Gerakan Membangun Kesadaran Total Stop Buang Air Besar Sembarangan

Sebagian orang mungkin masih asing dengan istilah STBM, tapi tidak dengan Aparat Pemerintah Desa di Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis Jawa Barat. Hal ini berkat momen kegiatan deklarasi desa Margaharja sebagai desa pertama di wilayah kecamatan Sukadana yang dinyatakan sebagai desa ODF pada tanggal 23 Maret 2010. Namun di balik itu ada peran besar dari sekelompok orang atau boleh dikatakan pahlawan STBM, siapa kalau bukan Drs Yoyo suryana dan kru, Drs Masum beserta laskarnya serta arjuna Sanitasi “Karnen Haryadi”. Rasanya tidak salah kalau gelar itu diberikan kepada mereka berdua. Sepak terjang di kancah Sanitasi Total Berbasis Masyarakat tidak diragukan lagi. “Okelah kalau begitu“, demikian komentar teman-teman di Seksi Penyehatan Lingkungan Kabupaten Ciamis. Rupanya bu aying kawan-kawan di Seksi Kesling Jabar juga setuju.

Bagi mereka STBM banyak aying warna dalam mengisi aktifitas kedinasan. Rupanya tidak salah jika ketua TKK “Ir Tiwa Sukrianto MS” menerapkan strategi keteladanan dalam membangun kesadaran masyarakat STOP BABS. PaK Kuwu Ma’sum dan laskarnya tidak pernah buntu dengan model pendekatan, seribu satu lebih cara dijajagi untuk mewujudkan angan-angannya agar masyarakatnya terbebas dari kebiasaan buruk buang air besar sembarangan. Kemampuannya dibidang dakwah dan kepiawaiannya dalam menguasai teknologi computer menjadi pelengkap dalam memadukan strategi pemicuan. Tidak jarang selama kurang lebih 2 bulan beliau bergerilya dari satu wilayah dusun ke dusun berikutnya untuk kampaye sanitasi. Pulang larut malam baginya tidaklah asing, sang istripun tetap tersenyum demi membakar semangat dan angan-angannya agar menjadi kenyataan.

Sepenggal kisah di atas menggambarkan bahwa semangat dan tidak mudah menyerah pada tantangan merupakan pembelajaran berharga yang bisa kami petik. Suatu waktu Pak Kuwu masum pernah didamprat dengan kata-kata pedas tokoh masyarakat, begini ceritanya; ketika menyemangati masyarakat yang sedang bergotong royong membangun jamban tiba-tiba seseorang dengan lantangnya berkata “mun pak Kuwu teu bisa nyuksesken ieu program kalayan teu bisa ngarobah masyarakat di lingkungan padumukan pak Kuwu sorangan, leuwih hade kaluar ti ieu dusun” (kalau pak Kuwu tidak bisa mengajak masyarakat untuk berubah dan mensukseskan program di tempat tinggal pak Kuwu sendiri lebih baik pindah dari dusun tempat tinggalnya”.

Perkataannya pedas tapi di balik itu ada pesan mendalam yang membuat pak Kuwu lebih terdorong untuk terus dan terus berkarya demi kemajuan masyarakat di desanya terutama dalam program STBM. Hari berganti bulan, akhirnya selama 3 bulan masa penantian angan-angan itu menjadi kenyataan. Sukses desa margaharja menjadi inspirasi Pak Camat Yoyo untuk mengembangkan program ke desa-desa lainnya di wilayah Kecamatan Sukadana.

Minggon kecamatan menjadi momen tepat bagi Pak camat untuk menyampaikan ide dalam mensukseskan program STBM. Perang terhadap kebiasaan buang hajat sembarangan mulai digenderangkan. Sasaran utamanya adalah para pemimpin desa (KUWU dan perangkatnya, BPD, LPM, MUI serta tokoh masyarakat dan PKK). Gayung bersambut para kepala desa di luar desa Margaharja mulai unjuk keberanian dengan menyatakan “Kuring oge sanggup siga Margaharja, maenya batur bisa urang teu bisa” demikian para Kuwu beretorika, terutama pak Kuwu Suyud dari Desa Sukadana.

Memasuki akhir tri wulan II, tepatnya bulan Maret 2010, Kami dari Kabupaten (dr Pupung, Casuli, Agus, Yaya, Kocim, Ii, Pera dan Yuli) mendapat undangan untuk memberikan pemicuan ke beberapa lapisan masyarakat di Aula Bale Desa Sukadana. Tentunya kehadiran kami didampingi pak Camat Yoyo. Perdebatan paska kampaye menjadi semakin seru ketika ada sekelompok orang tidak meyakini akan keberhasilan program ini. Lagi-lagi pak Kuwu Suyud berusaha meyakinkan bahwa program ini akan berhasil dengan catatan punya semangat dan aksi nyata. Dua minggu kemudian kami mendapat undangan untuk melakukan verifikasi data di lapangan, namun aying seribu aying tim masih menemukan sebagian kecil masyarakat yang masih “DOLONG” (buang air besar di kolam). Kondisi ini menjadi pemicu tim kerja desa untuk terus melakukan kampaye sanitasi STOP BABS. Dibantu dengan Paguyuban Desa Siaga, lambat laun akhirnya terjadi perubahan. Bertepatan dengan tanggal 26 Mei 2010, setelah dilakukan verifikasi tim Kabupaten dan Tim Propinsi, Desa Sukadana Kecamatan Sukadana dinyatakan sebagai Desa kedua di Kecamatan Sukadana sebagai Desa ODF.

Keberhasilan gerakan sanitasi total berbasis masyarakat ini mendorong Desa Margajaya, Desa Ciparigi, Desa Salakaria dan Desa Bunter untuk mengikuti jejak keberhasilan desa tetangganya. Masih pada bulan yang sama di tahun 2010, Desa Margajaya dan Desa Salakaria menyusul menyandang status Desa ODF. Si bungsu Desa Bunter dan Desa Ciparigi terus berlomba. Kondisi ini mendorong Pak Camat untuk terus melakukan pemicuan. Keteladanan dan jalinan kerjasama tim Kecamatan yang baik menjadi bagian penting keberhasilan STBM di Wilayah Kecamatan Sukadana.

Sepenggal kisah duka pernah menimpa arjuna sanitasi “Karnen Haryadi” di kala harus keliling melakukan monitoring proses aktualisasi perubahan STOP BABS, hujan pun turun disertai badai kecil, sehingga menenggelamkan sebagian jalan desa. Tiba-tiba door, ban sepeda motornya pecah. Kring HP Ketua DPMU pun bunyi, “pak punten abi Karnen, antos ban bitu”. Sedih memang mendengarnya, tapi itu tidak berlangsung lama karena setengah jam kemudian pak Karnen pun sudah kembali bergabung dengan tim. Semua rasa letih dan duka, kini menjadi sirna karena pada bulan Juni 2010 seluruh desa di wilayah Kecamatan Sukadana dinyatakan sebagai DESA ODF (8040 KK/22619 jiwa).

Kini Kecamatan Sukadana menyandang Kecamatan pertama di Bumi Tatar Galuh Ciamis sebagai Kecamatan ODF, bahkan mungkin di JAWA BARAT. Amin. Hanya baru untaian ucapan terima kasih, semoga pihak pemerintah daerah segera mendeklarasikan status Kecamatan ODF. Sabar Pak…..

Masih banyak penggalan kisah yang ingin kami muat, tapi aying, kami harus menyiapkan bahan untuk Rakor STBM. Selamat Kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu mensukseskan dan mempublikasikan kegiatan STBM Kab Ciamis.

Oleh Casuli, SKM

Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan, Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis

Sumber: http://www.diskes.jabarprov.go.id/

Sulitnya Menjadi Penyuluh Sanitasi Di Desa

Menjalani profesi sanitarian (penyuluh sanitasi) di daerah bukan pekerjaan mudah. Sanitarian perlu berhadapan dengan masyarakat yang masih awam soal pentingnya kesehatan. Petugas penyuluhan sanitasi di daerah perlu bekerja ekstra untuk mengajak orang menjalani perilaku hidup bersih sehat. Pasalnya, masyarakat pedesaan, termasuk di desa pesisir kepulauan Flores, belum terbiasa menjalani pola hidup sehat mendasar dengan memiliki MCK.

Salah satu daerah pesisir ini adalah Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT). Lembata terus berbenah menggerakkan kesadaran masyarakat dan mengubah perilaku menjadi lebih sehat. Pemerintah daerah setempat menargetkan 30 desa menjalani perilaku hidup bersih sehat melalui
program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), pada 2012 nanti.

LSM, pemerintah daerah, puskesmas, dan sanitarian sebagai fasilitator berkolaborasi untuk menjalani program ini. Fasilitator datang ke desa membawa enam pesan STBM. Lima pesan yang diterapkan skala nasional adalah mengajak masyarakat tidak buang air besar sembarangan (BABS), cuci tangan pakai sabun (CTPS), mengelola limbah rumah tangga, mengelola air minum, dan mengelola limbah cair. Satu lagi pilar dalam konteks lokal Lembata, pengasingan ternak dari rumah tempat tinggal.

‎Emerensia Benidau Amd Kesling (28), perempuan kelahiran Lembata, memilih terlibat dalam program ini sebagai sanitarian. Setelah menyelesaikan pendidikan D-3 Kesehatan Lingkungan di Yogyakarta, perempuan yang akrab dipanggil Erni ini memutuskan kembali ke Lembata, kampung halamannya.

Erni bekerja di puskesmas Waipukang, ibukota kecamatan Ile Ape, kabupaten Lembata, NTT. Sejak 2006 lalu, ibu yang tengah hamil anak kedua ini resmi diangkat sebagai pegawai negeri sipil di Lembata, sebagai sanitarian.

"Sejak lama saya ingin bekerja di bidang kesehatan. Apalagi di sini, banyak program yang dijalankan namun tenaga tidak ada. Satu orang di puskesmas bisa mengerjakan dua atau tiga program. Mama yang menjadi perawat di puskesmas di kecamatan lain, menjadi pemicu saya untuk bekerja di kesehatan," tutur Erni kepada Kompas Female, seusai peresmian desa total sanitasi di Watodiri, Ile Ape, Lembata, NTT, Sabtu (16/4/2011) lalu.

Sebagai sanitarian, Erni bersentuhan langsung dengan masyarakat memberikan penyadaran perilaku hidup sehat, melalui program STBM. Tidak mudah baginya mengubah perilaku masyarakat untuk hidup lebih sehat. Butuh proses untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya kesehatan serta mengidentifikasi persoalan di desa. "Masyarakat perlu diberitahukan pelan-pelan mengenai lima pilar STBM, agar mereka memahami dan mau mengubah perilaku," jelasnya.

Bagi Erni, tantangan terbesar menjadi sanitarian di pedesaan adalah berhadapan dengan para orangtua. Para generasi pendahulu ini sudah terbiasa hidup dengan pola tak sehat, seperti buang air besar sembarangan. Saat sanitarian masuk desa untuk memberikan pemicuan dan penyuluhan untuk perubahan perilaku, tak sedikit orangtua yang tersinggung.

"Orangtua merasa malu dan tersinggung. Rasa malu muncul karena soal WC saja mereka harus diatur orang lain. Banyak warga yang memiliki rumah layak tetapi tidak punya jamban. Hal mendasar ini belum disadari para orangtua, inilah yang membuat mereka malu dan tersinggung," jelas Erni, menambahkan rasa malu inilah juga yang mendorong orangtua mengubah perilakunya agar lebih sehat lagi.

Mengambil hati orangtua menjadi tantangan bagi sanitarian desa seperti Erni. Meski begitu, sanitarian selalu punya cara menyampaikan maksudnya. Alhasil, kini 133 rumah tangga di Watodiri dan 75 rumah tangga di Lamaau, Ile Ape Timur, sudah bebas BABS. Dua desa inilah yang menjadi area kerja Erni. Warga di dua desa total sanitasi ini membangun jamban atas kesadaran dan biaya sendiri. Perilaku masyarakat mulai berubah lebih sehat berkat dorongan fasilitator, termasuk sanitarian.

"Perubahan perilaku ini merupakan langkah besar bagi warga terutama para orangtua. Saat menjalani pemicuan, tak sedikit dari para orangtua ini yang menangis. Mengingat kebiasaan lama yang mereka lakukan menimbulkan rasa malu. Kemudian mereka pelan-pelan mengubah perilaku," jelasnya.

Sanitarian punya peran dalam pemicuan, kata Erni. Namun, lanjutnya, kepala desa punya peran jauh lebih besar. Keberhasilan desa menjalani perilaku hidup sehat tergantung kepada upaya kepala desa.

"Petugas sanitasi datang memberikan dorongan, namun bapak desa yang lebih sering berhadapan dengan warga desa. Bapak desa perlu terus-menerus berbicara dan memberikan motivasi. Jika kepala desa mati angin, percuma saja program pemicuan perubahan perilaku hidup sehat di desa," tambahnya.

Saat ini, ada 16 desa di Ile Ape. Sekitar delapan desa sudah mengikuti pemicuan sejak 2008. Namun hanya Watodiri yang sudah resmi mencanangkan desanya sebagai desa total sanitasi (STBM).

"Ukuran sederhananya adalah kepemilikan jamban. Di Watodiri, semua rumah sudah memiliki jamban. Sedangkan di desa lain masih ada belasan rumah yang belum memiliki jamban," jelas Erni, yang bersuamikan pria asal Ile Ape.

Meningkatkan Akses Jamban Tanpa Subsidi

Pencangan hari tahun sanitasi international 2008 rupanya telah membangkitkan semangat masyarakat khususnya pemerintah daerah untuk dapat menuntaskan masalah yang berkaitan dengan sanitasi.

STBM yang digulirkan pemerintah pusat, saat ini dianggap merupakan solusi bagi menangani masalah sanitasi baik dari segi upaya merubah perilaku masyarakat maupun biaya yang dikeluarkan. STBM memiliki 5 pilar yang salah satunya adalah Mencegah Buang Air Besar (BAB) sembarangan.

Tantangan menuntaskan masalah BAB sembarangan yang merupakan perwujudan mensukseskan 5 pilar STBM tersebut disambut dengan antusias di 6 desa area kabupaten Kebumen Jawa Tengah.Salah satu desa yang menerapkan STBM/CLTS adalah Desa Gebangsari.

Desa Gebangsari terletak di Kecamatan Klirong, berpenduduk lebih kurang 497 KK.Pada tahun 2007 tercatat masyarakat yang memiliki jamban hanya 250 KK. Beberapa KK ada yang masih menumpang dan tidak tercatat yang masih BAB Sembarangan.

Sejak Desa Gebangsari ditunjuk pemkab Kebumen, melalui Dinas Kesehatan sebagai daerah piloting CLTS yang akan didampingi Plan Indonesia Program Unit Kebumen pada November 2008, pemerintah desa mulai bebenah untuk menindaklanjuti kegiatan tersebut.

Kesuksesan CLTS di Desa Gebangsari adalah kerja keras tim pemicuan tinja. Tim ini merupakan gabungan dari elemen-elemen desa seperti perangkat desa, BPD, Kader PKK/Yandu, Pensiunan, para Ketua RW dan RT serta masyarakat lain yang peduli terhadap lingkungan. Tidak kurang dari 35 orang calon anggota tim dilatih untuk dapat memahami konsep CLTS yang memiliki prinsip dasar zero subsidi.

Memahamkan sebuah program tanpa subsidi apalagi yang berkaitan dengan merubah perilaku hidup bersih dan sehat bukanlah perkara yang mudah. Khawatir akan ada tuntutan masyarakat mengharap bantuan fisik jamban pun muncul pertama kali dari para kader. Mereka yang mengikuti pelatihan merasa pesimis program ini dapat berjalan di Desa Gebangsari mengingat ada beberapa KK yang sudah berpuluh tahun Buang Air Besar Sembarangan dan sulit diberitahu oleh warga sekitar meskipun bau tinjanya sudah sangat mengganggu warga.

Namun demikian tim fasilitator berupaya terus meningkatkan kepercayaan diri para kader bahwa kita perlu melakukan gerakan bersama yang partisipatif dan melibatkan masyarakat sebagai objek dalam program.

Proses pertama adalah tim yang sudah dilatih memetakan dan mengidentifikasi setiap KK yang belum memiliki jamban. Kemudian setiap tim menentukan KK sasaran berdasarkan tingkat kesulitan untuk merubah perilaku mereka. Setelah itu setiap Tim membaginya sehingga tim memiliki jumlah KK yang akan dipicu.

Proses Kedua adalah dalam menentukan daerah sasaran dilakukan metode cross line yaitu menukar wilayah. Tim tidak bekerja di lingkungan rumahnya sendiri melainkan dipindahkan ke wilayah lain.

Proses ketiga gerakan stop Buang Air Besar Sembarangan dimulai. Kegiatan ini efektif selama 6 bulan. Setiap bulan tim melakukan monitoring dan evaluasi yang dipimpin oleh kepala desa.

Hasilnya bulan November 2008 Desa Gebangsari telah yakin bahwa desanya kini sudah bebas dari BAB Sembarangan. Selanjutnya desa ini bersama desa lain di Kabupaten Kebumen mendeklarasikan diri menjadi desa Bebas ODF ( Open Defecation Free ) pada bulan Januari 2009.

Bebas ODF bukan akhir dari perjalan program STBM. Ini merupakan tantangan baru untuk menyadarkan masyarakat agar dapat memiliki jamban yang lebih sehat. Selamat dan sekses pada semua tim tinja. Semoga lebih termotivasi kembali untuk mendukung gerakan sanitasi total.

oleh : Alit Aviane, ST.*
( * WES Facilitator Plan International Indonesia, Program Unit Kebumen)

TIGA DESA LOKASI PAMSIMAS KABUPATEN KUDUS TELAH OPEN DEFECATION FREE

Kondisi sanitasi yang buruk dan ketersediaan air minum yang tidak memenuhi syarat kesehatan berkontribusi terhadap kasus penyakit berbasis lingkungan seperti Diare dan Kecacingan. Hal ini terlihat kecenderungan penderita Diare yang meningkat dan terkadang menimbulkan kejadian luar biasa bahkan kematian. Salah satu cara meningkatkan akses sanitasi dan pengendalian Diare adalah melalui kegiatan terpadu dengan pendekatan sanitasi total berbasis masyarakat. Hal ini mengingat berbagai upaya peningkatan cakupan jamban melalui proyek dan pendekatan top down tidak memberikan hasil yang memuaskan.Sanitasi total berbasis masyarakat yang dikembangkan melalui Program Penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (pamsimas) adalah untuk meningkatkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS), khususnya dalam meningkatkan cakupan jamban keluarga.

Di Kabupaten Kudus untuk 2009 telah dialokasikan 15 desa menjadi lokasi Pamsimas dan tiga desa yaitu di Kecamatan Dawe yaitu Desa Japan, Colo dan Kuwukan telah menyatakan bahwa warganya telah buang air besar tidak di sembarang tempat atau telah bebas dari buang air besar di sembarang tempat (open defecation free/ODF). Hal ini dinyatakan oleh yang mewakili dari masing - masing rukun tetangga di lokasi Pamsimas tersebut dan telah dilakukan verifikasi oleh Puskesmas, Dinas kesehatan Kabupaten Kudus dan pengelola Pamsimas Kabupaten Kudus.

Semoga Kabupaten Kudus bebas dari buang air besar di sembarang tempat dapat segera terwujud, bebas dari Diare , masyarakatnya sehat.

Menuju Wonogiri Bebas Dari Buang Air Besar Di Sembarang Tempat

CLTS merupakan salah satu metode pemberdayaan untuk merubah perilaku masyarakat yang diprakarsasi dan dipimpin masyarakat sendiri tanpa subsidi dari pemerintah. Metode ini merupakan salah satu metode yang dikembangkan di Kabupaten Wonogiri sejak tahun 2005, sejalan dengan pelaksanaan Desa Sehat melalui Gerbang Perdesaan yang semuanya bertujuan menciptakan Wonogiri Sehat 2010.

Untuk mencapai target Wonogiri Sehat 2010 langkah awal dimulai dengan penyusunan Rancangan Target 10 tahun MDGs. Tahun 2005 – 2015. Dimana Exiting tahun 2005 sarana Jaga 73 % dengan Asumsi target tambahan sebesar 1 % total akses tahun 2015 adalah 87 %. Dengan melalui pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) sebagai salah satu pendekatan perubahan perilaku melalui metode pemicuan terhadap aspek rasa Jijik, rasa malu, harga diri dan aspek agama. Pencapaian realisasi target cakupan Jaga tahun 2009 sebesar 78,3 % dimana 19 wilayah Puskesmas pencapaiannya sudah diatas 80%.dan 41 Desa sudah menyatakan bebas BAB sembarangan (ODF)

Program STBM di Kabupaten Wonogiri tidak akan berhenti setelah berhasil membuat beberapa Desa bebas dari perilaku Buang Air Besar Sembarangan. Kabupaten Wonogiri memiliki Visi untuk menjadikan Kabupaten ini bebas BAB sembarangan pada tahun 2012. sumber.Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri

Lokakarya Regional Community Led Total Sanitation (CLTS) Se Asia Tenggara dan Pasifik, Phnom Penh, Kamboja, 10 - 14 November 2009

Untuk pertama kalinya, Lokakarya Regional CLTS se-Asia Tenggara dan Pasifik diselenggarakan di Kamboja pada tanggal 10-14 November 2009, di hotel Sunway, Phnom Penh. Lokakarya ini ditujukan untuk memetakan, meninjau dan mengembangkan penerapan pendekatan CLTS di Asia Tenggara dan pasifik. Melalui lokakarya tersebut diharapkan terjadi pertukaran informasi antar negara terkait dengan penerapan CLTS, pencapaiannya, tantangan yang dihadapi, pembelajaran dan strategi yang akan dikembangkan masing-masing negara untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi.

Lokakarya ini melibatkan peserta dari 9 negara, yaitu Kamboja, Indonesia, Laos, Myanmar, Papua New Guinea, Filipina, Timor Lesta, Viet Nam, dan India. Selain itu, beberapa organisasi pendukung CLTS dari Institute of Development Studies (IDS), Uncief, ADB, Plan International, WSP EAP, Swiss Red Cross, Lien Aid, WaterAid Asutralia, dan SNV turut berpartisipasi pada lokakarya dimaksud. Total peserta yang berpartisipasi pada lokakarya tersebut adalah 56 peserta.Peserta dari berbagai negara dan organisasi pendukung dijadwalkan untuk hadir mulai tanggal 9 November untuk mengikuti penerimaan secara resmi oleh pemerintah Kamboja, yang diwakili oleh Menteri Pembangunan Perdesaan (Rural Development) Kamboja, His Excellency Chea Sophara. Pada tanggal 10 November, Lokakarya dimulai dengan upacara pembukaan yang diawali dengan sambutan selamat datang oleh Dr. Chea Samnang, Direktur Rural Health Care, dari Kementrian Rural Development Kamboja, yang kemudian dilanjutkan oleh Profesor Robert Chambers (IDS), Dr. Kamal Kar, Isabelle Austin (Deputy Representative Unicef Kamboja), dan arahan sekaligus pembukaan oleh Dr. Chea Sophara.

Acara kemudian dilanjutkan dengan penjelasan mengenai agenda keseluruhan lokakarya oleh Dr. Chea Samnang yang diikuti oleh diskusi mengenai tujuan, aturan lokakarya, dan harapan dari peserta lokakarya oleh Profesor Robert Chambers dan Dr. Kamal Kar. Pada hari pertama dan kedua, fokus dari lokakarya ditujukan pada pembahasan mengenai status pelaksanaan CLTS, pencapaian, tantangan dan pembelajaran, serta hal-hal yang perlu diketahui dari masing-masing negara.

Untuk menjamin partisipasi dari seluruh peserta, maka pada lokakarya tersebut tidak diperbolehkan presentasi formal dalam bentuk power point. Peserta diminta untuk mengembangkan materi presentasi dalam bentuk filp chart yang telah disediakan oleh panitia. Peserta benar-benar diarahkan untuk berdiskusi secara aktif dan mempresentasikan hasil diskusi kepada seluruh peserta lokakarya yang kemudian diikuti oleh diskusi.

Pada sesi mengenai tinjauan status CLTS tersebut, Indonesia merupakan negara dengan pengalaman penerapan CLTS yang sangat komprehensif, bahkan dibandingkan dengan India sebagai salah satu negara yang dikunjungi oleh delegasi Indonesia pada tahun 2004 terkait studi mengenai pelaksanaan CLTS. Terkait dengan pengalaman di Indonesia, pada paruh pertama hari kedua tim delegasi Indonesia memaparkan mengenai sejarah penerapan CLTS di Indonesia dari mulai masuk sampai pada pengembangan konsep Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), pencapaiannya sampai pada saat ini, faktor yang mendukung pelaksanaan CLTS di Indonesia, tantangan dan pembelajaran, serta beberapa hal yang perlu diketahui. Dari presentasi berbagai negara tersebut, pengalaman Indonesia menjadi sorotan utama dalam sesi tersebut. Pemaparan mengenai faktor yang mendukung pelaksanaan CLTS di Indonesia menjadi fokus dari pertanyaan oleh seluruh peserta lokakarya. Disebutkan, bahwa beberapa faktor utama pendukung penerapan CLTS di Indonesia meliputi keberadaan regulasi, komitmen pemerintah, keberadaan Kelompok Kerja AMPL (Pokja AMPL), kemitraan dengan para pemangku kepentingan, dan keberadaan champion. Dari pertukaran informasi yang dilakukan pada sesi tersebut, banyak negara masih belum mempunyai kebijakan ataupun regulasi yang menjadi payung penerapan CLTS. Selain itu, peralihan pendekatan pembangunan dari berbasis subsidi menjadi non subsidi merupakan tantangan yang paling berat, baik pada tingkat pemerintah maupun masyarakat.

Masih pada hari kedua, sesi presentasi mengenai tinjauan status dan pencapaian masing-masing negara kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai beberapa studi mengenai CLTS yang terdiri dari beberapa topik, yaitu sanitation marketing, pembiayaan CLTS, studi dampak penerapan CLTS di kawasan sungai Mekong dan studi dampak penerapan CLTS di tiga negara. Pada sesi tersebut, metode yang digunakan adalah metode round robin dimana peserta hanya diperbolehkan untuk memilih 2 topik saja. Dengan demikian, maka masing-masing tim delegasi harus membagi anggotanya untuk memastikan didapatkannya informasi mengenai keseluruhan topik. Topik sanitation marketing merupakan topik yang paling hangat diperdebatkan. Topik tersebut masih dipahami oleh sebagian peserta overlap dengan pendekatan CLTS. Hal ini khususnya disuarakan oleh para penganut CLTS murni yang masih berpegang teguh pada konsep awal CLTS yang menyarankan tidak adanya pilihan informasi dalam penerapan CLTS. Diharapkan untuk rencana yang akan datang, topik Sanitation Marketing dapat dilokakaryakan secara khusus, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang mendalam mengenai topik tersebut. Acara pada hari kedua diakhiri dengan diskusi persiapan kunjungan lapangan yang akan dilaksanakan pada hari ketiga.Pada hari ketiga, kunjungan lapangan dibagi kedalam 4 tema besar, yaitu kunjungan ke desa ODF yang kembali ke status open defecation (OD), desa yang masih dalam status OD, desa yang telah menerapkan sanitation marketing, dan desa yang telah mencapai status ODF. Peserta dibagi kedalam 6 kelompok., dimana masing-masing kelompok akan mengunjungi dua jenis desa. Tim Indonesia membagi anggotanya ke dalam kelompok yang mengunjungi desa OD dan desa yang pernah mencapai status ODF namun kembali ke status OD, serta kelompok yang mengunjungi desa yang menerapkan sanitation marketing dan desa dengan status ODF. Dengan demikian semua tema terwakili. Khususnya kelompok yang melakukan kunjungan ke desa dengan status OD, maka pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan pemicuan. Dari dua desa yang dipicu, lebih dari 50% penduduknya setuju untuk merubah perilakunya dan segera membangun jamban.Hasil dari kunjungan lapangan kemudian dibahas secara khusus pada hari keempat. Masing-masing kelompok diminta untuk menyusun sebuah presentasi singkat mengenai temuan di lapangan. Secara umum, temuan yang menjadi sorotan utama peserta adalah pada kriteria penentuan status desa ODF, pendampingan paska ODF, pilihan informasi dan penerapan sanitation marketing. Masih pada hari yang sama, sebagai lanjutan dari pembahasan hasil kunjungan lapangan, peserta kemudian dibagi kembali ke dalam kelompok berdasarkan negara untuk merefelksikan hasil yang didapat selama ini dan merumuskan kembali hal-hal yang masih perlu diketahui untuk pengembangan pelaksanaan CLTS di negara masing-masing. Secara umum, topik atau isu yang masih muncul sampai pada sesi ini adalah pelibatan pemerintah dalam penerapan CLTS. Selain itu, isu utama lainnya adalah mengenai kualitas fasilitator. Dengan teridentifikasinya beberapa isu utama, maka sesi berikutnya ditujukan untuk membahas mengenai isu tersebut dengan metode world café, dimana masing-masing topik akan difasilitasi oleh narasumber dan peserta mendapatkan kesempatan untuk berkonsultasi untuk setiap topiknya secara bergiliran (semi round robin). Untuk topik pelibatan pemerintah dalam penerapan CLTS, narasumber utama yang ditunjuk adalah Oswar Mungkasa, dari delegasi Indonesia. Pada kesempatan tersebut, delegasi dari Timor Leste, Kamboja, dan Myanmar membahasa mengenai strategi untu melibatkan pemerintah dalam pelaksanaan CLTS dan adanya kemungkinan untuk kunjungan studi banding dari ketiga negara tersebut ke Indonesia. Kunjungan antara negara ini menjadi salah satu keluaran dari lokakarya sebagai salah satu alternatif untuk mengembangkan pelaksanaan CLTS di negara-negara yang masih terhitung baru dalam melaksanaan CLTS. Pembelajaran dari negara lain akan menghindarkan dari masalah-masalah yang sebelumnya dihadapi oleh negara-negara seperti Indonesia dan India.Pada hari terakhir, fokus lokakarya ditujukan pada pengembangan strategi masing-masing negara terkait dengan penerapan CLTS. Untuk Negara Indonesia, terdapat beberapa hal penting yang akan dilaksanakan sehubungan dengan percepatan pembangunan sanitasi 5 tahun kedepan. Secara umum, Indonesia akan mendukung pencapaian target nasional sanitasi yaitu Indonesia bebas dari buang air besar sembarangan. Terkait dengan hal itu, terdapat beberapa hal yang akan dilaksanakan, antara lain (i) penguatan sekretariat STBM; (ii) pemetaan kelembagaan (termasuk regulasi dan sumber daya); (iii) pengembangan rencana aksi 2010-2014; (iv) peninjauan dan pengembangan pedoman dan kriteria STBM; (v) training of trainers (TOT) secara berjenjang (provinsi dan kabupaten/kota; (vi) pengembangan rencana strategis AMPL dan peta jalan sanitasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota; (vii) implementasi; dan (viii) pemantauan dan evaluasi.Acara kemudian dilanjutkan dengan dengan presentasi masing-masing negara mengenai strategi yang telah dikembangkan dan kemudian dilanjutkan dengan acara penutupan secara resmi oleh Secretary of State of The Ministry of Rural Development His Excellency Sao Chivioan. sumber:ampl.or.id

LINGKUNGAN SEHAT RAKYAT SEHAT HARI KESEHATAN NASIONAL KE 45

A. PENDAHULUAN

Hari Kesehatan Nasional diperingati setiap tanggal 12 November, beragam tema telah dipilih pada setiap peringatan hari kesehatan nasional. Pada peringatan Hari Kesehatan Nasional ke 45, yang jatuh pada tanggal 12 November 2009 ini temanya adalah “ Lingkungan Sehat Rakyat Sehat. “
Makna tema diatas tentunya untuk mengingatkan kita semua tentang banyak hal penting yang mungkin terlupa akibat kesibukan kita sehari hari, namun kemudian kita juga terjebak dalam rutinitas tahunan. Gaungnya hanya sebatas bagaimana memperingati dan bukannya bagaimana memulai sesuatu peringatan tersebut menjadi lebih bermakna.
Agar pelaksanaan Peringatan Hari Kesehatan Nasional lebih bermakna dan tidak terjebak pada rutinitas belaka diperlukan perubahan sikap agar kita semua baik pemerintah, masyarakat bersama sama menjadikan thema peringatan tersebut sebagai awal dari introspeksi dan menyusun langkah langkah utama untuk menuju lingkungan sehat.

B. POKOK PERMASALAHAN
Pokok permasalahan pertama bidang kesehatan yaitu aspek lingkungan yang ditandai dengan besarnya dampak perubahan iklim terhadap ekosistem kehidupan, sehingga mengundang sejumlah penyakit yang semula sudah dapat diturunkan menjadi berkembang kembali (re-emerging deseases) seperti Malaria, Demam Berdarah Dengue, Diare dan ISPA, disamping dampak bencana alam yang semakin sering terjadi.
Permasalahan kedua adalah aspek perilaku ditandai dengan masih rendahnya kesadaran masyarakat dan peran sertanya dalam pembangunan kesehatan, hal ini ditunjukkan dengan lambatnya kemajuan peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tatanan rumah tangga, tatanan pendidikan, tatanan tempat kerja, tatanan tempat umum dan tatanan institusi kesehatan.
Permasalahan ketiga adalah upaya kesehatan, utamanya pelayanan kesehatan dasar selain belum optimal memberikan pelayanan yang bermutu juga aksesnya sebagian besar belum terjangkau oleh masyarakat.
Masalah keempat adalah sanitasi dasar sebagai bagian dari lingkungan masih merupakan masalah yang cukup besar di Jawa Tengah, seperti terbatasnya ketersediaan dan akses air bersih , rendahnya akses sanitasi, masih rendahnya capaian rumah sehat dan lingkungan sehat,
Masalah kelima adalah tingginya polusi udara akibat kebakaran hutan dan kendaraan, diperberat dengan masih rendahnya proporsi Rumah Tangga dengan PHBS baik..

C. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Berorientasi dari pokok-pokok permasalahan tersebut diatas dapatlah diambil kesimpulan sekaligus merumuskan rekomendasi sebagai berikut :
· Lingkungan sehat merupakan cermin perilaku sehat, Perilaku sehat menunjukkan kemandirian masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kualitas kesehatannya dan didukung oleh pelayanan kesehatan yang bermutu untuk meningkatkan derajad kesehatan yang optimal. Agar kondisi tersebut diatas dapat tercipta diperlukan perubahan perilaku hidup bersih dan sehat melaui Program Sanitasi Berbasis Masyarakat (STBM). Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat memiliki 5 pilar utama yaitu :
· Stop buang air besar sembarang tempat melalui upaya pemberdayaan dan pemicuan masyarakat dengan methode Community Led Total Sanitation ( CLTS)
· Gerakan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)
· Pengelolaan air minum rumah tangga
· Pengelolaan sampah rumah tangga
· Pengelolaan limbah rumah tangga
Lingkungan baik fisik maupun non fisik sangat penting untuk menciptakan rakyat bertambah sehat, namun tidak mungkin dilaksanakan oleh bidang kesehatan secara sendirian, sangat diperlukan partisipasi berbagai program dan sektor. Kegiatan sinkronisasi penyusunan program antar SKPD lebih diintensifkan dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Program kegiatan multisektor seperti program Kabupaten/Kota Sehat akan diperluas pengembannya.
Seluruh jajaran kesehatan di Kabupaten dan Kota harus mampu mendorong masyarakat untuk terus menerus meningkatkan komitmennya dalam peningkatan kualitas kesehatan lingkungan, sehingga masyarakat semakin sehat dan produktif sebagai langkah pasti peningkatan kualitas lingkungan. Koordinasi efektif antara Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota perlu dikembangkan melalui penataan jejaring koordinasi dan informasi,, meningkatkan kemampuan masyarakat serta mengimplementasikan komitmen Pemerintah untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi sasar yang berkesinambungan dalam pencapaian Millenium Development Goal (MDGS). Kegiatan tersebut dilakukan dan diintegrasikan melalui program Desa Siaga.
Menjadikan momen Hari Kesehatan Nasional dengan Thema “Lingkungan Sehat Rakyat Sehat” sebagai semangat untuk mengawali pelaksanaan kegiatan.

Semarang, 12 Nopember 2009
Penulis Karsidi, Sie PL

Workshop Higiene dan Sanitasi Sekolah

Higiene dan sanitasi sekolah adalah perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan guna terwujudnya lingkungan sekolah yang sehat yang bersih dan nyaman dan terbebas dari ancaman penyakit.
Sekolah adalah suatu lembaga yang mempunyai peran strategis terutama mendidik dan menyiapkan sumber daya manusia. Keberadaan sekolah sebagai suatu sub sistem tatanan kehidupan sosial, menempatkan sekolah sebagai bagian dari sistem sosial.Sekolah dapat menjalankan fungsinya yaitu sebagai lembaga untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang optimal dan mengamankan dari pengaruh negatif dari ingkungan sekitar.
Sekolah harus memenuhi syarat-syarat kesehatan tidak saja bangun fisik tetapi masyarakat sekolah terrutama peserta didik. Salah satu bagian yang memegang peran penting dalam mencipkatakan kesehatan peserta didik adalah lingkungan sekolah yang memenuhi persyaratan kesehatan.
Kebijakan dalam penyelenggaraan sanitasi dan higiene sekolah sejalan dengan kebijakan program Lingkungan Sehat, Kepmenkes Nomor 1429/Menkes/SK/XII/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan lingkungan di sekolah, kebijakan Nasional Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) berbasis masyarakat dan Kepmenkes Nomor 582/Menkes/SK/IX/2009 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
Higiene dan sanitasi sekolah pelaksanaannya dimotori oleh Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). Tujuan UKS adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik dengan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat dan derajat kesehatan peserta didik maupun warga belajar serta menciptakan lingkungan yang sehat, sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis dan optimal dalam rangka pembentukan manusia Indonesia yang seutuhnya.
Pembinaan dan pengembangan UKS dilaksanakan melalui tiga program pokok yang meliputi :
a. Pendidikan Kesehatan
b. Pelayanan Kesehatan
c. Pembinaan Lingkungan Kehidupan Sekolah Sehat.

Untuk mengembangkan usaha kesehatan sekolah utamanya higiene dan sanitasi sekolah di lokasi Program Penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS) akan dilakukan workshop higiene dan sanitasi sekolah oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah pada 28 - 30 Oktober 2009 diikuti oleh Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota lokasi Pamsimas, lintas program dan sektor terkait usaha kesehatan sekolah. Narasumber adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah (Kebijakan Usaha Kesehatan sekolah di Provinsi Jawa Tengah); Provincial Project Management Unit Pamsimas jawa Tengah; SD Negeri 04 Panggang Jepara Kabupaten Jepara juara Adiwiyata sebagai sekolah peduli lingkungan; SD Antonius Banyumanik Kecamatan Banyumanik Kota Semarang (implementasi higiene dan sanitasi sekolah/sekolah sehat) dan LSM BORDA Yogyakarta.

Community Led Total Sanitation pintu masuk Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

Salah satu komponen Program Penyediaan minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS) adalah Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat dan layanan higine dan sanitasi. Komponen ini bertujuan untuk membantu masyarakat dan institusi lokal dalam pencegahan sanitasi buruk dan air yang tidak bersih yang berakibat munculnya penyakit Diare. Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) diupayakan dalam mencapai status kesehatan masyarakat yang lebih baik.
Namun demikian , pencapaian sector sanitasi masih jauh dari yang diharapkan. Pemerintah Indonesia hanya menyediakan sekitar Rp 7,7 triliun, artinya hanya Rp 200 per tahun untuk setiap penduduk Indonesia. Padahal kebutuhan minimal akses terhadap sarana sanitasi yang memadai sekitar Rp 47 ribu per orang per tahun.
Berdasarkan hasil studi Indonesia sanitation Sector Development Program (ISSDP) tahun 2006 menunjukkan bahwa masyarakat yang buang air besar di sembarang tempat sebanyak 47%. Hasil studi Basic Human Servoce pada tahun yang sama menunjukkan bahwa perilaku cuci tangan pakai sabun adalah setelah buang air besar 12 %, setelah membersihkan tinja bayi dan balita 9%, sebelum makan 14%, sebelum member makan bayi 7% dan sebelum menyiapkan makan 6%. Kenyataan ini berkontribusi terhadap kejadian Diare dan bahkan kerap terjadi kejadian luar biasa yang menyerang masyarakat yang berperilaku hidup bersih dan sehat yang masih rendah.
Salah satu upaya dalam peningkatan sanitasi adalah pendekatan sanitasi total yang dikenal Community Led Total sanitation (CLTS). Sanitasi total terdiri dari 5 pilar yaitu penghentian buang air besar (BAB) di sembarang tempat, cuci tangan pakai sabun (CTPS), pengelolaan air minum rumah tangga (PAM RT), pengelolaan limbah cair dan penanganan sampah domestic. Pendekatan CLTS ini memfasilitasi proses pemberdayaan masyarakat untuk melakukan analisis keadaan dan resiko pencemaran lingkungan.
Pintu masuk pengenalan sanitasi total yaitu penghentian BAB di sembarang tempat. Pendekatan ini mengandalkan partisipasi masyarakat secara aktif, membangun dan menggunakan jamban tanpa subsidi dari luar, solidaritas social dan kebanggaan masyarakat sebagai elemen motivasi. Pendekatan subsidi ini dilatarbelakangi kegagalan pendekatan tradisional dalam penyediaan infrastruktur sanitasi di perdesaan di masa lalu yang lebih focus kepada penyediaan prasarana dan bukannya perubahan perilaku.

Pada akhirnya bukan jumlah fisik jamban yang menjadi tolok ukuran keberhasilan, namun perubahan perilaku dari BAB di sembarang tempat ke pemanfaatan jamban keluarga.

Untuk mendukung sanitasi total dengan menerapkan model CLTS di Jawa Tengah telah dilakukan Pelatihan bagi pelatih CLTS tahun 2009 yang berlangsung 12 – 16 Oktober 2009, dengan diikuti 30 peserta Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota lokasi Pamsimas. Mereka nantinya akan menjadi fasilitator di kabupaten dan kota masing – masing untuk bergabung dengan fasilitator yang telah dilatih dan akan melatih para petugas Puskesmas dan mendampingi pemicuan di masyarakat. (diek-pl)

Rekomendasi Pertemuan Nasional Lingkungan sehat 2009

Percepatan program kabupaten dan kota sehat 100% pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010 – 2014 melalui advokasi dan sosialisasi untuk mendapatkan dukungan dan komitmen berupa peraturan daerah, kebijakan, pendanaan,integrasi multisektor, pembinaan secara efektif dan berkesinambungan,peningkatan kualitas sumber daya manusia, TOT Pembina kota sehat, studi banding, Departemen Dalam Negeri mendorong kelembagaan, perlu dilakukan penyempurnaan pedoman, dukungan ketersediaan dana di masing – masing satuan kerja perangkat daerah, perlu adanya asosiasi atau jejaring kabupaten dan kota sehat.
Percepatan perwujudan pelabuhan sehat : perlu paying hokum, advokasi dan sosialisasi dan mentargetkan pelabuhan sehat pada 2010 untuk pelabuhan kelas 1 dan 2.
Percepatan perwujudan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) 2014 : masing – masing daerahmentargetkan pencapaian sanitasi total berbasis masyarakat, daerah mengimplementasikan 5 pilar STBM (bebas dari buang air besar di sembarang tempat, cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum rumah tangga, pengelolaan sampah rumah tangga dan pengelolaan limbah rumah tangga), pengembangan kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat

Pertemuan Nasional Lingkungan Sehat 2009

Pertemuan nasional program lingkungan sehat Departemen Kesehatan Republik Indonesia telah dilakukan di Golden Flower Jalan Asia Afrika, Bandung, 5 – 8 Oktober 2009. Acara pembukaan dihadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf, Dirjen PP dan PL Prof Tjandra Yoga Aditama, Dirjen Pembangunan Daerah Depdagri. Pada kesempatan ini Wagub Dede Yusuf mengatakan bahwa sector hulu kesehatan berada pada masyarakat sehingga masyarakat diharapkan berperilaku hidup sehat. Akses masyarakat terhadap sanitasi air bersih mencapai 71,3% dan kepemilikan jamban keluarga 54,8%. Rendahnya kesehatan lingkungan dan perilaku hidup sehat berakibat kepada penyakit H1N1, H5N1, Diare, Demam Berdarah. Dalam kesempatan itu hadir pula Walikota Payakumbuh,Bupati Bone, Bupati Landak, Peserta dari Dinas Kesehatan Provinsi, Ketua Pembina dan Ketua Forum Kota Sehat, Pokja air minum dan penyehatan lingkungan.
Beberapa hal sambutan Menteri Kesehatan yang disampaikan dirjen PP dan PL :
Program Lingkungan Sehat sangat berperan dalam mencapai sasaran lima program prioritas Departemen Kesehatan, khususnya program prioritas program penanggulangan penyakit menular, gizi buruk dan krisis kesehatan akibat bencana dan program peningkatan pelayanan kesehatan di daerah terpencil, tertinggal dan daerah perbatasan serta pulau-pulau terluar, karena sebagaian besar penyakit menular dapat dicegah dengan perbaikan kesehatan lingkungan dan dalam situasi bencana,kebutuhan akan ketersedian air minum dan fasilitas sanitasi menjadi kebutuhan utama masyarakat yang terkena dampak dan apabila tidak terlayani dapat berakibat pada krisis kesehatan seperti Kejadian Luar Biasa penyakit menular.
Melalui berbagai program yang dilaksanakan secara komprehensif dan berkesinambungan, dalam 5 tahun terakhir telah terlihat tren positif kearah pencapaian sasaran tersebut, AKB, AKI dan gizi kurang terus menurun hingga mendekati target sasaran 2009,sementara UHH makin tinggi.
Pencapaian yang cukup menggembirakan tersebut, tidak terlepas dari paradigma baru yang dikembangkan jajaran kesehatan. Jika sebelumnya pelayanan kesehatan masih menempatkan masyarakat sebagai obyek, maka saat ini masyarakat didorong dan diberdayakan untuk mampu menjadi subyek.
Masyarakat diberdayakan untuk mampu secara mandiri menjamin terpenuhinya kebutuhan kesehatan yang berkesinambungan, serta mengembangkan sejumlah prakarsa seperti kegiatan sanitasi total berbasis masyarakat dan Pengembangan wilayah sehat.
Pendekatan baru sanitasi total berbasis masyarakat yang saya luncurkan pada tanggal 22 Agustus 2008 telah menunjukkan hasil yang menggembirakan, ditandai dengan banyaknya provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah mengimplementasikan program ini di daerah dan mengadopsi Strategi Nasional STBM dalam program daerah.Demikian juga dengan Program Kabupaten/Kota Sehat, setiap 2 tahun dilakukan penilaian dan pemberian penghargaan kepada Kabupaten/Kota yang telah memngembangkan berbagai tatanan dengan konsep pembangunan kesehatan berbasis wilayah.Kedua program tersebut menjadi prioritas Departemen Kesehatan dalam upaya pengendalian penyakit berbasis lingkungan sebagaimana tercantuam dalam Sistem Kesehatan Nasional dan UU Kesehatan yang baru.