SELAMATKAN INDONESIA DARI SANITASI BURUK

Indonesia perlu diselamatkan dari sanitasi yang buruk. Kualitas sanitasi yang buruk bertanggungjawab terhadap mewabahnya penyakit menular seperti tifus, demam berdarah dengue, disentri, kolera dan hepatitis. Pemerintah bukannya tidak melakukan sesuatu. Berdasarkan studi Water and Sanitation Program (Bank Dunia) tahun 2006, pemerintah menyediakan anggaran untuk perbaikan sanitasi rata-rata sebesar Rp 200/kapita/tahun. Sementara kebutuhan investasi minimal adalah Rp. 47.000/kapita/tahun. Terlepas dari terbatasnya sumber daya pemerintah, nampaknya masih diperlukan upaya-upaya yang lebih serius untuk menangani sanitasi (tidak sekedar business as usual).

Aksi SELAMATKAN INDONESIA DARI SANITASI BURUK dimaksudkan untuk menggugah kesadaran masyarakat terhadap: - pentingnya kualitas kesehatan lingkungan (sanitasi). - layanan sanitasi sebagai hak masyarakat. - apa saja yang dapat dilakukan secara individu maupun kelompok untuk meningkatkan kualitas sanitasi. Kesadaran ini kita harapkan dapat melahirkan dorongan yang kuat dari arus bawah (masyarakat) kepada semua pihak (terutama pemerintah) untuk lebih serius menangani sanitasi. Tifus, disentri, kolera, DBD dan hepatitis adalah penyakit yang dpat dicegah dengan perbaikan kualitas sanitasi. Tidak perlu menunggu korban meninggal untuk mulai memperbaiki kualitas sanitasi. PEDULI SANITASI, PEDULI RAKYAT.
Positions
1.Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kualitas kesehatan lingkungan (sanitasi).
2. Mendorong pemenuhan layanan sanitasi oleh pemerintah sebagai hak dasar masyarakat
3. Mendorong perubahan perilaku hidup yang bersih dan sehat.

Menkes Lantik 34 Pejabat Eselon II Depkes dan Pengelola RS BLU

19 Nov 2009
Menkes dr. Endang R. Sedyaningsih, MPH, Dr. PH. melantik 34 pejabat struktural Eselon II terdiri dari 13 pejabat Depkes Pusat dan 21 pejabat Unit Pelaksana Teknis Depkes di Daerah termasuk rumah sakit (21 orang).
Menkes mengatakan, pelantikan pejabat ini dilaksanakan untuk mengganti pejabat yang pensiun, mengisi jabatan yang kosong, serta pejabat yang akan memimpin Unit Kerja baru Departemen Kesehatan, yaitu Pusat Data dan Surveilans Epidemiologi sebelumnya Pusat Data dan Informasi. Menurut Menkes, pengisian jabatan ini tidak dapat ditunda lagi mengingat banyaknya tugas-tugas dan program-program yang memerlukan team-work yang lengkap dan tangguh untuk melaksanakan program 100 hari secara simultan dengan program prioritas lainnya. “Reformasi kesehatan merupakan agenda Kabinet Indonesia Bersatu II dan bukan semata-mata kemauan saya sendiri. Reformasi Kesehatan juga prioritas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui good governance serta upaya-upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan semuanya harus berimbang,” jelas Menkes. Menkes menambahkan, keberhasilan Pembangunan Kesehatan terkait juga dengan Reformasi Birokrasi yang digulirkan Pemerintah secara ringkas memiliiki visi terwujudnya tata kepemerintahan yang baik (Good Governance). Reformasi birokrasi memerlukan proses, tahapan waktu, kesinambungan dan keterlibatan semua komponen yang harus saling terkait dan berinteraksi. Reformasi birokrasi dilakukan dengan melalui penyelarasan kegiatan penataan kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur, penataan ketatalaksanaan secara dinamis, pemantapan sistem pengawasan dan akuntabilitas, peningkatan kualitas pelayanan publik serta membangun kultur birokrasi baru, tegas Menkes . Menkes berharap agar para pejabat baru dapat segera bekerja di tempat baru dengan integritas dan komitmen yang tinggi. Bagi Kepala Pusat Data dan Surveilans Epidemiologi, Menkes berharap dapat membangun sistem informasi sehingga dapat dimanfaatkan oleh pimpinan untuk mengambil keputusan yang tepat. Lakukan reformasi informasi, yang mampu mengatasi desentralisasi dan menghasilkan informasi yang akurat, spesifik dan tepat waktu sehingga dapat digunakan untuk perencanaan atau intervensi dalam upaya mencapai tujuan pembangunan kesehatan. Selain itu juga berbagai kejadian luar biasa (KLB) dapat diturunkan dengan adanya unit ini. Dengan adanya surveilans, maka informasi yang diberikan haruslah mampu dilaksanakannya respon yang cepat. Surveilans dilakukan tidak saja untuk penyakit menular, tetapi juga untuk masalah kesehatan lainnya, seperti gizi buruk, persalinan dan lain sebagainya. Bagi para Direktur Utama dan jajaran direksi Rumah Sakit BLU, Menkes berharap dapat meningkatkan mutu pelayanan dan efisiensi pelayanan di RS serta melakukan dengan berbagai pendekatan untuk dapat lebih meningkatkan akses terhadap peningkatan mutu pelayanan rawat inap. “Pastikan agar peserta Jamkesmas mendapatkan pelayanan rawat inap yang bermutu. Lakukan internal scan untuk mendapatkan informasi yang tepat dan kerjasama dengan seluruh stake holder untuk menyusun strategi baru dan rencana yang lebih tanggap,” tegas Menkes. Mereka yang dilantik di lingkungan Depkes Pusat adalah drg. Murti Utami, MPH sebagai Kepala Biro Umum, dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, dr. Elizabeth Jane Soepardi, MPH, Dsc sebagai Kepala Pusat Data dan Surveilans Epidemiologi, Sukendar Adam, DIM, M.Kes sebagai Kepala Pusat Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan, dr. H. Andi Muhadir, MPH sebagai Direktur Imunisasi dan Karantina, dr. M. Sholah Imari, M.Sc sebagai Direktur Penyehatan Lingkungan, Dra. Engko Sosialine Magdalene, Apt. sebagai Direktur Bina Farmasi Komunitas dan Klinik, Suhartati, S.Kp. M.Kes sebagai Direktur Bina Pelayanan Keperawatan, drg. Tini Suryanti Suhandi, M.Kes sebagai Sekretaris Badan Litbangkes, Drs. Ondri Dwi Sampurno, M.Si, Apt sebagai Kepala Puslitbang Biomedis dan Farmasi, drg. Agus Suprapto, M.Kes sebagai Kepala Puslitbang Sistem dan Kebijakan Kesehatan, Indah Yuning Prapti, SKM, M.Kes sebagai Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional Tawangmangu dan drs. Bambang Heriyanto, M.Kes sebagai Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit Salatiga. Sementara di Rumah Sakit BLU adalah drs. Rondonuwu Johny Salim sebagai Direktur Keuangan dan Administrasi Umum RSUP Prof. Dr. D. Kandou Manado, Dr. dr. Anwar Santoso, Sp.JP(K), FIHA sebagai Direktur Utama RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta, dr. Hermien Widjajati Moeryono, Sp.A sebagai Direktur Utama RS Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta, drg. Astuty, MARS sebagai Direktur SDM dan Pendidikan RS Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta, dr. De Is Mohammad Rizal Chaidir, Sp.OT(K), FICS, M.Kes sebagai Direktur Utama RSUP dr. Hasan Sadikin Bandung, dr. Rudi Kurniadi Kadarsah, Sp.An sebagai Direktur Medik dan Keperawatan RSUP dr. Hasan Sadikin Bandung, dr. Bambang Wibowo, Sp.OG sebagai Direktur Medik dan Keperawatan RSUP dr. Kariadi Semarang, dr. Budi Mulyono, SP.PK(K), MM sebagai Direktur Utama dr. Sardjito Yogyakarta, dr. Sigit Priohutomo, MPH sebagai Direktur SDM dan Pendidikan RSUP dr. Sardjito Yogyakarta, dr. Alida Lienawati, M.Kes (MMR) sebagai Direktur Keuangan RSUP dr. Sardjito Yogyakarta, dr. Sutanto Maduseno, Sp.PD sebagai Direktur Medik dan Keperawatan RSUP dr. Sardjito Yogyakarta, dr. I Wayan Sutarga, MPHM sebagai Direktur Utama RSUP Sanglah Denpasar, dr. Anak Agung Ngurah Jaya Kusuma, Sp.OG sebagai Direktur Medik dan Keperawatan RSUP Sanglah Denpasar, dr. Fidiansjah, Sp.KJ sebagai Direktur Utama RSKO Jakarta, R. Fresley, SH. MARS, MH, sebagai Direktur Keuangan RS Mata Cicendo Bandung, dr. Bambang Purwoatmodjo, Sp.THT sebagai Direktur Utama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, dr. Sri Catur Murniningsih sebagai Direktur Keuangan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, dr. Djoko Windoyo, Sp.RM sebagai Direktur Medik dan Keperawatan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, dr. Hj. Zubaedah, Sp.P sebagai Direktur Utama RS Paru dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor, dr. Yanuar Hamid, Sp.PD, MARS sebagai Direktur Utama RSUP dr. M. Jamil Padang, dan dr. Eko Susanto, Marsoeki, Sp.KJ sebagai Direktur Utama RS Jiwa dr. Radjiman Wedyodiningrat Lawang. Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon: 021-52907416-9, faks: 52921669, Call Center: 021-30413700, atau e-mail puskom.publik@yahoo.co.id, info@puskom.depkes.go.id, kontak@puskom.depkes.go.id.

Menuju Wonogiri Bebas Dari Buang Air Besar Di Sembarang Tempat

CLTS merupakan salah satu metode pemberdayaan untuk merubah perilaku masyarakat yang diprakarsasi dan dipimpin masyarakat sendiri tanpa subsidi dari pemerintah. Metode ini merupakan salah satu metode yang dikembangkan di Kabupaten Wonogiri sejak tahun 2005, sejalan dengan pelaksanaan Desa Sehat melalui Gerbang Perdesaan yang semuanya bertujuan menciptakan Wonogiri Sehat 2010.

Untuk mencapai target Wonogiri Sehat 2010 langkah awal dimulai dengan penyusunan Rancangan Target 10 tahun MDGs. Tahun 2005 – 2015. Dimana Exiting tahun 2005 sarana Jaga 73 % dengan Asumsi target tambahan sebesar 1 % total akses tahun 2015 adalah 87 %. Dengan melalui pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) sebagai salah satu pendekatan perubahan perilaku melalui metode pemicuan terhadap aspek rasa Jijik, rasa malu, harga diri dan aspek agama. Pencapaian realisasi target cakupan Jaga tahun 2009 sebesar 78,3 % dimana 19 wilayah Puskesmas pencapaiannya sudah diatas 80%.dan 41 Desa sudah menyatakan bebas BAB sembarangan (ODF)

Program STBM di Kabupaten Wonogiri tidak akan berhenti setelah berhasil membuat beberapa Desa bebas dari perilaku Buang Air Besar Sembarangan. Kabupaten Wonogiri memiliki Visi untuk menjadikan Kabupaten ini bebas BAB sembarangan pada tahun 2012. sumber.Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri

Peningkatan Akses Sanitasi Melalui CLTS

Akses sanitasi .
Sebagian besar rumah tangga Di Jawa Tengah menggunakan fasilitas buang air besar milik sendiri. Namun, masih terdapat 25,4% yang tidak memakai fasilitas buang air besar (Riset Kesehatan Daerah Departemen Kesehatan 2007). Hal ini menunjukkan mereka masih berperilaku buang air besar di sembarang tempat seperti sungai, kolam, kebun dan tempat terbuka.

Kenyataan lain , praktik sanitasi masyarakat masih memprihatinkan, perilaku cuci tangan pakai sabun yaitu setelah buang air besar,sebesar 12 persen; setelah membersihkan tinja bayi dan balita 9 persen;sebelum makan 14 persen;sebelum memberi makan bayi 7 persen dan sebelum menyiapkan makanan 6 persen.

Kenyataan tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kasus Diare bahkan terjadi kejadian luar biasa. Hasil studi WHO tahun 2007 membuktikan bahwa kejadian Diare dapat menurun sebesar 32 persen dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap sanitasi dasar 45 persen dengan perilaku cuci tangan pakai sabun, 39 persen perilaku pengelolaan air minum yang aman di rumah tangga. Integrasi ketiga upaya tersebut dapat menurunkan angka kejadian Diare sebesar 94 persen.

Pendekatan CLTS
Belajar dari masa lalu dalam program sanitasi menunjukkan bahwa pendekatan dengan memberikan subsidi fisik kurang mempunyai daya ungkit dalam meningkatkan demand masyarakat untuk cakupan sanitasi dan perubahan perilaku. Oleh karena itu Pemerintah telah mengembangkan pendekatan sanitasi melalui Community Led Total Sanitation (CLTS). Pendekatan CLTS ini memfasilitasi pemberdayaan masyarakat untuk melakukan analisis keadaan dan risiko pencemaran lingkungan. Pendekatan ini mengutamakan penghentian buang air besar atau ngising di tempat terbuka, membangun dan menggunakan jamban tanpa subsidi. Kegiatan ini telah dilakukan di Jawa Tengah melalui Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di 30 Kabupaten dan Kota (Kecuali Kota Tegal,Surakarta, Magelang, Salatiga dan kabupaten Jepara). Masyarakat lokasi program Pamsimas didampingi oleh fasilitator masyarakat melakukan peningkatan kapasitas/kemampuan masyarakat dalam memutuskan, merencanakan, melaksanakan dan mengelola kegiatannya dengan berperan secara aktif dalam setiap keputusan yang diambil. Fasilitator ini mempunyai tugas pokok memfasilitasi kegiatan penilaian, analisis dan penyusunan rencana kerja masyarakat sebagai bagian rencana pembangunan jangka menengah program air minum, kesehatan dan sanitasi (ProAKSI). CLTS sebagai bagian dari komponen peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat dan layanan hygiene dan sanitasi menjadi salah satu kegiatan yang dilakukan bersama dengan masyarakat dalam upaya promosi kesehatan dan penyadaran perubahan perilaku hidup bersih dan sehat.
Proses CLTS dilakukan dengan pemicuan terhadap rasa jijik, rasa malu, rasa takut sakit, rasa berdosa dan rasa tanggungjawab yang berkaitan dengan buang air besar di sembarang tempat, masyarakat diajak jalan – jalan berkeliling wilayah desanya untuk mengetahui kebiasaan buang air besar di sembarang tempat, menawarkan air yang tercemar tinja, pemicuan ini menghasilkan komitmen masyarakat untuk bebas dari tinja yang berserakan terutama di sungai, kebun, kolam atau berkomitmen untuk perubahan perilaku buang air besar di sembarang tempat.

Kunci keberhasilan CLTS
CLTS bertujuan untuk perubahan perilaku hidup bersih dan sehat. Pelaku pemicuan menjadi lebih percaya bahwa semiskin apapun masyarakat ternyata memilki kemampuan membangun jamban.
1. Masyarakat yang telah terpicu melakukan gerakan masyarakat untuk meningkatkan akses sanitasi dengan melakukan deklarasi stop buang air besar di sembarang tempat, masyarakat membuktikan mampu melakukan pembangunan jamban tanpa subsidi. Pemicuan yang paling efektif disampaikan kepada ibu – ibu dan anak – anak sekolah
2. Fasilitator, keberadaan di tengah – tengah masyarakat, kemauan dan kemampuan dalam mendampingi masyarakat, mendorong peran masyarakat, bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan selalu memonitor perubahan perilaku buang air besar di sembarang tempat bekerja sama dengan kader, Puskesmas (dokter, sanitarian,bidan) dan aparat pemerintah di desa/kecamatan.
3. Natural leader (kumpulan individu yang mendapat kepercayaan dan memiliki pengaruh di masyarakat), mereka akan selalu aktif dalam pendampingan dan pemicuan di masyarakat memberikan motivasi kepada masyarakat termasuk lembaga keswadayaan masyarakat atau forum kesehatan desa/FKD.
4. Institusionalisasi CLTS, yaitu menjadikan CLTS sebagai bagian dari program resmi pemerintah, karena pemerintah merupakan institusi yang memiliki kewenangan mencakup wilayahnya.

Pelaksanaan CLTS di Kabupaten Kebumen

LATAR BELAKANG
Kebumen Sehat 2010 agaknya masih menjadi mimpi bagi masyarakat
Kabupaten Kebumen. Morbiditas penyakit berbasis lingkungan Diare, ISPA, Kulit
atau penyakit yang ditularkan melalui vektor sebagai indikator derajat kesehatan
masyarakat masih tinggi di Kabupaten Kebumen. Penyakit- penyakit tersebut masih
menduduki 10 besar penyakit yang diderita oleh masyarakat Kab. Kebumen. Namun,
dari sekian banyak penyakit berbasis lingkungan yang menimbulkan Kejadian Luar
Biasa (KLB) pada 2006, antara lain adalah Thypoid di Pejagoan dengan AR 1, 27.
Selain masih adanya KLB, Kabupaten Kebumen juga masih memiliki masalah berupa
rendahnya akses masyarakat terhadap jamban keluarga yang hingga akhir 2006 masih
dibawah target Kabupaten 65, 97 % dari yang seharusnya 61 %.

Dinas Kesehatan melalui Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK) Sie
Kesehatan Lingkungan mencoba mengatasi masalah tersebut menggunakan
pendekatan CLTS, yaitu pemberdayaan masyarakat melalui kesadaran buang air
besar sesuai syarat kesehatan. Hal ini didasarkan pada hasil studi kasus WHO (2007)
yang menyebutkan akses masyarakat terhadap sarana sanitasi dasar dapat
menurunkan kejadian Diare 32 %, perilaku mencuci tangan pakai sabun 45 % dan
perilaku pengelolaana air minum yang aman di rumah tangga 39 %. Sedangkan,
dengan mengintegrasikan ketiga perilaku tersebut, Diare menurun sebesar 94 %.

TENTANG CLTS
CLTS yang bahasa sederhananya berarti “Cuma Lubang Tai Saja” merupakan
pendekatan pemberdayaan masyarakat untuk menganalisa keadaan dan resiko
pencemaran lingkungan yang disebabkan buang air besar/berak/modol/ngising di
tempat terbuka dan membangun jamban/cubluk tanpa subsidi/bantuan dari luar.
Pendekatan CLTS pertama kali dilaksanakan tahun 1999 oleh Kamal Karr
yang bekerja sama dengan Pusat Sumber Daya Pendidikan Desa (VERC) dan
didukung oleh Water Air di sebuah komunitas kecil di Distrik Rajashashi,
Bangladesh.

Pendekatan CLTS ini dilatarbelakangi oleh kegagalan proyek sanitasi
sebelumnya bahwa sarana sanitasi yang dibangun tanpa partisipasi masyarakat, tidak
digunakan/tidak dipelihara. Beberapa prinsip CLTS :1) tanpa subsidi kepada
masyarakat 2) masyarakat sebagai pemimpin 3) tidak menggurui, memaksa, dan tidak
mempromosikan jamban 4) totalitas dari seluruh komponen masyarakat dari
perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan.
Ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang fasilitator CLTS
terhadap komunitas, yaitu : mengajari, memberitahukan apa yang baik dan buruk,
menawarkan subsidi, mempromosikan rancangan kakus, memimpin,
memaksa/menuntut kegiatan.
Ada 2 tahapan CLTS :
1. Persiapan : penentuan lokasi, jadwal kunjungan fasilitator, menyiapkan alat dan
bahan
2. Pelaksanaan (Pemicuan):
a. Perkenalan
b. Penyampaian tujuan : tidak menyebutkan subsidi
c. Analisa partisipatif : pemetaan, transek walk, alur kontaminasi dan pemicuan
d. Tindak lanjut berupa penandatanganan oleh warga yang berniat
berubah/terpicu
e. Tindak lanjut dan monitoring

Faktor yang harus dipicu adalah perasaan jijik, malu, takut sakit, takut dosa dan tidak
mampu mengakses sarana sanitasi.

HASIL dan PEMBAHASAN
1. CLTS 2007
Pada Maret 2007, Dinas Kesehatan menyelenggarakan pelatihan CLTS
dengan narasumber dari WASPOLA. Pelatihan ini diikuti oleh 35 sanitarian
puskesmas se-Kabupaten Kebumen dan 22 kader dari 11 desa pilot project CLTS.
Puskesmas tersebut adalah Karanggayam 1, Karang Anyar, Sruweng, Klirong 2,
Buluspesantren 1 dan 2, Ambal 1 dan 2,Alian, Petanahan dan Kutowinangun.
Dalam pelaksanaannya sanitarian puskesmas pelaksana CLTS dibantu
oleh dua sanitarian puskesmas lain dan dua kader desa setempat. Puskesnas
mendapat alokasi dana untuk melaksanakan pemicuan sebanyak dua kali, yang
diharapkan dapat digunakan seefisien mungkin sehingga dapat dilakukan lebih
dari dua kali. Berdasarkan laporan puskesmas hingga akhir 2007, ada satu
puskesmas, yaitu Petanahan yang tidak melaksanakan pemicuan. Puskesmas
Buluspesantren 1 dan Klirong 2 cukup berhasil dalam tindak lanjut kegiatan
CLTS. Hal ini terlihat dari jumlah jamban yang dibangun hasil CLTS sama atau
melebihi jumlah KK yang terpicu sewaktu CLTS. Secara keseluruhan, CLTS
telah meningkatkan cakupan kepemilikan jamban keluarga sebesar 9 % dari
jumlah KK yang ada di 11 desa pelaksana CLTS. Hasil lengkapnya dapat dilihat
pada lampiran : Pelaksanaan CLTS di Kabupaten Kebumen
Ada beberapa faktor yang mungkin berpengaruh terhadap suksesnya
CLTS di suatu komunitas, yaitu : dukungan pemerintah desa, dukungan kepala
puskesmas, kerjasama lintas program/sektor, partisipasi aktif kader, lahirnya
natural leader, frekuensi monitoring dan keberadaan bengkel sanitasi.

2. CLTS 2008
Pada akhir tahun 2007 cakupan akses (kepemilikan) masyarakat terhadap
jamban masih dibawah target kabupaten 67,75 % yang seharusnya 68 %.
Untuk itu, pada tahun 2008 Dinas Kesehatan mengembangkan CLTS di 35
wilayah puskesmas se-Kabupaten Kebumen, dengan satu puskesmas memiliki
satu desa pelaksana CLTS. Selain itu, ada tambahan alokasi dana untuk kegiatan
pemicuan, jika pada 2007, Puskesmas mendapat alokasi sebanyak 2 kali/desa,
maka pada 2008 meningkat menjadi 4 kali/desa. Hal ini diharapkan dapat lebih
meningkatkan jumlah KK yang terpicu, sehingga pada akhirnya terjadi kenaikan
cakupan akses masyarakat terhadap jamban keluarga. Selain itu, dilaksanakan
juga CLTS dengan sumber dana dari program PAMSIMAS (Penyediaan Air
Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) khusus di desa wilayah kerja
PAMSIMAS yang meliputi 9 desa di 6 puskesmas, yaitu : Kedungwaru (Karang
Sambung), Ginandong (Karanggayam 1), Karangrejo, Giritirto (Karanggayam 2),
Padureso (Padureso), Peniron, Watulawang (Pejagoan) dan Kalirancang (Alian).
Sebelum kegiatan pemicuan di desa sasaran PAMSIMAS dilaksanakan Pelatihan
CLTS dan MPA-PHAST bagi bidan dan kader desa wilayah kerja PAMSIMAS.
Hingga akhir 2008 ada 9 puskesmas yang tidak menggunakan alokasi
dana/melaksanakan kegiatan CLTS. Puskesmas tersebut adalah Ayah 1, Puring.,
Klirong 1, Kuwarasan, Karang Anyar, Gombong 1, Sempor 1, Sempor 2 dan
Bonorowo. Tetapi hanya 16 puskesmas yang menyerahkan laporan kegiatan
CLTS hingga akhir tahun 2008. Jumlah jamban yang dibangun hasil CLTS di
empat puskesmas, yaitu : Kutowinangun, Buluspesantren 1, Karanggayam 1 dan
Ambal 2 sama dan bahkan melebihi jumlah orang yang terpicu. Namun, ada
beberapa puskesmas yang hingga akhir 2008, jumlah keluarga yang memiliki
akses/membangun jamban belum mencapai 100% dibandingkan dengan keluarga
yang terpicu. Hal ini menunjukkan keaktifan sanitarian dan kader desa untuk
melaksanakan monitoring sabagai tindak lanjut kegiatan CLTS berpengaruh
terhadap keberhasilan CLTS. Secara keseluruhan dari data yang dilaporkan ada
peningkatan cakupan kepemilikan jamban sebesar 4,34 % di 20 desa pelaksana
CLTS.
Khusus di desa wilayah kerja PAMSIMAS, sanitarian dibantu oleh
fasilitator program PAMSIMAS. Berdasarkan laporan CLTS di desa wilayah
kerja PAMSIMAS hingga akhir 2008, ada 3 dari 9 desa dengan cakupan akses
terhadap jamban melebihi target kabupaten (73%), yaitu Soka (100 %), Padureso
(91,56 %) dan Kalirancang (86 %). Hal ini menunjukkan CLTS memiliki andil
untuk mengubah perilaku masyarakat untuk buang air besar pada tempatnya.
Hasil pelaksanaan CLTS desa dengan biaya, baik dari Program Pelayanan
Penyehatan Lingkungan, maupun PAMSIMAS dapat dilihat pada lampiran
Pelaksanaan CLTS di Kabupaten Kebumen.

3. CLTS 2009
Berdasarkan laporan program kesehatan lingkungan hingga akhir 2008
cakupan kepemilikan jamban/ akses masyarakat terhadap jamban keluarga, baru
67, 89 % dari yang seharusnya 73 %. Tetapi, ada 10 desa di Kabupaten Kebumen
yang sudah berstatus Desa Open Defecation Free (ODF) artinya tidak ada
satupun penduduk desa yang Buang Air Besar (BAB) disembarang tempat.
Deklarasi ODF dilakukan bersamaan dengan peresmian FKD Desa Kaliwungu
dengan biaya PNPM pada 5 Februari 2009. Pada saat itu dilakukan penyerahan
sertifikat Desa ODF kepada perwakilan desa oleh Bupati Kebumen. Sepuluh desa
beserta cakupan akses masyarakat terhadap jamban dapat dilihat pada
Pelaksanaan CLTS di Kabupaten Kebumen. Untuk mencapai cakupan akses
keluarga terhadap jamban sesuai target Kabupaten, melahirkan desa ODF, dan
mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap subsidi pemerintah, maka Dinas
Kesehatan lebih menggalakkan CLTS.
Sama seperti halnya tahun 2008, kegiatan CLTS juga dilaksanakan dari
dua sumber dana, yaitu Pelayanan Penyehatan Lingkungan dan PAMSIMAS.
Tetapi, ada beberapa perbedaan pelaksanaan kegiatan CLTS 2009 dengan tahun
sebelumnya. Perbedaan itu meliputi : 1) Hanya dialokasikan untuk 10 desa di 5
wilayah kerja puskesmas. Pemilihan ini dengan kriteria : kinerja puskesmas pada
tahun sebelumnya, dukungan kepala puskesmas/lintas program/lintas sektor, dan
cakupan akses masyarakat terhadap jamban keluarga pada akhir 2008, 2)
Pelatihan CLTS dan MPA-PHAST bagi bidan dan dua kader desa pelaksana
CLTS tahun 2009. Pelatihan ini dilakukan mengingat pencapaian Kebumen Sehat
2010 dari indicator cakupan akses masyarakat terhadap jamban keluarga tidak
hanya tanggungjawab sanitarian tetapi semua pihak, disamping peningkatan
kerjasama lintas program dan sekor. Pelatihan ini dilaksanakan di Hotel Candisari
pada Mei 2009 dengan narasumber dari Dinas Kesehatan Kab. Kebumen dan
Propinsi Jawa Tengah, 3) Adanya sosialisasi CLTS. Sasaran kegiatan ini adalah
perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama dan kader desa. Tujuannya untuk
memberikan pengetahuan tentang pendekatan CLTS dan meminta dukungan
pelaksanaan CLTS di desa setempat, 4) Alokasi dana lima kali/desa. Diharapkan
intensitas pelaksanaan pemicuan dapat lebih banyak mendorong lahirnya keluarga
yang sadar untuk berperilaku buang air besar pada tempatnya, 5) Bantuan untuk
bengkel sanitasi. Dinas Kesehatan memberikan bantuan stimulan untuk bengkel
sanitasi agar masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan kloset dengan harga
terjangkau. Bantuan ini nantinya dikelola oleh desa bersama dengan sanitarian
puskesmas dan diharapkan dapat berlangsung secara berkesinambungan tidak
hanya untuk saat/tahun itu saja
Sedangkan pelaksanaan CLTS di desa wilayah kerja PAMSIMAS 2009
tidak ada bedanya dengan tahun sebelumnya. Sebelum pelaksanaan, akan
dilaksanakan Pelatihan CLTS dan MPA-PHAST bagi bidan dan kader desa
wilayah kerja PAMSIMAS. Wilayah kerja PAMSIMAS meliputi 15 desa. Untuk
lebih jelasnya, desa pelaksana PAMSIMAS tahun 2009, baik dibiayai dari
Pelayanan Penyehatan Lingkungan,maupun PAMSIMAS dapat dilihat pada
lampiran Pelaksanaan CLTS di Kabupaten Kebumen
D. KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan yang didapat dari uraian tersebut :
1. CLTS tahun 2007 meningkatkan cakupan kepemilikan/akses keluarga terhadap
jamban sebesar 9 % dan pada 2008 sebesar 4,34 %
2. Pada akhir tahun 2008, ada 10 desa di Kabupaten Kebumen berstatus Desa ODF
(Open Defecation Free)
3. Ada 1 puskesmas pilot project tidak melakanakana CLTS pada 2007 dan 9
puskesmas pada 2008.
Saran
1. Dukungan kepala puskesmas, lintas program dan lintas sektor
2. Komitmen para pemegang kebijakan untuk mencapai Kebumen Sehat 2010
bidang kesehatan lingkungan
3. Mengaktifan kembali bengkel sanitasi
4. Meningkatkan frekuensi monitoring hasil CLTS

sumber: Dinkes Kebumen

Peringatan Hari Penyakit Paru-paru Obstruktif Kronis Sedunia

Tanggal 18 November, adalah hari peringatan penyakit paru-paru obstruktif kronis sedunia (Chronic Obstructive Pulmonary Disease atau COPD). Peringatan ini dimaksudkan untuk menyebarluaskan pemahaman mengenai penyakit ini kepada masyarakat di seluruh dunia dan untuk meningkatkan perhatian dan kepedulian terhadap para penderitanya.

Tema tahun peringatan tahun 2009 adalah: Breathless not Helpless! COPD merupakan penyakit yang progresif (terus memburuk) yang dapat menyebabkan penderitanya kesulitan bernafas. Biasanya penderita akan mengalami gejala seperti batuk yang disertai dengan mukus (lendir) dalam jumlah yang banyak, nafas yang berbunyi seperti pada penderita asma, nafas pendek, dada terasa sesak, dan gejala lainnya.Berdasarkan perkiraan WHO di tahun 2007, sekarang kira-kira sudah ada 210 juta orang yang menderita penyakit ini. Dan COPD diramalkan akan menjadi penyakit utama ketiga sebagai penyebab kematian di dunia pada tahun 2030.

Faktor risiko kunci dari penyakit ini diantaranya:
Kebiasaan merokok.
Polusi udara di dalam maupun di luar ruangan.
Pekerjaan yang memungkinkan pekerjanya untuk menghirup debu dan bahan kimia.

Source: World Health Organization (gigisehatbadansehat.blogspot.com)

Hari Toilet Sedunia, 19 November 2009

PESAN PENTING
" Negara yang tidak mempunyai Toilet Umum yang bersih,

menunjukan bahwa Negara tersebut tidak berbudaya "

JAGALAH TOILET ANDA AGAR TETAP BERSIH & KERING

Jangan membasahi lantai toilet

Digelontor setelah pemakaian

Buang sampah pada tempatnya

Cuci tangan Anda