitu : mengajari, memberitahukan apa yang baik dan buruk,
menawarkan subsidi, mempromosikan rancangan kakus, memimpin,
memaksa/menuntut kegiatan.
Ada 2 tahapan CLTS :
1. Persiapan : penentuan lokasi, jadwal kunjungan fasilitator, menyiapkan alat dan
bahan
2. Pelaksanaan (Pemicuan):
a. Perkenalan
b. Penyampaian tujuan : tidak menyebutkan subsidi
c. Analisa partisipatif : pemetaan, transek walk, alur kontaminasi dan pemicuan
d. Tindak lanjut berupa penandatanganan oleh warga yang berniat
berubah/terpicu
e. Tindak lanjut dan monitoring

Faktor yang harus dipicu adalah perasaan jijik, malu, takut sakit, takut dosa dan tidak
mampu mengakses sarana sanitasi.

HASIL dan PEMBAHASAN
1. CLTS 2007
Pada Maret 2007, Dinas Kesehatan menyelenggarakan pelatihan CLTS
dengan narasumber dari WASPOLA. Pelatihan ini diikuti oleh 35 sanitarian
puskesmas se-Kabupaten Kebumen dan 22 kader dari 11 desa pilot project CLTS.
Puskesmas tersebut adalah Karanggayam 1, Karang Anyar, Sruweng, Klirong 2,
Buluspesantren 1 dan 2, Ambal 1 dan 2,Alian, Petanahan dan Kutowinangun.
Dalam pelaksanaannya sanitarian puskesmas pelaksana CLTS dibantu
oleh dua sanitarian puskesmas lain dan dua kader desa setempat. Puskesnas
mendapat alokasi dana untuk melaksanakan pemicuan sebanyak dua kali, yang
diharapkan dapat digunakan seefisien mungkin sehingga dapat dilakukan lebih
dari dua kali. Berdasarkan laporan puskesmas hingga akhir 2007, ada satu
puskesmas, yaitu Petanahan yang tidak melaksanakan pemicuan. Puskesmas
Buluspesantren 1 dan Klirong 2 cukup berhasil dalam tindak lanjut kegiatan
CLTS. Hal ini terlihat dari jumlah jamban yang dibangun hasil CLTS sama atau
melebihi jumlah KK yang terpicu sewaktu CLTS. Secara keseluruhan, CLTS
telah meningkatkan cakupan kepemilikan jamban keluarga sebesar 9 % dari
jumlah KK yang ada di 11 desa pelaksana CLTS. Hasil lengkapnya dapat dilihat
pada lampiran : Pelaksanaan CLTS di Kabupaten Kebumen
Ada beberapa faktor yang mungkin berpengaruh terhadap suksesnya
CLTS di suatu komunitas, yaitu : dukungan pemerintah desa, dukungan kepala
puskesmas, kerjasama lintas program/sektor, partisipasi aktif kader, lahirnya
natural leader, frekuensi monitoring dan keberadaan bengkel sanitasi.

2. CLTS 2008
Pada akhir tahun 2007 cakupan akses (kepemilikan) masyarakat terhadap
jamban masih dibawah target kabupaten 67,75 % yang seharusnya 68 %.
Untuk itu, pada tahun 2008 Dinas Kesehatan mengembangkan CLTS di 35
wilayah puskesmas se-Kabupaten Kebumen, dengan satu puskesmas memiliki
satu desa pelaksana CLTS. Selain itu, ada tambahan alokasi dana untuk kegiatan
pemicuan, jika pada 2007, Puskesmas mendapat alokasi sebanyak 2 kali/desa,
maka pada 2008 meningkat menjadi 4 kali/desa. Hal ini diharapkan dapat lebih
meningkatkan jumlah KK yang terpicu, sehingga pada akhirnya terjadi kenaikan
cakupan akses masyarakat terhadap jamban keluarga. Selain itu, dilaksanakan
juga CLTS dengan sumber dana dari program PAMSIMAS (Penyediaan Air
Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) khusus di desa wilayah kerja
PAMSIMAS yang meliputi 9 desa di 6 puskesmas, yaitu : Kedungwaru (Karang
Sambung), Ginandong (Karanggayam 1), Karangrejo, Giritirto (Karanggayam 2),
Padureso (Padureso), Peniron, Watulawang (Pejagoan) dan Kalirancang (Alian).
Sebelum kegiatan pemicuan di desa sasaran PAMSIMAS dilaksanakan Pelatihan
CLTS dan MPA-PHAST bagi bidan dan kader desa wilayah kerja PAMSIMAS.
Hingga akhir 2008 ada 9 puskesmas yang tidak menggunakan alokasi
dana/melaksanakan kegiatan CLTS. Puskesmas tersebut adalah Ayah 1, Puring.,
Klirong 1, Kuwarasan, Karang Anyar, Gombong 1, Sempor 1, Sempor 2 dan
Bonorowo. Tetapi hanya 16 puskesmas yang menyerahkan laporan kegiatan
CLTS hingga akhir tahun 2008. Jumlah jamban yang dibangun hasil CLTS di
empat puskesmas, yaitu : Kutowinangun, Buluspesantren 1, Karanggayam 1 dan
Ambal 2 sama dan bahkan melebihi jumlah orang yang terpicu. Namun, ada
beberapa puskesmas yang hingga akhir 2008, jumlah keluarga yang memiliki
akses/membangun jamban belum mencapai 100% dibandingkan dengan keluarga
yang terpicu. Hal ini menunjukkan keaktifan sanitarian dan kader desa untuk
melaksanakan monitoring sabagai tindak lanjut kegiatan CLTS berpengaruh
terhadap keberhasilan CLTS. Secara keseluruhan dari data yang dilaporkan ada
peningkatan cakupan kepemilikan jamban sebesar 4,34 % di 20 desa pelaksana
CLTS.
Khusus di desa wilayah kerja PAMSIMAS, sanitarian dibantu oleh
fasilitator program PAMSIMAS. Berdasarkan laporan CLTS di desa wilayah
kerja PAMSIMAS hingga akhir 2008, ada 3 dari 9 desa dengan cakupan akses
terhadap jamban melebihi target kabupaten (73%), yaitu Soka (100 %), Padureso
(91,56 %) dan Kalirancang (86 %). Hal ini menunjukkan CLTS memiliki andil
untuk mengubah perilaku masyarakat untuk buang air besar pada tempatnya.
Hasil pelaksanaan CLTS desa dengan biaya, baik dari Program Pelayanan
Penyehatan Lingkungan, maupun PAMSIMAS dapat dilihat pada lampiran
Pelaksanaan CLTS di Kabupaten Kebumen.

3. CLTS 2009
Berdasarkan laporan program kesehatan lingkungan hingga akhir 2008
cakupan kepemilikan jamban/ akses masyarakat terhadap jamban keluarga, baru
67, 89 % dari yang seharusnya 73 %. Tetapi, ada 10 desa di Kabupaten Kebumen
yang sudah berstatus Desa Open Defecation Free (ODF) artinya tidak ada
satupun penduduk desa yang Buang Air Besar (BAB) disembarang tempat.
Deklarasi ODF dilakukan bersamaan dengan peresmian FKD Desa Kaliwungu
dengan biaya PNPM pada 5 Februari 2009. Pada saat itu dilakukan penyerahan
sertifikat Desa ODF kepada perwakilan desa oleh Bupati Kebumen. Sepuluh desa
beserta cakupan akses masyarakat terhadap jamban dapat dilihat pada
Pelaksanaan CLTS di Kabupaten Kebumen. Untuk mencapai cakupan akses
keluarga terhadap jamban sesuai target Kabupaten, melahirkan desa ODF, dan
mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap subsidi pemerintah, maka Dinas
Kesehatan lebih menggalakkan CLTS.
Sama seperti halnya tahun 2008, kegiatan CLTS juga dilaksanakan dari
dua sumber dana, yaitu Pelayanan Penyehatan Lingkungan dan PAMSIMAS.
Tetapi, ada beberapa perbedaan pelaksanaan kegiatan CLTS 2009 dengan tahun
sebelumnya. Perbedaan itu meliputi : 1) Hanya dialokasikan untuk 10 desa di 5
wilayah kerja puskesmas. Pemilihan ini dengan kriteria : kinerja puskesmas pada
tahun sebelumnya, dukungan kepala puskesmas/lintas program/lintas sektor, dan
cakupan akses masyarakat terhadap jamban keluarga pada akhir 2008, 2)
Pelatihan CLTS dan MPA-PHAST bagi bidan dan dua kader desa pelaksana
CLTS tahun 2009. Pelatihan ini dilakukan mengingat pencapaian Kebumen Sehat
2010 dari indicator cakupan akses masyarakat terhadap jamban keluarga tidak
hanya tanggungjawab sanitarian tetapi semua pihak, disamping peningkatan
kerjasama lintas program dan sekor. Pelatihan ini dilaksanakan di Hotel Candisari
pada Mei 2009 dengan narasumber dari Dinas Kesehatan Kab. Kebumen dan
Propinsi Jawa Tengah, 3) Adanya sosialisasi CLTS. Sasaran kegiatan ini adalah
perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama dan kader desa. Tujuannya untuk
memberikan pengetahuan tentang pendekatan CLTS dan meminta dukungan
pelaksanaan CLTS di desa setempat, 4) Alokasi dana lima kali/desa. Diharapkan
intensitas pelaksanaan pemicuan dapat lebih banyak mendorong lahirnya keluarga
yang sadar untuk berperilaku buang air besar pada tempatnya, 5) Bantuan untuk
bengkel sanitasi. Dinas Kesehatan memberikan bantuan stimulan untuk bengkel
sanitasi agar masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan kloset dengan harga
terjangkau. Bantuan ini nantinya dikelola oleh desa bersama dengan sanitarian
puskesmas dan diharapkan dapat berlangsung secara berkesinambungan tidak
hanya untuk saat/tahun itu saja
Sedangkan pelaksanaan CLTS di desa wilayah kerja PAMSIMAS 2009
tidak ada bedanya dengan tahun sebelumnya. Sebelum pelaksanaan, akan
dilaksanakan Pelatihan CLTS dan MPA-PHAST bagi bidan dan kader desa
wilayah kerja PAMSIMAS. Wilayah kerja PAMSIMAS meliputi 15 desa. Untuk
lebih jelasnya, desa pelaksana PAMSIMAS tahun 2009, baik dibiayai dari
Pelayanan Penyehatan Lingkungan,maupun PAMSIMAS dapat dilihat pada
lampiran Pelaksanaan CLTS di Kabupaten Kebumen
D. KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan yang didapat dari uraian tersebut :
1. CLTS tahun 2007 meningkatkan cakupan kepemilikan/akses keluarga terhadap
jamban sebesar 9 % dan pada 2008 sebesar 4,34 %
2. Pada akhir tahun 2008, ada 10 desa di Kabupaten Kebumen berstatus Desa ODF
(Open Defecation Free)
3. Ada 1 puskesmas pilot project tidak melakanakana CLTS pada 2007 dan 9
puskesmas pada 2008.
Saran
1. Dukungan kepala puskesmas, lintas program dan lintas sektor
2. Komitmen para pemegang kebijakan untuk mencapai Kebumen Sehat 2010
bidang kesehatan lingkungan
3. Mengaktifan kembali bengkel sanitasi
4. Meningkatkan frekuensi monitoring hasil CLTS

sumber: Dinkes Kebumen

Workshop Higiene dan Sanitasi Sekolah

Higiene dan sanitasi sekolah adalah perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan guna terwujudnya lingkungan sekolah yang sehat yang bersih dan nyaman dan terbebas dari ancaman penyakit.
Sekolah adalah suatu lembaga yang mempunyai peran strategis terutama mendidik dan menyiapkan sumber daya manusia. Keberadaan sekolah sebagai suatu sub sistem tatanan kehidupan sosial, menempatkan sekolah sebagai bagian dari sistem sosial.Sekolah dapat menjalankan fungsinya yaitu sebagai lembaga untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang optimal dan mengamankan dari pengaruh negatif dari ingkungan sekitar.
Sekolah harus memenuhi syarat-syarat kesehatan tidak saja bangun fisik tetapi masyarakat sekolah terrutama peserta didik. Salah satu bagian yang memegang peran penting dalam mencipkatakan kesehatan peserta didik adalah lingkungan sekolah yang memenuhi persyaratan kesehatan.
Kebijakan dalam penyelenggaraan sanitasi dan higiene sekolah sejalan dengan kebijakan program Lingkungan Sehat, Kepmenkes Nomor 1429/Menkes/SK/XII/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan lingkungan di sekolah, kebijakan Nasional Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) berbasis masyarakat dan Kepmenkes Nomor 582/Menkes/SK/IX/2009 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
Higiene dan sanitasi sekolah pelaksanaannya dimotori oleh Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). Tujuan UKS adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik dengan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat dan derajat kesehatan peserta didik maupun warga belajar serta menciptakan lingkungan yang sehat, sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis dan optimal dalam rangka pembentukan manusia Indonesia yang seutuhnya.
Pembinaan dan pengembangan UKS dilaksanakan melalui tiga program pokok yang meliputi :
a. Pendidikan Kesehatan
b. Pelayanan Kesehatan
c. Pembinaan Lingkungan Kehidupan Sekolah Sehat.

Untuk mengembangkan usaha kesehatan sekolah utamanya higiene dan sanitasi sekolah di lokasi Program Penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS) akan dilakukan workshop higiene dan sanitasi sekolah oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah pada 28 - 30 Oktober 2009 diikuti oleh Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota lokasi Pamsimas, lintas program dan sektor terkait usaha kesehatan sekolah. Narasumber adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah (Kebijakan Usaha Kesehatan sekolah di Provinsi Jawa Tengah); Provincial Project Management Unit Pamsimas jawa Tengah; SD Negeri 04 Panggang Jepara Kabupaten Jepara juara Adiwiyata sebagai sekolah peduli lingkungan; SD Antonius Banyumanik Kecamatan Banyumanik Kota Semarang (implementasi higiene dan sanitasi sekolah/sekolah sehat) dan LSM BORDA Yogyakarta.

Community Led Total Sanitation pintu masuk Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

Salah satu komponen Program Penyediaan minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS) adalah Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat dan layanan higine dan sanitasi. Komponen ini bertujuan untuk membantu masyarakat dan institusi lokal dalam pencegahan sanitasi buruk dan air yang tidak bersih yang berakibat munculnya penyakit Diare. Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) diupayakan dalam mencapai status kesehatan masyarakat yang lebih baik.
Namun demikian , pencapaian sector sanitasi masih jauh dari yang diharapkan. Pemerintah Indonesia hanya menyediakan sekitar Rp 7,7 triliun, artinya hanya Rp 200 per tahun untuk setiap penduduk Indonesia. Padahal kebutuhan minimal akses terhadap sarana sanitasi yang memadai sekitar Rp 47 ribu per orang per tahun.
Berdasarkan hasil studi Indonesia sanitation Sector Development Program (ISSDP) tahun 2006 menunjukkan bahwa masyarakat yang buang air besar di sembarang tempat sebanyak 47%. Hasil studi Basic Human Servoce pada tahun yang sama menunjukkan bahwa perilaku cuci tangan pakai sabun adalah setelah buang air besar 12 %, setelah membersihkan tinja bayi dan balita 9%, sebelum makan 14%, sebelum member makan bayi 7% dan sebelum menyiapkan makan 6%. Kenyataan ini berkontribusi terhadap kejadian Diare dan bahkan kerap terjadi kejadian luar biasa yang menyerang masyarakat yang berperilaku hidup bersih dan sehat yang masih rendah.
Salah satu upaya dalam peningkatan sanitasi adalah pendekatan sanitasi total yang dikenal Community Led Total sanitation (CLTS). Sanitasi total terdiri dari 5 pilar yaitu penghentian buang air besar (BAB) di sembarang tempat, cuci tangan pakai sabun (CTPS), pengelolaan air minum rumah tangga (PAM RT), pengelolaan limbah cair dan penanganan sampah domestic. Pendekatan CLTS ini memfasilitasi proses pemberdayaan masyarakat untuk melakukan analisis keadaan dan resiko pencemaran lingkungan.
Pintu masuk pengenalan sanitasi total yaitu penghentian BAB di sembarang tempat. Pendekatan ini mengandalkan partisipasi masyarakat secara aktif, membangun dan menggunakan jamban tanpa subsidi dari luar, solidaritas social dan kebanggaan masyarakat sebagai elemen motivasi. Pendekatan subsidi ini dilatarbelakangi kegagalan pendekatan tradisional dalam penyediaan infrastruktur sanitasi di perdesaan di masa lalu yang lebih focus kepada penyediaan prasarana dan bukannya perubahan perilaku.

Pada akhirnya bukan jumlah fisik jamban yang menjadi tolok ukuran keberhasilan, namun perubahan perilaku dari BAB di sembarang tempat ke pemanfaatan jamban keluarga.

Untuk mendukung sanitasi total dengan menerapkan model CLTS di Jawa Tengah telah dilakukan Pelatihan bagi pelatih CLTS tahun 2009 yang berlangsung 12 – 16 Oktober 2009, dengan diikuti 30 peserta Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota lokasi Pamsimas. Mereka nantinya akan menjadi fasilitator di kabupaten dan kota masing – masing untuk bergabung dengan fasilitator yang telah dilatih dan akan melatih para petugas Puskesmas dan mendampingi pemicuan di masyarakat. (diek-pl)