COCA COLA JUDULNYA CLTS ISINYA

Pada tanggal 26 Juni 2006 saya mengikuti Bapak Kamal Kar (KK) dalam rangka lesson learned pelaksanaan kegiatan STOP BABS dengan metoda CLTS, di Desa Cisalada, Bogor Jawa Barat. Saya sangat beruntung mengikuti bapak Kamal Kar yang pencipta Metoda CLTS. Banyak pengalaman dan ceritera menarik yang saya peroleh dari beliau. Mengikuti bapak Kamal Kar, seolah sedang membaca novel, tidak bosan membacanya berulang terus. Salah satu ceritera menarik judulnya “COCA COLA JUDULNYA-CLTS ISINYA”.
Untuk menceriterakan kembali, saya mengingat-ingat dimana ya buku catatan harian saya? Untung kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan buku catatan harian tersebut, yang sudah berada di gudang buku.

INILAH SALAH SATU CERITERANYA:

1.Kamal Kar dan rombongan pertama kali ingin ketemu Ibu Susanti, seorang Natural Leader yang telah behasil bersama masyarakat mencapai Dusun ODF (Dusun Cipuka, Desa Cisalada). Ibu Susan menggandeng bapak Kamal seorang tukang batu yang ada di Dusun Cipuka. Waktu di rumah ibu Susan ini banyak ceritera yang menarik, tetapi saya mau loncat ke ceritera yang lain.

Rombongan Kamal Kar (KK) berjalan menuju Dusun lain, di tengah jalan KK melihat seorang ibu dari Desa lain [Desa Pasir Jaya] sedang mencuci pakaian dan mandi di Pancuran Tujuh. Bangunan pancuran tersebut milik seorang Jaksa yang sengaja dbangun untuk membantu masyarakat untuk keperluan mandi, cuci dan kakus [MCK]. Bangunan kurang terpelihara dan sudah mulai rusak.

KK bertanya kepada ibu yang sedang mencuci tersebut: ”Dimana biasanya ibu berak? Apakah ibu biasanya juga berak di sini? Dan, ......lain-lain”.

KOMENTAR:
• Melaksanakan pemicuan dengan cara berdiskusi di suatu tempat yang riil adalah suatu cara yang efektih

2. Setelah meninggalkan Pancuaran Tujuh rombongan melewati jalan setapak dibawah suatu lereng yang terjal. Perbedaan ketinggian tanah antara jalan setapak di pinggir suatu sungai kecil dan letak pinggir perkampungan kurang lebih 30 meter. Di pinggir sungai kecil tersebut banyak tumpukan sampah yang dilempar dari pinggiran perkampungan.

KK memanggil ibu Susanti [natural leader], dan bertanya, “Mengapa ada sampah disitu?
Ibu Susanti menjawab, “Yang membuang sampah tersebut orang dari Dusun lain, bukan dari dusun saya”.
Tanpa ingin membuat malu Ibu Susanti yang telah berhasil menggerakkan masyarakat, KK hanya bertanya “Apakah ibu senang dengan adanya sampah ini?”. Lebih lanjut KK bertanya, “Apa yang akan dilakukan dengan sampah ini?”.
Ibu Susanti berjanji akan berusaha agar tidak ada lagi tumpukan sampah.
 Tentang sampah ini ternyata sudah terekam dibenak KK dan muncul lagi dalam diskusi yang dilakukan oleh KK bersama masyarakat.
 Akan saya ceriterakan di lain waktu.

KOMENTAR
• Lagi-lagi di tempat yang riil merupakan cara yang efektif untuk melaksanakan pemicuan.
• Ibu Susanti bersama masyarakat telah mencapai Dusun ODF, perlu dimotivasi kembali dengan tantangan pilar yang lain. Sanitasi total juga berarti tidak hanya STOP BABS.

3. Dari tempat onggokan sampah tersebut, kemudian rombongan berjalan lagi melewati jalan setapak (galengan bahasa Jawa) di tengah persawahan. Di tengah jalan ketemu seorang lali-laki.

Tidak di sia-siakan oleh KK dan bertanya “Sudah punya jamban, kapan membangun, apa yang dirasakan setelah mempunyai jamban, dan lain-lain pertanyaan”.

KOMENTAR

• Dimana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja, KK selalu melakukan pemicuan

 Masih banyak catatan lain yang tersimpan di buku tulis. Lain waktu akan saya tulis kembali dan akan saya sampaikan kepada Ibu dan bapak, semoga ada manfaatnya.


PELAJARAN YANG DAPAT DIPETIK:
1. Alat (tool) PRA yang digunakan adalah Transect Walk, dan tool tersebut dilaksanakan secara fleksibel dan tidak kaku.
2. Dalam melakukan pemicuan selalu tidak melupakan prinsip do dan don’t.
3. Kepada siapa saja selalu menjadi sasaran pemicuan.
4. Cara pemicuan seperti tersebut di atas cocok dilakukan sebagai pemicuan lanjutan setelah dilakukan pemicuan pertama.

Selah saya membaca catatan harian ini, saya teringat iklan coca cola, mengingatkan saya bahwa bapak Kamal Kar juga melalukan pemicuan dimana saja, kapan saja, kepada siapa saja. Tulisan ini berarti Coca Cola Judulnya CLTS Isinya.

 Ibu dan bapak pasti juga banyak pengalaman yang menarik, sekecil apapun pengalaman ibu dan bapak bagi orang lain merupakan informasi yang indah dan menarik hati.

(Cerita Bapak FX SUDARDJO)
FX SUDARDJO
MOBILE PHONE: 081 2291 0088
EMAIL: sudardjofx@yahoo.co.id

Lingkungan Bebas Tai, Ngising Sing Panthongan

Demikian harapan Kepala Desa Pagentan Bapak Ahmad Salabi dengan kegiatan CLTS pada Program Pamsimas. Selama 6 bulan setelah dilakukan pemicuan/Community Led Total Sanitation (CLTS), Desa Pagentan terjadi peningkatan jumlah masyarakat yang buang air besar pada tempatnya atau telah stop buang air besar di sembarang tempat. Bahkan peningkatan ini tidak hanya akses melainkan pada jumlah sarana jamban yang dimiliki masyarakatnya.
Desa PAGENTAN terletak di Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, Luas Wilayah : 369,065 Ha, Topografi : 981 m DPL ( Derah Pegunungan ), Jumlah Penduduk : 5.069 (L : 2.569, P : 2.500), Jumlh KK : 1.127. Desa ini mendapat program Pamsimas 2010.

Menurut Kepala desa Pagentan Ahmad Salabi, selama mengikuti pelatihan CLTS merasa tidak tertarik , ragu, pesimis terhadap program Pamsimas. Apa itu CLTS, apakah masyarakat saya bisa berubah prilakunya ? selama pelatihan akhirnya saya merenung, apa artinya keberadaan saya ditempat ini “ katanya. Akhirnya saya mulai tertarik dalam proses pelatihan CLTS yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara yang difasilitasi oleh Bapak Imam Subarkah Cs.
Satu hari sebelum pentupan saya tergerak dalam pikiran, kalau saya tidak memulai bagaimana masyarakat desa saya ? apakah masih BAB di sembarang tempat selamanya, saya harus bangkit “ katanya.
Kemudian bersama istri membuat jamban dengan mempersiapkan material. Itulah awal perjuangan kepala desa Pagentan Ahmad Salabi memulai perjuangannya. Hambatan demi hambatan telah dilaluinya seperti : Kesulitan mencari waktu yg tepat untuk mengumpulkan masyarakat, Kondisi cuaca yang kadang tidak mendukung, peserta pemicuan sebagian besar Perempuan, padahal pengambil keputusan dalam rumah tangga adalah laki-laki.Hambatan terberat adalah masyakat desa Pagentan cakupan desa untuk buang air besar di sembarang tempat adalah 0% sedangkan tingkat dusun 3%. Kondisi yang demikian menjadi tantangan bagi Ahmad Salabi beserta istri untul menyadarkan masyarakat desa Pagentan, melalui kerjasama dengan Tim fasilitator, Lembaga Keswadayaan Masyarakat, Sanitarian dan bidan desa secara rutin mengadakan pemicuan perubahan prilaku. Tokoh formal (perangkat, RT, RW, BPD, LP3M), tokoh Informal (ulama dan tokoh masyarakat lainnya) memberi dukungan program : memberi contoh membuat jamban, membongkar jamban kolam miliknya, ulama menyisipkan pesan CLTS pada saat pengajian, khotbah jumat, BPD mengkampanyekan secara intens, Mendorong warga membuat kesepakatan tertulis bahwa penerima air Pamsimas harus membuat jamban.

Hasil kunjungan Bank Dunia beberapa waktu silam ditindaklanjuti dengan menjadikan Desa Pagentan percontohan perubahan perilaku sehingga pada tanggal 16 Juni 2011, Tim Konsultan Pamsimas Pusat dan Kementerian Kesehatan yang didampingi Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara mengadakan Lesson Learned di Desa Pagentan. Bapak Salabi mempunyai keinginan untuk mendeklarasikan Desa Stop Buang Air Besar Sembarangan dengan dihadiri Kepada Daerah , Kementerian pelaku Pamsimas, Bank Dunia, Para Camat dan Kepala Desa di Banjarnegara. Selamat untuk desa Pagentan semoga perubahan perilaku dalam menuju masyarakat yang sehat dapat terwujud.

LINGKUNGAN BEBAS TAI, NGISING SING PANTHONGAN (Lingkungan bebas dari tinja, Buang air besar yang benar/pada tempatnya)
Wenang Triatmo
*Fungsional Umum Seksi Penyehatan Lingkungan
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

Desa Gebangsari Kebumen Stop BAB Sembarangan

ODF ?? Bertahan, Bergerak naik atau hilang??

oleh : Ratih Hafsari Purwindah, SKM

Seberapa lama perubahan perilaku yang dicapai dalam proyek TSSM dapat dipertahankan?
Apa saja faktor penentu perubahan perilaku masyarakat dalam tangga sanitasi atau mempertahankan posisi setelah sanitasi yang sehat tercapai?
Apakah komunitas yang mencapai ODF dapat terus mengangkat status sanitasi mereka (yakni bergerak naik dalam tangga sanitasi menuju jamban sehat)

Program TSSM mempunyai 3 komponen utama yaitu demand (permintaan), supply (pelayanan pemasaran) dan enabling (kebijakan). Ketiga komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang apabila di masing-masing kabupaten 3 komponen tersebut kuat, ODF (Open defecation Free) dapat cepat tercapai. Program TSSM di Jawa Timur dilaksanakan di 29 kabupaten yang diawali pada bulan November 2007 di 5 kabupaten Batch-1 Region Barat. Salah satunya di Kabupaten Trenggalek. Output dari masa intervensi adalah menghasilkan komunitas ODF di masing-masing kabupaten. Bagaimana ODF bisa terwujud??

ODF bukanlah langkah perubahan yang mudah, tetapi membutuhkan kerjasama multipihak, strategi yang aplikatif dan kesabaran, karena program ini adalah program perubahan perilaku, yang notabene sangat sulit apabila tidak didukung banyak komponen. Hal ini, dapat kita lihat di Kabupaten Trenggalek, dahulu ketika pertama kali program masuk, dinkes sebagai leading sektornya merasa pesimis, apakah bisa sebuah perubahan perilaku dapat terwujud hanya dengan CLTS, dan tanpa subsidi?. Selama 8 bulan pendampingan berbagai upaya dilakukan dari pemicuan komunitas, pertemuan dengan aparat desa (secara informal, yang dilakukan bersamaan dengan monitoring door to door), monitoring dengan melibatkan sanitarian, kasun dan natural leader

Ternyata membuahkan hasil yaitu tepatnya 14 Mei 2008 ada 8 desa ODF. Proses perubahan masyarakat tidak serta merta terjadi setelah dilakukan pemicuan komunitas, tetapi perubahan itu bisa cepat terjadi karena fasilitator menggandeng aparat desa beserta natural leader setempat untuk monitoring rutin setiap sabtu-minggu (terjadi di desa Tumpuk Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek). Dan kegiatan yang sangat efektif membuat wilayah lain ikut memacu untuk berubah juga, adalah adanya moment Deklarasi 8 desa ODF di Desa Tumpuk.

Selain itu fasilitator juga rajin mengingatkan aparat desa untuk selalu menyelipkan ”himbauan” kepada masyarakat untuk BAB di tempat terpusat di setiap kegiatan apapun yang dilakukan di desa. Apalagi sekarang di setiap pojokan kecamatan terpampang besar papan Baliho Bupati dengan himbauan 5 pilar STBM.

Setelah 1 tahun berjalan, 8 desa ODF masih tetap ODF dikarenakan desa membuat kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Desa (sanksi bagi yang masyarakatnya kembali BAB sembarang tempat).

Peraturan tidak hanya secara formal tetapi juga informal, yakni sanksi sosial dan moral. Contohnya di Desa Winong, ada peraturan hasil kesepakatan bersama, yang menyebutkan kepala desa beserta perangkat siap menjepret siapapun warganya yang BAB sembarang tempat, dan hasil foto akan ditempel di kantor desa. Alhasil sampai Tahun 2010, ODF tetap terjaga.

ODF bukan hanya membangun jamban, tetapi lebih pada perubahan perilaku masyarakat. Perubahan bisa terwujud ketika secara pribadi dan kolektif masyarakat sudah ada kesadaran untuk berubah. Upaya memicu masyarakat utuk berubah membutuhkan strategi dan seni beserta kesabaran. Berubah perilaku butuh upaya keras menyadarkan masyarakat tentang ”mengapa harus berubah dari BAB sembarang tempat ke BAB terpusat dan sehat? Kapan perubahan sebaiknya dilakukan? Apa manfaat dari sebuah perubahan? Siapa saja yang harus berubah?”.

ketika masyarakat sudah dapat menjawab dan memahami sendiri beberapa pertanyaan tersebut, mereka dapat dengan sendirinya bergerak untuk berubah dari OD menjadi ODF atau dari yang ODF (jamban cemplung menjadi jamban septi tank). Pendekatan yang pernah dilakukan oleh fasilitator di Kabupaten Trenggalek untuk merubah perilaku meliputi pendekatan berdasar 3 komponen TSSM yaitu dari sisi demand (dengan melakukan pemicuan, monitoring rutin door to door, melalui promosi di media massa (radar tulungagung), talk interaktif SToPS, mengajak aparat desa dan natural leader untuk monitoring). Supply (sanitarian membantu menjadi mediator antara masyarakat terpicu / yang mau berubah dengan tukang, hal ini terjadi di wilayah sasaran puskesmas Rejowinangun) dan sisi enabling (pendekatan ke penentu kebijakan dari tingkat lokal, kecamatan, sampai kabupaten, selain itu dihitung Cost Benefit efektiveness untuk memicu DPRD dan Bupati).

Setelah 2 tahun intervensi, ODF komunitas terus bertambah. Dan satus ODF lama masih tetap bertahan, karena masyarakatnya sudah merasakan nyamannya memiliki jamban dirumah, contoh ketika dilakukan wawancara di Desa Tumpuk, yakni mbah Supi, Seorang janda tua miskin yang berprofesi sebagai tukang pijat, dia bercerita tidak akan kembali BAB sembarangan lagi karena tidak nyaman digigit nyamuk, harus berlari-lari, kehujanan, gelap kalau malam hari, malu kalau ada tetangga yang melihat. Begitu juga yang dialami masyarakat disana, faktor kenyamanan dan merasakan banyak manfaat dari memiliki sendiri jamban membuat mereka yang awalnya tidak mau dan merasa tidak mampu berubah, sekarang bertahan pada jamban sehat.

Masing-masing desa mempunyai karakteristik dan strategi sendiri, berbeda lagi yang dilakukan di wilayah Puskesmas Rejowinangun, fasilitator membuatkan leaflet tentang jamban murah dan sehat. Dan sejak fasilitator dan tukangnya dilatih, beberapa warganya yang sudah memiliki jamban sederhana memulai untuk improved dengan membuat jamban permanen yang setingkat lebih bagus.

Berdasar informasi dari beberapa penduduk di wilayah kabupaten Trenggalek, kesulitan masyarakat untuk berubah ke jamban sehat selama ini adalah mereka takut harga jamban mahal. Ada juga terdengar mereka bingung bagaimana membuat jamban, bingung mencari tukang dan tidak tahu toko yang menyediakan material yang bisa dijangkau masyarakat.

Sehingga ketika tukang terlatih dan fasilitator membuat leaflet opsi/ pilihan jamban sehat beserta pemberian informasi tukang dan toko, masyarakat mulai terbuka dan berani untuk membuat jamban improved. Masyarakat sangat terbantu dengan gencarnya promosi opsi jamban sehat dan murah yang dilakukan sanitarian beserta tukang terlatih, karena mereka menjadi tahu dan paham pilihan jamban mana yang cocok sesuai dengan kebutuhan dan kantongnya, sehingga masyarakat ekonomi lemah tidak lagi menjadikan alasan biaya untuk tidak mau berubah. Hasilnya, luar biasa!!! Perubahan terasa sedikit lebih cepat, hingga berdasar data PL Dinkes Kabupaten Trenggalek, hingga bulan Maret 2010, total ODF berjumlah 40 desa.sumber stops

Desa Pere'an 100% Stop Buang Air besa sembarang Tempat

Setelah 9 bulan intervensi CLTS dengan melakukan berbagai pendekatan, hasilnya sungguh luar biasa, dalam tempo singkat masyarakat Desa Pere’an sudah 100 % ODF (Open Defecation Free).

Desa Pere’an terletak 75 km dari Muara Dua Ibu Kota Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Untuk menuju desa ini, kita dapat menempuh jalan darat yang berliku disertai dengan jalan tanah dengan waktu tempuh selama dua setengah jam.

Desa yang berpenduduk kurang lebih dua ribu jiwa ini, mayoritas penduduknya merupakan warga pendatang dari suku Sunda - Banten yang bermata pencaharian sebagai petani dan buruh di perkebunan kopi. Desa ini juga penghasil buah-buahan seperti Duku, Durian dan Rambutan.

Ada satu hal yang sangat membanggakan bagi Desa Pere’an dan masyarakatnya, yaitu telah berhasil mendapat predikat desa yang sudah 100 % ODF (open defecation free). Selain itu Desa Pere’an juga berhasil diganjar Piagam Penghargaan Telah Merubah Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dari Bupati OKU Selatan pada akhir April lalu. Yang lebih membanggakan lagi, Pelaksanaan CLTS di Kabupaten Oku Selatan sebanyak 11 desa sudah mencapai ODF 84 % dan ada 6 desa yang sudah ODF 100% termasuk Desa Pere’an salah satunya.

Predikat tersebut jelas membanggakan karena sebelum dilaksanakan pemicuan CLTS di desa ini, rata-rata masyarakat, terutama anak-anak dibiarkan buang air besar di sembarang tempat, mereka memilih kebun atau pinggiran jalan sebagai tempat buang air besar. Hal ini karena masih banyak warga yang belum mengerti bahwa BAB sembarang tempat itu bisa menimbulkan penyakit. Bahkan yang sangat memprihatinkan, hanya 45 KK dari 414 KK di Desa Pere’an ini yang BAB nya di jamban.

Namun setelah sembilan bulan intervensi CLTS melalui pemicuan CLTS disertai monitoring setiap minggu dengan melakukan pendekatan ke tokoh agama dan tokoh masyarakat yang menjadi natural leader untuk perubahan-perubahan perilaku di komunitas. Strategi itu diyakini bahwa masyarakat akan sangat tunduk dan menuruti apa yang diarahkan natural leader, sehingga ketika mengajak para tokoh agama, tokoh masyarakat dan perangkat desa untuk bersama-sama bergerak memerangi buang air besar sembarangan, hasilnya sungguh luar biasa, dalam tempo singkat masyarakat Desa Pere’an bisa ODF 100 %.
Pada awalnya kami mencoba menggerakkan masyarakat baik melalui tokoh masyarakat dan tokoh agama pada acara pertemuan rutin tingkat dusun ataupun melalui pertemuan tingkat desa, untuk mengajak buang air besar tertutup. Minimal seperti kucing gratis tidak perlu biaya, dengan cara membawa cangkul ke kebun, gali lubang terus ditutup lagi dengan tanah.
Setelah dilakukan, lama-lama banyak warga yang berfikir perilaku ini seperti kucing ketika buang air besar. Akhirnya banyak warga yang enggan karena malu. Dengan rasa malunya masyarakat bergotong royong untuk membangun jamban keluarga dengan cara bergantian. Contohnya hari ini adalah rumah A yang akan dibangun jamban, kemudian besok rumah B yang akan dibangun jamban dan seterusnya sampai pada pertengahan April lalu, semua warga sudah buang air besar di jamban.
Setelah masyarakat mau bergerak, baru terlihat bahwa ternyata program Pamsimas ini dapat dengan mudah diikuti masyarakat di Desa Pere’an. Bahkan tetangga desa/ masyarakat yang baru mendengar bahwa BAB di sembarang tempat bisa membahayakan orang lain, mereka langsung membuat jamban yang sehat meski sederhana.
Munajam, yang merupakan tokoh masyarakat mengatakan, sebelum adanya Program Pamsimas, di Desa Pere’an masih sangat prihatin. Sebagian besar masyarakat termasuk dirinya buang air besar di sembarang tempat seperti kebun walaupun secara sembunyi-sembunyi. Sementara anak balita banyak yang dibiarkan oleh orang tuanya buang air besar di depan pekarangan rumah dan dipinggir jalan.
“Alhamdulillah berkat adanya Program Pamsimas masuk ke Desa Pere’an yang diikuti dengan pemicuan CLTS dari Puskesmas yang dibantu oleh fasilitator masyarakat, saya tergugah bahwa buang air besar sembarang tempat, malu dan kurang nyaman. Lingkungan jadi kotor dan waktu banyak tersita hanya untuk urusan buang air besar saja,” tutur Munajam yang juga anggota LKM unit pengaduan masyarakat ini.
Munajam mengungkapkan, setelah Program Pamsimas dilaksanakan, banyak sekali perubahan. Sekarang masyarakat seluruhnya sudah buang air besar di jamban walaupun jamban ala kadarnya. Cukup dengan cubluk cemplung, yang penting tidak dibuang di sembarang tempat. Ia juga mengatakan, pembangunan WC tidak perlu mewah, yang penting tidak lagi BAB sembarangan, dan mencemari lingkungan.
“Saya merasa bangga dan terharu setelah masyarakat Desa Pere’an mau merubah perilaku hidup sehat karena merubah perilaku itu tidak mudah dan perlu waktu yang panjang,” ungkapnya.
Proses monitoring pun dilakukan seiring dengan kegiatan monitoring kegiatan fisik dari pihak kabupaten yaitu antara Konsultan, DPMU dan Dinas Kesehatan. Hal itu lebih efektif dan efisien. Bahkan berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan, menunjukkan masyarakat sebagian besar mau menggunakan jamban cemplung sehat sesuai dengan kemampuan.
Output yang didapatkan adalah jumlah seluruh KK yang mengakses kepemilikan jamban keluarga dengan hasil CLTS.
Sampai saat ini tercatat sudah 398 jamban sederhana dari 414 KK dibangun oleh masyarakat sesuai dengan kemampuan dan 414 KK itu sudah 100 % mengakses jamban.

Pola pendekatan CLTS ini mampu merubah perilaku dan kepemilikan jamban tanpa adanya subsidi dari pemerintah. Hal ini telah mampu merubah kebiasaan penduduk setempat untuk lebih memperhatikan pentingnya masalah sanitasi lingkungan.
Selain kegiatan pembangunan jamban, Pamsimas juga berupaya mendorong warga kampung agar memenuhi kebutuhan air minum sehari-hari dalam bentuk pembangunan Sumur Bor dengan Menara Tower Beton.Dengan adanya sarana fisik air minum dapat memudahkan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat dan mudah-mudahan bisa menjadi contoh untuk desa yang lain khususnya di Kabupaten OKU Selatan dan pada umumnya bagi penerima Program Pamsimas di seluruh nusantara. (Ahmad Syarif DHHS Kab. OKU Selatan ; Rita

EMPAT DUSUN BINAAN PLAN REMBANG MENUJU STOP BABS

Plan Rembang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Rembang mengembangkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah mencakup 30 Desa di 6 Kecamatan yaitu Kragan (4 desa), Sluke (6 desa), Sedan (6 desa), Gunem (8 desa) dan Sale (6 desa). Pemilihan lokasi meliputi akses masyarakat terhadap air bersih tidak mengalami kesulitan, masyarakat mudah diajak bekerjasama dan akomodatif, adanya tokoh panutan yang peduli lingkungan.
Dalam pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), Plan Rembang bergerak bersama Pokja AMPL, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan SKPD terkait. Tiga pilar STBM telah dikembangkan yaitu Community Led Total Sanitation/pemicuan stop buang air besar di sembarang tempat (Stop BABS), gerakan cuci tangan pakai sabun dan pengelolaan air minum rumah tangga berupa saringan keramik.
Kegiatan dimulai dengan studi banding ke Desa Panimbo Kabupaten Grobogan yang telah mencapai stop buang air besar di sembarang tempat 100%. Kemudian dilakukan sosialisasi di Desa Dowan meliputi 3 dukuh yaitu Brengkong, Picis dan Dowan. Kemudian dilakukan pemicuan di masyarakat dan pembentukan tim penggerak STBM masing – masing dusun yang dikoordinir oleh kepala dusun desa Dowan.

Tugas Tim Penggerak STBM Dusun adalah
1. Melakukan sosialisasi kepada semua warga dusun sesuai RT dimana tim berada.
2. Melakukan monitoring regular terhadap pelaksanaan program berikut hambatan di lapangan.
3. Melakukan evaluasi bersama terhadap pelaksanaan program STMB di desa dan mencari solusi permasalahan.

Hasil kegiatan
Tiga dukuh di Desa Dowan Kecamatan Gunem yaitu Brengkong, Picis dan Dowan telah stop buang air besar di sembarang tempat 100% alias masyarakatnya telah buang air besar pada tempatnya.Disamping 1 dusun di Desa Woro Kecamatan Kragan. Keberhasilan 3 dukuh ini diharapkan dapat memicu dukuh lainnya serta desa lainnya agar warganya stop buang air besar disembarang tempat.

Tindaklanjut kegiatan:
Personal hygiene di sekolah melalui pendekatan child to child dan memasukan personal hygiene ke dalam peraturan sekolah.
Melanjutkan pemicuan di desa.
Monitoring dan evaluasi CLTS oleh Tim STBM dan Pokja AMPL
Celebration untuk desa yang sudah ODF
Pembuatan peraturan desa dan pengelolaan air.
Workshop terkait pentingnya water protection
Workshop Badan Air Bersih
Ekspose Pokja AMPL.

PERMINTAAN FOTO KEGIATAN PEMICUAN DI MASYARAKAT

Kepada Pengelola Pamsimas Komponen B Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah

Mohon agar mengirimkan foto/dokumentasi kegiatan pemicuan/CLTS di masyarakat tahun 2010, 2009 dan 2008 masing masing 2 foto berupa kegiatan pemetaan pada saat pemicuan di masyarakat dan sarana sanitasi yang terbangun dari masing masing desa. File dikompress dan diberi nama keg dan nama desa dikirim ke pamsimaskes@gmail.com tembusan pasmsimaskesjateng@gmail.com"

PLAN Bantu Tujuh Desa Di Lembata Bebaskan Ribuan Jiwa Dari BAB Sembarangan

Bupati Lembata mengukuhkan Plan Indonesia Kantor Unit Lembata sebagai I-NGO pertama di Nusa Tenggara yang berhasil mengantarkan 100% dari 7 desa di Kabupaten Lembata memiliki jamban sendiri. Hal ini diperkuat oleh data dari Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (POKJA AMPL) Kabupaten Lembata, sebanyak 1.048 anak dari 2.833 jiwa di 7 desa tersebut tidak lagi BAB (Buang Air Besar) sembarangan.

Ketujuh desa tersebut dinyatakan telah berhasil melaksanakan lima pilar STBM (sanitasi total berbasis masyarakat). “Hari ini kami layak untuk bergembira karena desa kami sekarang sudah mencapai 6 pilar, yaitu 5 pilar STBM dan 1 pilarlokal yaitu tidak ada kotoran ternak dalam kampung”, ujar Drs. Bernadus Boli Hipir, Assisten-2SETDA, yang mewakili Bupati Lembata ketika meresmikan dan menyerahkan sertifikat Desa Total Sanitasi, pada selebrasi desa STBM, di Desa Lerahingga, 15 Maret 2010.

Acara ini sekaligus mengukuhkan keberhasilan Plan Indonesia dalam membebaskan sekitar 80 desa yang masyarakatnya masih melakukan BAB sembarangan. Dari 60% desa yang terletak di wilayah Nusa Tenggara, 7 desa dinyatakan berhasil membebaskan kebiasaan buruk masyarakat yang bisa meningkatkan angka kematian anak-anak karena penyakit diare ini. Dua dari tujuh desa tersebut, yaitu Dikesare dan Lamatuka lebih dahulu memenuhi kriteria desa total sanitasi pada tahun 2009, menyusul lima desa lainnya, yaitu Tapolango, Tapobaran, Lerahinga, Lamaau,dan Watodiri memenuhi kriteria desa total sanitasi pada Februari 2010.

Untuk memastikan bahwa suatu desa telah memenuhi kriteria desa total sanitasi, POKJA AMPL (Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan) melakukan monitoring pada desa-desa tersebut. “Kami membentuk kelompok-kelompok kecil (2-3 orang) untuk terjun pada tiap-tiap dusun dari rumah ke rumah. Hasil monitoring ini menjadi dasar kami membuat rekomendasi kepada Bapak Bupati untuk memberikan sertifikat DESA TOTAL SANITASI”, terang salah satu pengurus POKJA-AMPL Kabupaten Lembata Ir. Maria Goreti Meti di sela-sela acara.
Menurut Manajer Plan Indonesia Unit Lembata Sabarrudin, pada awal memulai program menghilangkan BAB sembarangan di 7 desa itu, terdapat sekitar 60 % rumah tangga yang belum memiliki jamban. Mereka adalah keluarga yang biasa melakukan BAB di sembarang tempat atau menumpang WC tetangga. Staff Plan di Lembata dibantu fasilitator yang terdiri dari kader des a, pegawai sanitarian puskesmas dan dinas kesehatan kemudian mengajak masyarakat melakukan transect walk , jalan-jalan keliling desa menelusuri tempat-tempat pembuangan kotoran. Hasil jalan-jalan ini dituangkan dalam sebuah peta sanitasi desa yang berguna memandu masyarakat mengidentifikasi tempat-tempat pembuangan kotoran dan rumah-rumah yang belum memiliki jamban.
Pada setiap desa terdapat panitia sanitasi desa dan panitia sanitasi dusun yang diberikan surat keputusan oleh Kepala Desa. Tugasnya melakukan monitoring dari rumah ke rumah dan mendatangi keluarga untuk melihat progres penyelesaian pembangunan jamban. Panitia ini juga memiliki data progres penyelesaian jamban tiap keluarga. Pendekatan yang dilakukan pada setiap desa memanfaatkan potensi praktek ”GEMOHING”,yaitu praktek gotong royong pada beberapa keluarga (biasanya 5 – 6 keluarga) untuk saling bergiliran membangun jamban, sampai se mua anggota menyelesaikan pembangunan jamban masing-masing. Pada setiap minggu, terdapat 1 atau 2 hari yang ditetapkan sebagai hari Gemohing. Bisa juga lebih dari dua hari tergantung kesepakatn dalam kelompok. Praktek Gemohing bisa juga terjadi dalam kelompok BASIS gereja, atau di tingkat dusun. Pendekatan ini sangat membantu mempercepat proses pengerjaan jamban, dan menolong keluarga tua yang tidak memiliki anggota keluarga dan janda-janda yang ditinggal oleh suaminya merantau mencari kerja.

Perihal dana, pemerintah dan masyarakat sepakat untuk mengalokasikan sebagaian dari dana BLT (Bantuan Langsung Tunai) untuk membeli material dasar membangun jamban (semen, kawat besi beton, kloset, dan pipa paralon), kekurangannya pemerintah desa menggunakan ADD (alokasi dana desa) Rp. 5.000.000. Dengan cara ini, seperti halnya yang terjadi di Desa Lerahinga, 60 % keluarga yang sebelumnya belum memiliki jamban, dalam 3 – 4 bulan bisa memiliki jamban yang layak pakai (septic tank permanen dan kloset leher angsa) dinding bias menggunakan bahan sederhana yaitu yang dibelah) sampai mereka mampu untuk menggantinya dengan bahan semen.

Ada pula pendekatan khusus yang diberlakukan bagi keluarga yang tidak mampu membeli marterial membangun jamban. Misalnya di Desa Dikesare, Kepala Desa membuat aturan untuk meminta semua aparat desa dan kepala dusun memberi sumbangan 1 sak semen untuk keluarga yang tidak mampu, sedangkan untuk pembelian kloset, besi, dan pipa paralon, pemerintah dengan dana ADD memberikan kredit tanpa bunga sebesar Rp. 500.000
perkeluarga yang dikembalikan dengan cara mencicil Rp. 10.000 setiap bulan. Melalui pendekatan tersebut, sepertinya Plan Indonesia di Lembata telah berkontribusi dan membantu pemerintah Indonesia mencapai target 10.000 desa total sanitasi pada 2014, melalui program WASH (Water, Sanitation, and Hygiene ), pendekatan CLTS (Community Led Total Sanitation ) dan memfasilitasi masyarakat untuk praktek hidup bersih dan sehat. (Sabaruddin, PUM Lembata).
Posted by Plan Indonesia

TAWIN "SULE" TERPICU UNTUK STOP BABS

"Kata orang kebersihan itu sebagian dari iman, tetapi mengapa di desa saya banyak orang yang masih buang air besar di sungai dan waktu sebelum nikah saya dan istri saya berjanji bahwa dirimu hanya untukku.Tetapi kenyataannya masih ada lelaki maupun perempuan yang buang air besar di sungai dengan bagian tubuhnya yang bisa terlihat oleh orang lain.Ini yang menjadikana saya tergerak untuk berubah perilaku dalam hal buang air besar".

Demikian sekelumit penuturan Tawin , salah seorang peserta pemicuan di Desa Gongseng yang kemudian membuat jamban dalam jangka waktu 3 hari setelah pemicuan. Tawin yang dijuluki ‘Sule” itu menceritakan pengalamannya apa adanya dan diselingi gaya bahasanya yang kental orang pemalang serta membuat suasana lucu ketika dilakukan pemicuan di desanya.

Kebiasaan buang air besar di sungai merupakan pemandangan yang biasa di Desa Gongseng Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang. Sungai pula yang menjadi kebutuhan untuk mandi, cuci dan keperluan untuk air rumah tangga . Sedangkan sumber air tanah jauh dan terbatas sehingga masyarakat desa tersebut harus menempuh hampir 1 Km untuk mendapatkan air bersih.

Namun pada 2009, desa tersebut menjadi lokasi Program PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat). Kegiatanpun berlangsung dari identifikasi masalah yang berhubungan dengan air minum dan perubahan perilaku untuk tidak buang air besar di sembarang tempat. Pelaku di desa adalah masyarakat yang didampingi oleh 3 orang fasilitator masyarakat, bidan desa dan sanitarian Puskesmas.

Salah satu kegiatan di desa adalah pemicuan untuk perubahan perilaku untuk tidak buang air besar di sembarang tempat melalui community led total sanitation (CLTS). Salah satu peserta pemicuan tersebut adalah Tawin, lelaki dua anak ini berkomitmen untuk berubah perilaku dalam jangka waktu 7 hari. Suatu jangka waktu yang paling cepat diantara peserta pemicuan. Dan kenyataannya ternyata Pak Tawin ini bukan 7 hari namun lebih cepat yaitu 3 hari setelah pemicuan, segera dia membuat jamban yang sederhana dengan bahan yang terdapat di sekitar rumah dan yang dipunyai yaitu membuat lubang berbentuk segiempat untuk tempat tinja , kemudian di atasnya dilapisi papan kayu dan diberi lubang untuk jalan masuk tinja. Tidak lupa pula diberi tutup lubang tersebut agar lalat tidak masuk ke tinja. Agar tidak terlihat orang kemudian dibuat rumah atau dinding penutup yang terbuat dari anyaman bambu. Sederhana dan murah namun dapat menghindari lalat membawa tinja yang dapat mengakibatkan pencemaran makanan maupun sakit Diare.

Kebanggaan Tawin itupun berlanjut setelah membuat jamban sederhana, ternyata sebelum dia dan keluarganya memanfaatkan jambannya ,ada tamu tetangganya yang datang dari Jakarta kebingungan mencari jamban ketika akan buang air besar dan jamban Tawin menjadi pilihan tamu tersebut Tawin dengan senang dan bangga mempersilahkan jambannya untuk dipakai. Kata Tawin kita harus memiliki sarana ini biar tidak susah ketika ada tamu yang biasa buang air besar di jamban dan kita tidak malu karena sudah memilikinya.
Anak – anak Tawin yang masih bersekolah di sekolah dasar terkadang saling mengejek karena temannya masih buang air besar di sungai sedangkan dirinya dan keluarganya telah memiliki jamban. Ini pula yang memicu keluarga lain untuk tidak menjadikankan sungai sebagai sarana buang air besar. (disadur dari penuturan Tawin)

PENINGKATAN AKSES SANITASI MELALUI CLTS

Akses sanitasi
Sebagian besar rumah tangga Di Jawa Tengah menggunakan fasilitas buang air besar milik sendiri. Namun, masih terdapat 25,4% yang tidak memakai fasilitas buang air besar (Riset Kesehatan Daerah Departemen Kesehatan 2007). Hal ini menunjukkan mereka masih berperilaku buang air besar di sembarang tempat seperti sungai, kolam, kebun dan tempat terbuka.

Kenyataan lain , praktik sanitasi masyarakat masih memprihatinkan, perilaku cuci tangan pakai sabun yaitu setelah buang air besar,sebesar 12 persen; setelah membersihkan tinja bayi dan balita 9 persen;sebelum makan 14 persen;sebelum memberi makan bayi 7 persen dan sebelum menyiapkan makanan 6 persen.

Kenyataan tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kasus Diare bahkan terjadi kejadian luar biasa. Hasil studi WHO tahun 2007 membuktikan bahwa kejadian Diare dapat menurun sebesar 32 persen dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap sanitasi dasar 45 persen dengan perilaku cuci tangan pakai sabun, 39 persen perilaku pengelolaan air minum yang aman di rumah tangga. Integrasi ketiga upaya tersebut dapat menurunkan angka kejadian Diare sebesar 94 persen.

Pendekatan CLTS
Belajar dari masa lalu dalam program sanitasi menunjukkan bahwa pendekatan dengan memberikan subsidi fisik kurang mempunyai daya ungkit dalam meningkatkan demand masyarakat untuk cakupan sanitasi dan perubahan perilaku. Oleh karena itu Pemerintah telah mengembangkan pendekatan sanitasi melalui Community Led Total Sanitation (CLTS). Pendekatan CLTS ini memfasilitasi pemberdayaan masyarakat untuk melakukan analisis keadaan dan risiko pencemaran lingkungan. Pendekatan ini mengutamakan penghentian buang air besar atau ngising di tempat terbuka, membangun dan menggunakan jamban tanpa subsidi. Kegiatan ini telah dilakukan di Jawa Tengah melalui Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di 30 Kabupaten dan Kota (Kecuali Kota Tegal,Surakarta, Magelang, Salatiga dan kabupaten Jepara). Masyarakat lokasi program Pamsimas didampingi oleh fasilitator masyarakat melakukan peningkatan kapasitas/kemampuan masyarakat dalam memutuskan, merencanakan, melaksanakan dan mengelola kegiatannya dengan berperan secara aktif dalam setiap keputusan yang diambil. Fasilitator ini mempunyai tugas pokok memfasilitasi kegiatan penilaian, analisis dan penyusunan rencana kerja masyarakat sebagai bagian rencana pembangunan jangka menengah program air minum, kesehatan dan sanitasi (ProAKSI). CLTS sebagai bagian dari komponen peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat dan layanan hygiene dan sanitasi menjadi salah satu kegiatan yang dilakukan bersama dengan masyarakat dalam upaya promosi kesehatan dan penyadaran perubahan perilaku hidup bersih dan sehat.
Proses CLTS dilakukan dengan pemicuan terhadap rasa jijik, rasa malu, rasa takut sakit, rasa berdosa dan rasa tanggungjawab yang berkaitan dengan buang air besar di sembarang tempat, masyarakat diajak jalan – jalan berkeliling wilayah desanya untuk mengetahui kebiasaan buang air besar di sembarang tempat, menawarkan air yang tercemar tinja, pemicuan ini menghasilkan komitmen masyarakat untuk bebas dari tinja yang berserakan terutama di sungai, kebun, kolam atau berkomitmen untuk perubahan perilaku buang air besar di sembarang tempat.

Kunci keberhasilan CLTS
CLTS bertujuan untuk perubahan perilaku hidup bersih dan sehat. Pelaku pemicuan menjadi lebih percaya bahwa semiskin apapun masyarakat ternyata memilki kemampuan membangun jamban.
1. Masyarakat yang telah terpicu melakukan gerakan masyarakat untuk meningkatkan akses sanitasi dengan melakukan deklarasi stop buang air besar di sembarang tempat, masyarakat membuktikan mampu melakukan pembangunan jamban tanpa subsidi. Pemicuan yang paling efektif disampaikan kepada ibu – ibu dan anak – anak sekolah
2. Fasilitator, keberadaan di tengah – tengah masyarakat, kemauan dan kemampuan dalam mendampingi masyarakat, mendorong peran masyarakat, bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan selalu memonitor perubahan perilaku buang air besar di sembarang tempat bekerja sama dengan kader, Puskesmas (dokter, sanitarian,bidan) dan aparat pemerintah di desa/kecamatan.
3. Natural leader (kumpulan individu yang mendapat kepercayaan dan memiliki pengaruh di masyarakat), mereka akan selalu aktif dalam pendampingan dan pemicuan di masyarakat memberikan motivasi kepada masyarakat termasuk lembaga keswadayaan masyarakat atau forum kesehatan desa.
4. Institusionalisasi CLTS, yaitu menjadikan CLTS sebagai bagian dari program resmi pemerintah, karena pemerintah merupakan institusi yang memiliki kewenangan mencakup wilayahnya.

maspardi@gmail.com (dari berbagai sumber)

Menuju Wonogiri Bebas Dari Buang Air Besar Di Sembarang Tempat

CLTS merupakan salah satu metode pemberdayaan untuk merubah perilaku masyarakat yang diprakarsasi dan dipimpin masyarakat sendiri tanpa subsidi dari pemerintah. Metode ini merupakan salah satu metode yang dikembangkan di Kabupaten Wonogiri sejak tahun 2005, sejalan dengan pelaksanaan Desa Sehat melalui Gerbang Perdesaan yang semuanya bertujuan menciptakan Wonogiri Sehat 2010.

Untuk mencapai target Wonogiri Sehat 2010 langkah awal dimulai dengan penyusunan Rancangan Target 10 tahun MDGs. Tahun 2005 – 2015. Dimana Exiting tahun 2005 sarana Jaga 73 % dengan Asumsi target tambahan sebesar 1 % total akses tahun 2015 adalah 87 %. Dengan melalui pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) sebagai salah satu pendekatan perubahan perilaku melalui metode pemicuan terhadap aspek rasa Jijik, rasa malu, harga diri dan aspek agama. Pencapaian realisasi target cakupan Jaga tahun 2009 sebesar 78,3 % dimana 19 wilayah Puskesmas pencapaiannya sudah diatas 80%.dan 41 Desa sudah menyatakan bebas BAB sembarangan (ODF)

Program STBM di Kabupaten Wonogiri tidak akan berhenti setelah berhasil membuat beberapa Desa bebas dari perilaku Buang Air Besar Sembarangan. Kabupaten Wonogiri memiliki Visi untuk menjadikan Kabupaten ini bebas BAB sembarangan pada tahun 2012. sumber.Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri

Peningkatan Akses Sanitasi Melalui CLTS

Akses sanitasi .
Sebagian besar rumah tangga Di Jawa Tengah menggunakan fasilitas buang air besar milik sendiri. Namun, masih terdapat 25,4% yang tidak memakai fasilitas buang air besar (Riset Kesehatan Daerah Departemen Kesehatan 2007). Hal ini menunjukkan mereka masih berperilaku buang air besar di sembarang tempat seperti sungai, kolam, kebun dan tempat terbuka.

Kenyataan lain , praktik sanitasi masyarakat masih memprihatinkan, perilaku cuci tangan pakai sabun yaitu setelah buang air besar,sebesar 12 persen; setelah membersihkan tinja bayi dan balita 9 persen;sebelum makan 14 persen;sebelum memberi makan bayi 7 persen dan sebelum menyiapkan makanan 6 persen.

Kenyataan tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kasus Diare bahkan terjadi kejadian luar biasa. Hasil studi WHO tahun 2007 membuktikan bahwa kejadian Diare dapat menurun sebesar 32 persen dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap sanitasi dasar 45 persen dengan perilaku cuci tangan pakai sabun, 39 persen perilaku pengelolaan air minum yang aman di rumah tangga. Integrasi ketiga upaya tersebut dapat menurunkan angka kejadian Diare sebesar 94 persen.

Pendekatan CLTS
Belajar dari masa lalu dalam program sanitasi menunjukkan bahwa pendekatan dengan memberikan subsidi fisik kurang mempunyai daya ungkit dalam meningkatkan demand masyarakat untuk cakupan sanitasi dan perubahan perilaku. Oleh karena itu Pemerintah telah mengembangkan pendekatan sanitasi melalui Community Led Total Sanitation (CLTS). Pendekatan CLTS ini memfasilitasi pemberdayaan masyarakat untuk melakukan analisis keadaan dan risiko pencemaran lingkungan. Pendekatan ini mengutamakan penghentian buang air besar atau ngising di tempat terbuka, membangun dan menggunakan jamban tanpa subsidi. Kegiatan ini telah dilakukan di Jawa Tengah melalui Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di 30 Kabupaten dan Kota (Kecuali Kota Tegal,Surakarta, Magelang, Salatiga dan kabupaten Jepara). Masyarakat lokasi program Pamsimas didampingi oleh fasilitator masyarakat melakukan peningkatan kapasitas/kemampuan masyarakat dalam memutuskan, merencanakan, melaksanakan dan mengelola kegiatannya dengan berperan secara aktif dalam setiap keputusan yang diambil. Fasilitator ini mempunyai tugas pokok memfasilitasi kegiatan penilaian, analisis dan penyusunan rencana kerja masyarakat sebagai bagian rencana pembangunan jangka menengah program air minum, kesehatan dan sanitasi (ProAKSI). CLTS sebagai bagian dari komponen peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat dan layanan hygiene dan sanitasi menjadi salah satu kegiatan yang dilakukan bersama dengan masyarakat dalam upaya promosi kesehatan dan penyadaran perubahan perilaku hidup bersih dan sehat.
Proses CLTS dilakukan dengan pemicuan terhadap rasa jijik, rasa malu, rasa takut sakit, rasa berdosa dan rasa tanggungjawab yang berkaitan dengan buang air besar di sembarang tempat, masyarakat diajak jalan – jalan berkeliling wilayah desanya untuk mengetahui kebiasaan buang air besar di sembarang tempat, menawarkan air yang tercemar tinja, pemicuan ini menghasilkan komitmen masyarakat untuk bebas dari tinja yang berserakan terutama di sungai, kebun, kolam atau berkomitmen untuk perubahan perilaku buang air besar di sembarang tempat.

Kunci keberhasilan CLTS
CLTS bertujuan untuk perubahan perilaku hidup bersih dan sehat. Pelaku pemicuan menjadi lebih percaya bahwa semiskin apapun masyarakat ternyata memilki kemampuan membangun jamban.
1. Masyarakat yang telah terpicu melakukan gerakan masyarakat untuk meningkatkan akses sanitasi dengan melakukan deklarasi stop buang air besar di sembarang tempat, masyarakat membuktikan mampu melakukan pembangunan jamban tanpa subsidi. Pemicuan yang paling efektif disampaikan kepada ibu – ibu dan anak – anak sekolah
2. Fasilitator, keberadaan di tengah – tengah masyarakat, kemauan dan kemampuan dalam mendampingi masyarakat, mendorong peran masyarakat, bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan selalu memonitor perubahan perilaku buang air besar di sembarang tempat bekerja sama dengan kader, Puskesmas (dokter, sanitarian,bidan) dan aparat pemerintah di desa/kecamatan.
3. Natural leader (kumpulan individu yang mendapat kepercayaan dan memiliki pengaruh di masyarakat), mereka akan selalu aktif dalam pendampingan dan pemicuan di masyarakat memberikan motivasi kepada masyarakat termasuk lembaga keswadayaan masyarakat atau forum kesehatan desa/FKD.
4. Institusionalisasi CLTS, yaitu menjadikan CLTS sebagai bagian dari program resmi pemerintah, karena pemerintah merupakan institusi yang memiliki kewenangan mencakup wilayahnya.

Pelaksanaan CLTS di Kabupaten Kebumen

LATAR BELAKANG
Kebumen Sehat 2010 agaknya masih menjadi mimpi bagi masyarakat
Kabupaten Kebumen. Morbiditas penyakit berbasis lingkungan Diare, ISPA, Kulit
atau penyakit yang ditularkan melalui vektor sebagai indikator derajat kesehatan
masyarakat masih tinggi di Kabupaten Kebumen. Penyakit- penyakit tersebut masih
menduduki 10 besar penyakit yang diderita oleh masyarakat Kab. Kebumen. Namun,
dari sekian banyak penyakit berbasis lingkungan yang menimbulkan Kejadian Luar
Biasa (KLB) pada 2006, antara lain adalah Thypoid di Pejagoan dengan AR 1, 27.
Selain masih adanya KLB, Kabupaten Kebumen juga masih memiliki masalah berupa
rendahnya akses masyarakat terhadap jamban keluarga yang hingga akhir 2006 masih
dibawah target Kabupaten 65, 97 % dari yang seharusnya 61 %.

Dinas Kesehatan melalui Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK) Sie
Kesehatan Lingkungan mencoba mengatasi masalah tersebut menggunakan
pendekatan CLTS, yaitu pemberdayaan masyarakat melalui kesadaran buang air
besar sesuai syarat kesehatan. Hal ini didasarkan pada hasil studi kasus WHO (2007)
yang menyebutkan akses masyarakat terhadap sarana sanitasi dasar dapat
menurunkan kejadian Diare 32 %, perilaku mencuci tangan pakai sabun 45 % dan
perilaku pengelolaana air minum yang aman di rumah tangga 39 %. Sedangkan,
dengan mengintegrasikan ketiga perilaku tersebut, Diare menurun sebesar 94 %.

TENTANG CLTS
CLTS yang bahasa sederhananya berarti “Cuma Lubang Tai Saja” merupakan
pendekatan pemberdayaan masyarakat untuk menganalisa keadaan dan resiko
pencemaran lingkungan yang disebabkan buang air besar/berak/modol/ngising di
tempat terbuka dan membangun jamban/cubluk tanpa subsidi/bantuan dari luar.
Pendekatan CLTS pertama kali dilaksanakan tahun 1999 oleh Kamal Karr
yang bekerja sama dengan Pusat Sumber Daya Pendidikan Desa (VERC) dan
didukung oleh Water Air di sebuah komunitas kecil di Distrik Rajashashi,
Bangladesh.

Pendekatan CLTS ini dilatarbelakangi oleh kegagalan proyek sanitasi
sebelumnya bahwa sarana sanitasi yang dibangun tanpa partisipasi masyarakat, tidak
digunakan/tidak dipelihara. Beberapa prinsip CLTS :1) tanpa subsidi kepada
masyarakat 2) masyarakat sebagai pemimpin 3) tidak menggurui, memaksa, dan tidak
mempromosikan jamban 4) totalitas dari seluruh komponen masyarakat dari
perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan.
Ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang fasilitator CLTS
terhadap komunitas, yaitu : mengajari, memberitahukan apa yang baik dan buruk,
menawarkan subsidi, mempromosikan rancangan kakus, memimpin,
memaksa/menuntut kegiatan.
Ada 2 tahapan CLTS :
1. Persiapan : penentuan lokasi, jadwal kunjungan fasilitator, menyiapkan alat dan
bahan
2. Pelaksanaan (Pemicuan):
a. Perkenalan
b. Penyampaian tujuan : tidak menyebutkan subsidi
c. Analisa partisipatif : pemetaan, transek walk, alur kontaminasi dan pemicuan
d. Tindak lanjut berupa penandatanganan oleh warga yang berniat
berubah/terpicu
e. Tindak lanjut dan monitoring

Faktor yang harus dipicu adalah perasaan jijik, malu, takut sakit, takut dosa dan tidak
mampu mengakses sarana sanitasi.

HASIL dan PEMBAHASAN
1. CLTS 2007
Pada Maret 2007, Dinas Kesehatan menyelenggarakan pelatihan CLTS
dengan narasumber dari WASPOLA. Pelatihan ini diikuti oleh 35 sanitarian
puskesmas se-Kabupaten Kebumen dan 22 kader dari 11 desa pilot project CLTS.
Puskesmas tersebut adalah Karanggayam 1, Karang Anyar, Sruweng, Klirong 2,
Buluspesantren 1 dan 2, Ambal 1 dan 2,Alian, Petanahan dan Kutowinangun.
Dalam pelaksanaannya sanitarian puskesmas pelaksana CLTS dibantu
oleh dua sanitarian puskesmas lain dan dua kader desa setempat. Puskesnas
mendapat alokasi dana untuk melaksanakan pemicuan sebanyak dua kali, yang
diharapkan dapat digunakan seefisien mungkin sehingga dapat dilakukan lebih
dari dua kali. Berdasarkan laporan puskesmas hingga akhir 2007, ada satu
puskesmas, yaitu Petanahan yang tidak melaksanakan pemicuan. Puskesmas
Buluspesantren 1 dan Klirong 2 cukup berhasil dalam tindak lanjut kegiatan
CLTS. Hal ini terlihat dari jumlah jamban yang dibangun hasil CLTS sama atau
melebihi jumlah KK yang terpicu sewaktu CLTS. Secara keseluruhan, CLTS
telah meningkatkan cakupan kepemilikan jamban keluarga sebesar 9 % dari
jumlah KK yang ada di 11 desa pelaksana CLTS. Hasil lengkapnya dapat dilihat
pada lampiran : Pelaksanaan CLTS di Kabupaten Kebumen
Ada beberapa faktor yang mungkin berpengaruh terhadap suksesnya
CLTS di suatu komunitas, yaitu : dukungan pemerintah desa, dukungan kepala
puskesmas, kerjasama lintas program/sektor, partisipasi aktif kader, lahirnya
natural leader, frekuensi monitoring dan keberadaan bengkel sanitasi.

2. CLTS 2008
Pada akhir tahun 2007 cakupan akses (kepemilikan) masyarakat terhadap
jamban masih dibawah target kabupaten 67,75 % yang seharusnya 68 %.
Untuk itu, pada tahun 2008 Dinas Kesehatan mengembangkan CLTS di 35
wilayah puskesmas se-Kabupaten Kebumen, dengan satu puskesmas memiliki
satu desa pelaksana CLTS. Selain itu, ada tambahan alokasi dana untuk kegiatan
pemicuan, jika pada 2007, Puskesmas mendapat alokasi sebanyak 2 kali/desa,
maka pada 2008 meningkat menjadi 4 kali/desa. Hal ini diharapkan dapat lebih
meningkatkan jumlah KK yang terpicu, sehingga pada akhirnya terjadi kenaikan
cakupan akses masyarakat terhadap jamban keluarga. Selain itu, dilaksanakan
juga CLTS dengan sumber dana dari program PAMSIMAS (Penyediaan Air
Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) khusus di desa wilayah kerja
PAMSIMAS yang meliputi 9 desa di 6 puskesmas, yaitu : Kedungwaru (Karang
Sambung), Ginandong (Karanggayam 1), Karangrejo, Giritirto (Karanggayam 2),
Padureso (Padureso), Peniron, Watulawang (Pejagoan) dan Kalirancang (Alian).
Sebelum kegiatan pemicuan di desa sasaran PAMSIMAS dilaksanakan Pelatihan
CLTS dan MPA-PHAST bagi bidan dan kader desa wilayah kerja PAMSIMAS.
Hingga akhir 2008 ada 9 puskesmas yang tidak menggunakan alokasi
dana/melaksanakan kegiatan CLTS. Puskesmas tersebut adalah Ayah 1, Puring.,
Klirong 1, Kuwarasan, Karang Anyar, Gombong 1, Sempor 1, Sempor 2 dan
Bonorowo. Tetapi hanya 16 puskesmas yang menyerahkan laporan kegiatan
CLTS hingga akhir tahun 2008. Jumlah jamban yang dibangun hasil CLTS di
empat puskesmas, yaitu : Kutowinangun, Buluspesantren 1, Karanggayam 1 dan
Ambal 2 sama dan bahkan melebihi jumlah orang yang terpicu. Namun, ada
beberapa puskesmas yang hingga akhir 2008, jumlah keluarga yang memiliki
akses/membangun jamban belum mencapai 100% dibandingkan dengan keluarga
yang terpicu. Hal ini menunjukkan keaktifan sanitarian dan kader desa untuk
melaksanakan monitoring sabagai tindak lanjut kegiatan CLTS berpengaruh
terhadap keberhasilan CLTS. Secara keseluruhan dari data yang dilaporkan ada
peningkatan cakupan kepemilikan jamban sebesar 4,34 % di 20 desa pelaksana
CLTS.
Khusus di desa wilayah kerja PAMSIMAS, sanitarian dibantu oleh
fasilitator program PAMSIMAS. Berdasarkan laporan CLTS di desa wilayah
kerja PAMSIMAS hingga akhir 2008, ada 3 dari 9 desa dengan cakupan akses
terhadap jamban melebihi target kabupaten (73%), yaitu Soka (100 %), Padureso
(91,56 %) dan Kalirancang (86 %). Hal ini menunjukkan CLTS memiliki andil
untuk mengubah perilaku masyarakat untuk buang air besar pada tempatnya.
Hasil pelaksanaan CLTS desa dengan biaya, baik dari Program Pelayanan
Penyehatan Lingkungan, maupun PAMSIMAS dapat dilihat pada lampiran
Pelaksanaan CLTS di Kabupaten Kebumen.

3. CLTS 2009
Berdasarkan laporan program kesehatan lingkungan hingga akhir 2008
cakupan kepemilikan jamban/ akses masyarakat terhadap jamban keluarga, baru
67, 89 % dari yang seharusnya 73 %. Tetapi, ada 10 desa di Kabupaten Kebumen
yang sudah berstatus Desa Open Defecation Free (ODF) artinya tidak ada
satupun penduduk desa yang Buang Air Besar (BAB) disembarang tempat.
Deklarasi ODF dilakukan bersamaan dengan peresmian FKD Desa Kaliwungu
dengan biaya PNPM pada 5 Februari 2009. Pada saat itu dilakukan penyerahan
sertifikat Desa ODF kepada perwakilan desa oleh Bupati Kebumen. Sepuluh desa
beserta cakupan akses masyarakat terhadap jamban dapat dilihat pada
Pelaksanaan CLTS di Kabupaten Kebumen. Untuk mencapai cakupan akses
keluarga terhadap jamban sesuai target Kabupaten, melahirkan desa ODF, dan
mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap subsidi pemerintah, maka Dinas
Kesehatan lebih menggalakkan CLTS.
Sama seperti halnya tahun 2008, kegiatan CLTS juga dilaksanakan dari
dua sumber dana, yaitu Pelayanan Penyehatan Lingkungan dan PAMSIMAS.
Tetapi, ada beberapa perbedaan pelaksanaan kegiatan CLTS 2009 dengan tahun
sebelumnya. Perbedaan itu meliputi : 1) Hanya dialokasikan untuk 10 desa di 5
wilayah kerja puskesmas. Pemilihan ini dengan kriteria : kinerja puskesmas pada
tahun sebelumnya, dukungan kepala puskesmas/lintas program/lintas sektor, dan
cakupan akses masyarakat terhadap jamban keluarga pada akhir 2008, 2)
Pelatihan CLTS dan MPA-PHAST bagi bidan dan dua kader desa pelaksana
CLTS tahun 2009. Pelatihan ini dilakukan mengingat pencapaian Kebumen Sehat
2010 dari indicator cakupan akses masyarakat terhadap jamban keluarga tidak
hanya tanggungjawab sanitarian tetapi semua pihak, disamping peningkatan
kerjasama lintas program dan sekor. Pelatihan ini dilaksanakan di Hotel Candisari
pada Mei 2009 dengan narasumber dari Dinas Kesehatan Kab. Kebumen dan
Propinsi Jawa Tengah, 3) Adanya sosialisasi CLTS. Sasaran kegiatan ini adalah
perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama dan kader desa. Tujuannya untuk
memberikan pengetahuan tentang pendekatan CLTS dan meminta dukungan
pelaksanaan CLTS di desa setempat, 4) Alokasi dana lima kali/desa. Diharapkan
intensitas pelaksanaan pemicuan dapat lebih banyak mendorong lahirnya keluarga
yang sadar untuk berperilaku buang air besar pada tempatnya, 5) Bantuan untuk
bengkel sanitasi. Dinas Kesehatan memberikan bantuan stimulan untuk bengkel
sanitasi agar masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan kloset dengan harga
terjangkau. Bantuan ini nantinya dikelola oleh desa bersama dengan sanitarian
puskesmas dan diharapkan dapat berlangsung secara berkesinambungan tidak
hanya untuk saat/tahun itu saja
Sedangkan pelaksanaan CLTS di desa wilayah kerja PAMSIMAS 2009
tidak ada bedanya dengan tahun sebelumnya. Sebelum pelaksanaan, akan
dilaksanakan Pelatihan CLTS dan MPA-PHAST bagi bidan dan kader desa
wilayah kerja PAMSIMAS. Wilayah kerja PAMSIMAS meliputi 15 desa. Untuk
lebih jelasnya, desa pelaksana PAMSIMAS tahun 2009, baik dibiayai dari
Pelayanan Penyehatan Lingkungan,maupun PAMSIMAS dapat dilihat pada
lampiran Pelaksanaan CLTS di Kabupaten Kebumen
D. KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan yang didapat dari uraian tersebut :
1. CLTS tahun 2007 meningkatkan cakupan kepemilikan/akses keluarga terhadap
jamban sebesar 9 % dan pada 2008 sebesar 4,34 %
2. Pada akhir tahun 2008, ada 10 desa di Kabupaten Kebumen berstatus Desa ODF
(Open Defecation Free)
3. Ada 1 puskesmas pilot project tidak melakanakana CLTS pada 2007 dan 9
puskesmas pada 2008.
Saran
1. Dukungan kepala puskesmas, lintas program dan lintas sektor
2. Komitmen para pemegang kebijakan untuk mencapai Kebumen Sehat 2010
bidang kesehatan lingkungan
3. Mengaktifan kembali bengkel sanitasi
4. Meningkatkan frekuensi monitoring hasil CLTS

sumber: Dinkes Kebumen

Lokakarya Regional Community Led Total Sanitation (CLTS) Se Asia Tenggara dan Pasifik, Phnom Penh, Kamboja, 10 - 14 November 2009

Untuk pertama kalinya, Lokakarya Regional CLTS se-Asia Tenggara dan Pasifik diselenggarakan di Kamboja pada tanggal 10-14 November 2009, di hotel Sunway, Phnom Penh. Lokakarya ini ditujukan untuk memetakan, meninjau dan mengembangkan penerapan pendekatan CLTS di Asia Tenggara dan pasifik. Melalui lokakarya tersebut diharapkan terjadi pertukaran informasi antar negara terkait dengan penerapan CLTS, pencapaiannya, tantangan yang dihadapi, pembelajaran dan strategi yang akan dikembangkan masing-masing negara untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi.

Lokakarya ini melibatkan peserta dari 9 negara, yaitu Kamboja, Indonesia, Laos, Myanmar, Papua New Guinea, Filipina, Timor Lesta, Viet Nam, dan India. Selain itu, beberapa organisasi pendukung CLTS dari Institute of Development Studies (IDS), Uncief, ADB, Plan International, WSP EAP, Swiss Red Cross, Lien Aid, WaterAid Asutralia, dan SNV turut berpartisipasi pada lokakarya dimaksud. Total peserta yang berpartisipasi pada lokakarya tersebut adalah 56 peserta.Peserta dari berbagai negara dan organisasi pendukung dijadwalkan untuk hadir mulai tanggal 9 November untuk mengikuti penerimaan secara resmi oleh pemerintah Kamboja, yang diwakili oleh Menteri Pembangunan Perdesaan (Rural Development) Kamboja, His Excellency Chea Sophara. Pada tanggal 10 November, Lokakarya dimulai dengan upacara pembukaan yang diawali dengan sambutan selamat datang oleh Dr. Chea Samnang, Direktur Rural Health Care, dari Kementrian Rural Development Kamboja, yang kemudian dilanjutkan oleh Profesor Robert Chambers (IDS), Dr. Kamal Kar, Isabelle Austin (Deputy Representative Unicef Kamboja), dan arahan sekaligus pembukaan oleh Dr. Chea Sophara.

Acara kemudian dilanjutkan dengan penjelasan mengenai agenda keseluruhan lokakarya oleh Dr. Chea Samnang yang diikuti oleh diskusi mengenai tujuan, aturan lokakarya, dan harapan dari peserta lokakarya oleh Profesor Robert Chambers dan Dr. Kamal Kar. Pada hari pertama dan kedua, fokus dari lokakarya ditujukan pada pembahasan mengenai status pelaksanaan CLTS, pencapaian, tantangan dan pembelajaran, serta hal-hal yang perlu diketahui dari masing-masing negara.

Untuk menjamin partisipasi dari seluruh peserta, maka pada lokakarya tersebut tidak diperbolehkan presentasi formal dalam bentuk power point. Peserta diminta untuk mengembangkan materi presentasi dalam bentuk filp chart yang telah disediakan oleh panitia. Peserta benar-benar diarahkan untuk berdiskusi secara aktif dan mempresentasikan hasil diskusi kepada seluruh peserta lokakarya yang kemudian diikuti oleh diskusi.

Pada sesi mengenai tinjauan status CLTS tersebut, Indonesia merupakan negara dengan pengalaman penerapan CLTS yang sangat komprehensif, bahkan dibandingkan dengan India sebagai salah satu negara yang dikunjungi oleh delegasi Indonesia pada tahun 2004 terkait studi mengenai pelaksanaan CLTS. Terkait dengan pengalaman di Indonesia, pada paruh pertama hari kedua tim delegasi Indonesia memaparkan mengenai sejarah penerapan CLTS di Indonesia dari mulai masuk sampai pada pengembangan konsep Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), pencapaiannya sampai pada saat ini, faktor yang mendukung pelaksanaan CLTS di Indonesia, tantangan dan pembelajaran, serta beberapa hal yang perlu diketahui. Dari presentasi berbagai negara tersebut, pengalaman Indonesia menjadi sorotan utama dalam sesi tersebut. Pemaparan mengenai faktor yang mendukung pelaksanaan CLTS di Indonesia menjadi fokus dari pertanyaan oleh seluruh peserta lokakarya. Disebutkan, bahwa beberapa faktor utama pendukung penerapan CLTS di Indonesia meliputi keberadaan regulasi, komitmen pemerintah, keberadaan Kelompok Kerja AMPL (Pokja AMPL), kemitraan dengan para pemangku kepentingan, dan keberadaan champion. Dari pertukaran informasi yang dilakukan pada sesi tersebut, banyak negara masih belum mempunyai kebijakan ataupun regulasi yang menjadi payung penerapan CLTS. Selain itu, peralihan pendekatan pembangunan dari berbasis subsidi menjadi non subsidi merupakan tantangan yang paling berat, baik pada tingkat pemerintah maupun masyarakat.

Masih pada hari kedua, sesi presentasi mengenai tinjauan status dan pencapaian masing-masing negara kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai beberapa studi mengenai CLTS yang terdiri dari beberapa topik, yaitu sanitation marketing, pembiayaan CLTS, studi dampak penerapan CLTS di kawasan sungai Mekong dan studi dampak penerapan CLTS di tiga negara. Pada sesi tersebut, metode yang digunakan adalah metode round robin dimana peserta hanya diperbolehkan untuk memilih 2 topik saja. Dengan demikian, maka masing-masing tim delegasi harus membagi anggotanya untuk memastikan didapatkannya informasi mengenai keseluruhan topik. Topik sanitation marketing merupakan topik yang paling hangat diperdebatkan. Topik tersebut masih dipahami oleh sebagian peserta overlap dengan pendekatan CLTS. Hal ini khususnya disuarakan oleh para penganut CLTS murni yang masih berpegang teguh pada konsep awal CLTS yang menyarankan tidak adanya pilihan informasi dalam penerapan CLTS. Diharapkan untuk rencana yang akan datang, topik Sanitation Marketing dapat dilokakaryakan secara khusus, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang mendalam mengenai topik tersebut. Acara pada hari kedua diakhiri dengan diskusi persiapan kunjungan lapangan yang akan dilaksanakan pada hari ketiga.Pada hari ketiga, kunjungan lapangan dibagi kedalam 4 tema besar, yaitu kunjungan ke desa ODF yang kembali ke status open defecation (OD), desa yang masih dalam status OD, desa yang telah menerapkan sanitation marketing, dan desa yang telah mencapai status ODF. Peserta dibagi kedalam 6 kelompok., dimana masing-masing kelompok akan mengunjungi dua jenis desa. Tim Indonesia membagi anggotanya ke dalam kelompok yang mengunjungi desa OD dan desa yang pernah mencapai status ODF namun kembali ke status OD, serta kelompok yang mengunjungi desa yang menerapkan sanitation marketing dan desa dengan status ODF. Dengan demikian semua tema terwakili. Khususnya kelompok yang melakukan kunjungan ke desa dengan status OD, maka pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan pemicuan. Dari dua desa yang dipicu, lebih dari 50% penduduknya setuju untuk merubah perilakunya dan segera membangun jamban.Hasil dari kunjungan lapangan kemudian dibahas secara khusus pada hari keempat. Masing-masing kelompok diminta untuk menyusun sebuah presentasi singkat mengenai temuan di lapangan. Secara umum, temuan yang menjadi sorotan utama peserta adalah pada kriteria penentuan status desa ODF, pendampingan paska ODF, pilihan informasi dan penerapan sanitation marketing. Masih pada hari yang sama, sebagai lanjutan dari pembahasan hasil kunjungan lapangan, peserta kemudian dibagi kembali ke dalam kelompok berdasarkan negara untuk merefelksikan hasil yang didapat selama ini dan merumuskan kembali hal-hal yang masih perlu diketahui untuk pengembangan pelaksanaan CLTS di negara masing-masing. Secara umum, topik atau isu yang masih muncul sampai pada sesi ini adalah pelibatan pemerintah dalam penerapan CLTS. Selain itu, isu utama lainnya adalah mengenai kualitas fasilitator. Dengan teridentifikasinya beberapa isu utama, maka sesi berikutnya ditujukan untuk membahas mengenai isu tersebut dengan metode world café, dimana masing-masing topik akan difasilitasi oleh narasumber dan peserta mendapatkan kesempatan untuk berkonsultasi untuk setiap topiknya secara bergiliran (semi round robin). Untuk topik pelibatan pemerintah dalam penerapan CLTS, narasumber utama yang ditunjuk adalah Oswar Mungkasa, dari delegasi Indonesia. Pada kesempatan tersebut, delegasi dari Timor Leste, Kamboja, dan Myanmar membahasa mengenai strategi untu melibatkan pemerintah dalam pelaksanaan CLTS dan adanya kemungkinan untuk kunjungan studi banding dari ketiga negara tersebut ke Indonesia. Kunjungan antara negara ini menjadi salah satu keluaran dari lokakarya sebagai salah satu alternatif untuk mengembangkan pelaksanaan CLTS di negara-negara yang masih terhitung baru dalam melaksanaan CLTS. Pembelajaran dari negara lain akan menghindarkan dari masalah-masalah yang sebelumnya dihadapi oleh negara-negara seperti Indonesia dan India.Pada hari terakhir, fokus lokakarya ditujukan pada pengembangan strategi masing-masing negara terkait dengan penerapan CLTS. Untuk Negara Indonesia, terdapat beberapa hal penting yang akan dilaksanakan sehubungan dengan percepatan pembangunan sanitasi 5 tahun kedepan. Secara umum, Indonesia akan mendukung pencapaian target nasional sanitasi yaitu Indonesia bebas dari buang air besar sembarangan. Terkait dengan hal itu, terdapat beberapa hal yang akan dilaksanakan, antara lain (i) penguatan sekretariat STBM; (ii) pemetaan kelembagaan (termasuk regulasi dan sumber daya); (iii) pengembangan rencana aksi 2010-2014; (iv) peninjauan dan pengembangan pedoman dan kriteria STBM; (v) training of trainers (TOT) secara berjenjang (provinsi dan kabupaten/kota; (vi) pengembangan rencana strategis AMPL dan peta jalan sanitasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota; (vii) implementasi; dan (viii) pemantauan dan evaluasi.Acara kemudian dilanjutkan dengan dengan presentasi masing-masing negara mengenai strategi yang telah dikembangkan dan kemudian dilanjutkan dengan acara penutupan secara resmi oleh Secretary of State of The Ministry of Rural Development His Excellency Sao Chivioan. sumber:ampl.or.id

LINGKUNGAN SEHAT RAKYAT SEHAT HARI KESEHATAN NASIONAL KE 45

A. PENDAHULUAN

Hari Kesehatan Nasional diperingati setiap tanggal 12 November, beragam tema telah dipilih pada setiap peringatan hari kesehatan nasional. Pada peringatan Hari Kesehatan Nasional ke 45, yang jatuh pada tanggal 12 November 2009 ini temanya adalah “ Lingkungan Sehat Rakyat Sehat. “
Makna tema diatas tentunya untuk mengingatkan kita semua tentang banyak hal penting yang mungkin terlupa akibat kesibukan kita sehari hari, namun kemudian kita juga terjebak dalam rutinitas tahunan. Gaungnya hanya sebatas bagaimana memperingati dan bukannya bagaimana memulai sesuatu peringatan tersebut menjadi lebih bermakna.
Agar pelaksanaan Peringatan Hari Kesehatan Nasional lebih bermakna dan tidak terjebak pada rutinitas belaka diperlukan perubahan sikap agar kita semua baik pemerintah, masyarakat bersama sama menjadikan thema peringatan tersebut sebagai awal dari introspeksi dan menyusun langkah langkah utama untuk menuju lingkungan sehat.

B. POKOK PERMASALAHAN
Pokok permasalahan pertama bidang kesehatan yaitu aspek lingkungan yang ditandai dengan besarnya dampak perubahan iklim terhadap ekosistem kehidupan, sehingga mengundang sejumlah penyakit yang semula sudah dapat diturunkan menjadi berkembang kembali (re-emerging deseases) seperti Malaria, Demam Berdarah Dengue, Diare dan ISPA, disamping dampak bencana alam yang semakin sering terjadi.
Permasalahan kedua adalah aspek perilaku ditandai dengan masih rendahnya kesadaran masyarakat dan peran sertanya dalam pembangunan kesehatan, hal ini ditunjukkan dengan lambatnya kemajuan peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tatanan rumah tangga, tatanan pendidikan, tatanan tempat kerja, tatanan tempat umum dan tatanan institusi kesehatan.
Permasalahan ketiga adalah upaya kesehatan, utamanya pelayanan kesehatan dasar selain belum optimal memberikan pelayanan yang bermutu juga aksesnya sebagian besar belum terjangkau oleh masyarakat.
Masalah keempat adalah sanitasi dasar sebagai bagian dari lingkungan masih merupakan masalah yang cukup besar di Jawa Tengah, seperti terbatasnya ketersediaan dan akses air bersih , rendahnya akses sanitasi, masih rendahnya capaian rumah sehat dan lingkungan sehat,
Masalah kelima adalah tingginya polusi udara akibat kebakaran hutan dan kendaraan, diperberat dengan masih rendahnya proporsi Rumah Tangga dengan PHBS baik..

C. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Berorientasi dari pokok-pokok permasalahan tersebut diatas dapatlah diambil kesimpulan sekaligus merumuskan rekomendasi sebagai berikut :
· Lingkungan sehat merupakan cermin perilaku sehat, Perilaku sehat menunjukkan kemandirian masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kualitas kesehatannya dan didukung oleh pelayanan kesehatan yang bermutu untuk meningkatkan derajad kesehatan yang optimal. Agar kondisi tersebut diatas dapat tercipta diperlukan perubahan perilaku hidup bersih dan sehat melaui Program Sanitasi Berbasis Masyarakat (STBM). Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat memiliki 5 pilar utama yaitu :
· Stop buang air besar sembarang tempat melalui upaya pemberdayaan dan pemicuan masyarakat dengan methode Community Led Total Sanitation ( CLTS)
· Gerakan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)
· Pengelolaan air minum rumah tangga
· Pengelolaan sampah rumah tangga
· Pengelolaan limbah rumah tangga
Lingkungan baik fisik maupun non fisik sangat penting untuk menciptakan rakyat bertambah sehat, namun tidak mungkin dilaksanakan oleh bidang kesehatan secara sendirian, sangat diperlukan partisipasi berbagai program dan sektor. Kegiatan sinkronisasi penyusunan program antar SKPD lebih diintensifkan dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Program kegiatan multisektor seperti program Kabupaten/Kota Sehat akan diperluas pengembannya.
Seluruh jajaran kesehatan di Kabupaten dan Kota harus mampu mendorong masyarakat untuk terus menerus meningkatkan komitmennya dalam peningkatan kualitas kesehatan lingkungan, sehingga masyarakat semakin sehat dan produktif sebagai langkah pasti peningkatan kualitas lingkungan. Koordinasi efektif antara Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota perlu dikembangkan melalui penataan jejaring koordinasi dan informasi,, meningkatkan kemampuan masyarakat serta mengimplementasikan komitmen Pemerintah untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi sasar yang berkesinambungan dalam pencapaian Millenium Development Goal (MDGS). Kegiatan tersebut dilakukan dan diintegrasikan melalui program Desa Siaga.
Menjadikan momen Hari Kesehatan Nasional dengan Thema “Lingkungan Sehat Rakyat Sehat” sebagai semangat untuk mengawali pelaksanaan kegiatan.

Semarang, 12 Nopember 2009
Penulis Karsidi, Sie PL

Community Led Total Sanitation pintu masuk Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

Salah satu komponen Program Penyediaan minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS) adalah Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat dan layanan higine dan sanitasi. Komponen ini bertujuan untuk membantu masyarakat dan institusi lokal dalam pencegahan sanitasi buruk dan air yang tidak bersih yang berakibat munculnya penyakit Diare. Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) diupayakan dalam mencapai status kesehatan masyarakat yang lebih baik.
Namun demikian , pencapaian sector sanitasi masih jauh dari yang diharapkan. Pemerintah Indonesia hanya menyediakan sekitar Rp 7,7 triliun, artinya hanya Rp 200 per tahun untuk setiap penduduk Indonesia. Padahal kebutuhan minimal akses terhadap sarana sanitasi yang memadai sekitar Rp 47 ribu per orang per tahun.
Berdasarkan hasil studi Indonesia sanitation Sector Development Program (ISSDP) tahun 2006 menunjukkan bahwa masyarakat yang buang air besar di sembarang tempat sebanyak 47%. Hasil studi Basic Human Servoce pada tahun yang sama menunjukkan bahwa perilaku cuci tangan pakai sabun adalah setelah buang air besar 12 %, setelah membersihkan tinja bayi dan balita 9%, sebelum makan 14%, sebelum member makan bayi 7% dan sebelum menyiapkan makan 6%. Kenyataan ini berkontribusi terhadap kejadian Diare dan bahkan kerap terjadi kejadian luar biasa yang menyerang masyarakat yang berperilaku hidup bersih dan sehat yang masih rendah.
Salah satu upaya dalam peningkatan sanitasi adalah pendekatan sanitasi total yang dikenal Community Led Total sanitation (CLTS). Sanitasi total terdiri dari 5 pilar yaitu penghentian buang air besar (BAB) di sembarang tempat, cuci tangan pakai sabun (CTPS), pengelolaan air minum rumah tangga (PAM RT), pengelolaan limbah cair dan penanganan sampah domestic. Pendekatan CLTS ini memfasilitasi proses pemberdayaan masyarakat untuk melakukan analisis keadaan dan resiko pencemaran lingkungan.
Pintu masuk pengenalan sanitasi total yaitu penghentian BAB di sembarang tempat. Pendekatan ini mengandalkan partisipasi masyarakat secara aktif, membangun dan menggunakan jamban tanpa subsidi dari luar, solidaritas social dan kebanggaan masyarakat sebagai elemen motivasi. Pendekatan subsidi ini dilatarbelakangi kegagalan pendekatan tradisional dalam penyediaan infrastruktur sanitasi di perdesaan di masa lalu yang lebih focus kepada penyediaan prasarana dan bukannya perubahan perilaku.

Pada akhirnya bukan jumlah fisik jamban yang menjadi tolok ukuran keberhasilan, namun perubahan perilaku dari BAB di sembarang tempat ke pemanfaatan jamban keluarga.

Untuk mendukung sanitasi total dengan menerapkan model CLTS di Jawa Tengah telah dilakukan Pelatihan bagi pelatih CLTS tahun 2009 yang berlangsung 12 – 16 Oktober 2009, dengan diikuti 30 peserta Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota lokasi Pamsimas. Mereka nantinya akan menjadi fasilitator di kabupaten dan kota masing – masing untuk bergabung dengan fasilitator yang telah dilatih dan akan melatih para petugas Puskesmas dan mendampingi pemicuan di masyarakat. (diek-pl)