ODF ?? Bertahan, Bergerak naik atau hilang??

oleh : Ratih Hafsari Purwindah, SKM

Seberapa lama perubahan perilaku yang dicapai dalam proyek TSSM dapat dipertahankan?
Apa saja faktor penentu perubahan perilaku masyarakat dalam tangga sanitasi atau mempertahankan posisi setelah sanitasi yang sehat tercapai?
Apakah komunitas yang mencapai ODF dapat terus mengangkat status sanitasi mereka (yakni bergerak naik dalam tangga sanitasi menuju jamban sehat)

Program TSSM mempunyai 3 komponen utama yaitu demand (permintaan), supply (pelayanan pemasaran) dan enabling (kebijakan). Ketiga komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang apabila di masing-masing kabupaten 3 komponen tersebut kuat, ODF (Open defecation Free) dapat cepat tercapai. Program TSSM di Jawa Timur dilaksanakan di 29 kabupaten yang diawali pada bulan November 2007 di 5 kabupaten Batch-1 Region Barat. Salah satunya di Kabupaten Trenggalek. Output dari masa intervensi adalah menghasilkan komunitas ODF di masing-masing kabupaten. Bagaimana ODF bisa terwujud??

ODF bukanlah langkah perubahan yang mudah, tetapi membutuhkan kerjasama multipihak, strategi yang aplikatif dan kesabaran, karena program ini adalah program perubahan perilaku, yang notabene sangat sulit apabila tidak didukung banyak komponen. Hal ini, dapat kita lihat di Kabupaten Trenggalek, dahulu ketika pertama kali program masuk, dinkes sebagai leading sektornya merasa pesimis, apakah bisa sebuah perubahan perilaku dapat terwujud hanya dengan CLTS, dan tanpa subsidi?. Selama 8 bulan pendampingan berbagai upaya dilakukan dari pemicuan komunitas, pertemuan dengan aparat desa (secara informal, yang dilakukan bersamaan dengan monitoring door to door), monitoring dengan melibatkan sanitarian, kasun dan natural leader

Ternyata membuahkan hasil yaitu tepatnya 14 Mei 2008 ada 8 desa ODF. Proses perubahan masyarakat tidak serta merta terjadi setelah dilakukan pemicuan komunitas, tetapi perubahan itu bisa cepat terjadi karena fasilitator menggandeng aparat desa beserta natural leader setempat untuk monitoring rutin setiap sabtu-minggu (terjadi di desa Tumpuk Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek). Dan kegiatan yang sangat efektif membuat wilayah lain ikut memacu untuk berubah juga, adalah adanya moment Deklarasi 8 desa ODF di Desa Tumpuk.

Selain itu fasilitator juga rajin mengingatkan aparat desa untuk selalu menyelipkan ”himbauan” kepada masyarakat untuk BAB di tempat terpusat di setiap kegiatan apapun yang dilakukan di desa. Apalagi sekarang di setiap pojokan kecamatan terpampang besar papan Baliho Bupati dengan himbauan 5 pilar STBM.

Setelah 1 tahun berjalan, 8 desa ODF masih tetap ODF dikarenakan desa membuat kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Desa (sanksi bagi yang masyarakatnya kembali BAB sembarang tempat).

Peraturan tidak hanya secara formal tetapi juga informal, yakni sanksi sosial dan moral. Contohnya di Desa Winong, ada peraturan hasil kesepakatan bersama, yang menyebutkan kepala desa beserta perangkat siap menjepret siapapun warganya yang BAB sembarang tempat, dan hasil foto akan ditempel di kantor desa. Alhasil sampai Tahun 2010, ODF tetap terjaga.

ODF bukan hanya membangun jamban, tetapi lebih pada perubahan perilaku masyarakat. Perubahan bisa terwujud ketika secara pribadi dan kolektif masyarakat sudah ada kesadaran untuk berubah. Upaya memicu masyarakat utuk berubah membutuhkan strategi dan seni beserta kesabaran. Berubah perilaku butuh upaya keras menyadarkan masyarakat tentang ”mengapa harus berubah dari BAB sembarang tempat ke BAB terpusat dan sehat? Kapan perubahan sebaiknya dilakukan? Apa manfaat dari sebuah perubahan? Siapa saja yang harus berubah?”.

ketika masyarakat sudah dapat menjawab dan memahami sendiri beberapa pertanyaan tersebut, mereka dapat dengan sendirinya bergerak untuk berubah dari OD menjadi ODF atau dari yang ODF (jamban cemplung menjadi jamban septi tank). Pendekatan yang pernah dilakukan oleh fasilitator di Kabupaten Trenggalek untuk merubah perilaku meliputi pendekatan berdasar 3 komponen TSSM yaitu dari sisi demand (dengan melakukan pemicuan, monitoring rutin door to door, melalui promosi di media massa (radar tulungagung), talk interaktif SToPS, mengajak aparat desa dan natural leader untuk monitoring). Supply (sanitarian membantu menjadi mediator antara masyarakat terpicu / yang mau berubah dengan tukang, hal ini terjadi di wilayah sasaran puskesmas Rejowinangun) dan sisi enabling (pendekatan ke penentu kebijakan dari tingkat lokal, kecamatan, sampai kabupaten, selain itu dihitung Cost Benefit efektiveness untuk memicu DPRD dan Bupati).

Setelah 2 tahun intervensi, ODF komunitas terus bertambah. Dan satus ODF lama masih tetap bertahan, karena masyarakatnya sudah merasakan nyamannya memiliki jamban dirumah, contoh ketika dilakukan wawancara di Desa Tumpuk, yakni mbah Supi, Seorang janda tua miskin yang berprofesi sebagai tukang pijat, dia bercerita tidak akan kembali BAB sembarangan lagi karena tidak nyaman digigit nyamuk, harus berlari-lari, kehujanan, gelap kalau malam hari, malu kalau ada tetangga yang melihat. Begitu juga yang dialami masyarakat disana, faktor kenyamanan dan merasakan banyak manfaat dari memiliki sendiri jamban membuat mereka yang awalnya tidak mau dan merasa tidak mampu berubah, sekarang bertahan pada jamban sehat.

Masing-masing desa mempunyai karakteristik dan strategi sendiri, berbeda lagi yang dilakukan di wilayah Puskesmas Rejowinangun, fasilitator membuatkan leaflet tentang jamban murah dan sehat. Dan sejak fasilitator dan tukangnya dilatih, beberapa warganya yang sudah memiliki jamban sederhana memulai untuk improved dengan membuat jamban permanen yang setingkat lebih bagus.

Berdasar informasi dari beberapa penduduk di wilayah kabupaten Trenggalek, kesulitan masyarakat untuk berubah ke jamban sehat selama ini adalah mereka takut harga jamban mahal. Ada juga terdengar mereka bingung bagaimana membuat jamban, bingung mencari tukang dan tidak tahu toko yang menyediakan material yang bisa dijangkau masyarakat.

Sehingga ketika tukang terlatih dan fasilitator membuat leaflet opsi/ pilihan jamban sehat beserta pemberian informasi tukang dan toko, masyarakat mulai terbuka dan berani untuk membuat jamban improved. Masyarakat sangat terbantu dengan gencarnya promosi opsi jamban sehat dan murah yang dilakukan sanitarian beserta tukang terlatih, karena mereka menjadi tahu dan paham pilihan jamban mana yang cocok sesuai dengan kebutuhan dan kantongnya, sehingga masyarakat ekonomi lemah tidak lagi menjadikan alasan biaya untuk tidak mau berubah. Hasilnya, luar biasa!!! Perubahan terasa sedikit lebih cepat, hingga berdasar data PL Dinkes Kabupaten Trenggalek, hingga bulan Maret 2010, total ODF berjumlah 40 desa.sumber stops

Meningkatkan Akses Jamban Tanpa Subsidi

Pencangan hari tahun sanitasi international 2008 rupanya telah membangkitkan semangat masyarakat khususnya pemerintah daerah untuk dapat menuntaskan masalah yang berkaitan dengan sanitasi.

STBM yang digulirkan pemerintah pusat, saat ini dianggap merupakan solusi bagi menangani masalah sanitasi baik dari segi upaya merubah perilaku masyarakat maupun biaya yang dikeluarkan. STBM memiliki 5 pilar yang salah satunya adalah Mencegah Buang Air Besar (BAB) sembarangan.

Tantangan menuntaskan masalah BAB sembarangan yang merupakan perwujudan mensukseskan 5 pilar STBM tersebut disambut dengan antusias di 6 desa area kabupaten Kebumen Jawa Tengah.Salah satu desa yang menerapkan STBM/CLTS adalah Desa Gebangsari.

Desa Gebangsari terletak di Kecamatan Klirong, berpenduduk lebih kurang 497 KK.Pada tahun 2007 tercatat masyarakat yang memiliki jamban hanya 250 KK. Beberapa KK ada yang masih menumpang dan tidak tercatat yang masih BAB Sembarangan.

Sejak Desa Gebangsari ditunjuk pemkab Kebumen, melalui Dinas Kesehatan sebagai daerah piloting CLTS yang akan didampingi Plan Indonesia Program Unit Kebumen pada November 2008, pemerintah desa mulai bebenah untuk menindaklanjuti kegiatan tersebut.

Kesuksesan CLTS di Desa Gebangsari adalah kerja keras tim pemicuan tinja. Tim ini merupakan gabungan dari elemen-elemen desa seperti perangkat desa, BPD, Kader PKK/Yandu, Pensiunan, para Ketua RW dan RT serta masyarakat lain yang peduli terhadap lingkungan. Tidak kurang dari 35 orang calon anggota tim dilatih untuk dapat memahami konsep CLTS yang memiliki prinsip dasar zero subsidi.

Memahamkan sebuah program tanpa subsidi apalagi yang berkaitan dengan merubah perilaku hidup bersih dan sehat bukanlah perkara yang mudah. Khawatir akan ada tuntutan masyarakat mengharap bantuan fisik jamban pun muncul pertama kali dari para kader. Mereka yang mengikuti pelatihan merasa pesimis program ini dapat berjalan di Desa Gebangsari mengingat ada beberapa KK yang sudah berpuluh tahun Buang Air Besar Sembarangan dan sulit diberitahu oleh warga sekitar meskipun bau tinjanya sudah sangat mengganggu warga.

Namun demikian tim fasilitator berupaya terus meningkatkan kepercayaan diri para kader bahwa kita perlu melakukan gerakan bersama yang partisipatif dan melibatkan masyarakat sebagai objek dalam program.

Proses pertama adalah tim yang sudah dilatih memetakan dan mengidentifikasi setiap KK yang belum memiliki jamban. Kemudian setiap tim menentukan KK sasaran berdasarkan tingkat kesulitan untuk merubah perilaku mereka. Setelah itu setiap Tim membaginya sehingga tim memiliki jumlah KK yang akan dipicu.

Proses Kedua adalah dalam menentukan daerah sasaran dilakukan metode cross line yaitu menukar wilayah. Tim tidak bekerja di lingkungan rumahnya sendiri melainkan dipindahkan ke wilayah lain.

Proses ketiga gerakan stop Buang Air Besar Sembarangan dimulai. Kegiatan ini efektif selama 6 bulan. Setiap bulan tim melakukan monitoring dan evaluasi yang dipimpin oleh kepala desa.

Hasilnya bulan November 2008 Desa Gebangsari telah yakin bahwa desanya kini sudah bebas dari BAB Sembarangan. Selanjutnya desa ini bersama desa lain di Kabupaten Kebumen mendeklarasikan diri menjadi desa Bebas ODF ( Open Defecation Free ) pada bulan Januari 2009.

Bebas ODF bukan akhir dari perjalan program STBM. Ini merupakan tantangan baru untuk menyadarkan masyarakat agar dapat memiliki jamban yang lebih sehat. Selamat dan sekses pada semua tim tinja. Semoga lebih termotivasi kembali untuk mendukung gerakan sanitasi total.

oleh : Alit Aviane, ST.*
( * WES Facilitator Plan International Indonesia, Program Unit Kebumen)

Pasar Sehat Rakyat Sehat

Tuntutan masyarakat akan pasar sehat dan pelayanan yang lebih baik semakin tinggi. Oleh sebab itu, pengelolaan ”Pasar Sehat” perlu terus menerus diupayakan. Dari data Departemen Perdagangan tahun 2007, di Indonesia terdapat sekitar 13.450 pasar tradisional dengan sekitar 12,6 juta pedagang yang beraktivitas di dalamnya. Jika pedagang memiliki 4 (empat) anggota keluarga, maka lebih dari 50 juta atau hampir 25 % dari populasi total penduduk Indonesia beraktivitas di pasar. Jika pasar dikelola dengan sehat, maka rakyat rakyat yang beraktivitas di situ menjadi sehat.

Pasar sehat adalah kondisi pasar yang bersih, aman, nyaman, dan sehat yang terwujud melalui kerjasama seluruh unit terkait di pasar (stakeholder) dalam menyediakan bahan pangan yang aman dan bergizi bagi masyarakat. Pasar merupakan salah satu tempat dimana orang banyak beraktivitas setiap harinya guna memenuhi kebutuhannya.
Hal tersebut disampaikan Menteri Kesehatan dalam sambutannya yang dibacakan Prof. Dr. Tjandra Yoga Aditama, Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan pada Kegiatan Hari Pasar Bersih Nasional Ke-3 di Pasar Induk Cibitung, Bekasi, Sabtu 17 Juli 2010.

Menkes menyampaikan bahwa status kesehatan suatu populasi sangat ditentukan oleh kondisi kebersihan tempat-tempat dimana orang banyak beraktivitas setiap harinya. Pasar adalah salah satu tempat dimana orang banyak beraktivitas memenuhi kebutuhannya, dapat menjadi alur utama penyebaran berbagai penyakit, bila tidak dikelola dengan baik. Beberapa penyakit yang dapat ditimbulkan antara lain Diare, Kolera, SARS dan Avian Influenza.

Konferensi Gabungan tentang Flu Burung dan Pandemi flu pada manusia yang diadakan di Jenewa bulan November 2005, menekankan pentingnya mencegah penyebaran flu burung H5N1 pada sumbernya termasuk pasar.

Menurut Menkes peran kemitraan dalam pengembangan pasar sehat antara lain : perbaikan fisik sarana pasar; penyediaan sanitasi pasar seperti air bersih, kamar mandi, toilet, pengelolaan sampah, drainase, dan tempat cuci tangan. Melakukan promosi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) bagi pedagang, pengunjung dan pengelola pasar; serta penyediaan fasilitas lain seperti sarana ibadah.

Menkes menyebutkan manfaat atau keuntungan adanya pasar sehat antara lain : meningkatkan kuantitas dan kualitas penjualan; lingkungan kerja yang lebih sehat; menurunnya angka penyakit yang disebabkan pangan; akses memperoleh pangan yang lebih aman dan bergizi; terciptanya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); meningkatnya pendapatan daerah; dan meningkatnya hubungan kerjasama antara para pedagang, pembeli dan pengelola.

Pada kesempatan tersebut Menkes menyampaikan apresiasi dan menyambut baik kegiatan Hari Pasar Bersih Nasional Ketiga sebagai sebagai salah satu bentuk kepedulian masyarakat di bidang kesehatan khususnya dalam perbaikan infrastruktur skala kecil dan kegiatan kebersihan secara serentak di pasar tradisional seluruh Indonesia.

Menkes juga berharap dengan adanya kegiatan ini dapat memacu semua stakeholder terkait untuk dapat mewujudkan Pasar Sehat yakni Pasar yang bersih, aman, nyaman, sehat juga memacu partisipasi di bidang lain untuk mewujudkan Kabupaten dan Kota Sehat di seluruh Indonesia.

Peringatan Hari Pasar Bersih Nasional Ketiga yang bertema Pasar Sejahtera : Sehat, Hijau, Bersih, Terawat diselenggarakan atas kerjasama Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, pemerintah Kabupaten Bekasi dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk dalam hal ini Yayasan Danamon Peduli dalam melaksanakan program , Corporate Social Responsibility (CSR) di bidang Kesehatan.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon: 021-52907416-9, faks: 52921669, Call Center: 021-500567, 30413700, atau alamat e-mail puskom.publik@yahoo.co.id

Desa Pere'an 100% Stop Buang Air besa sembarang Tempat

Setelah 9 bulan intervensi CLTS dengan melakukan berbagai pendekatan, hasilnya sungguh luar biasa, dalam tempo singkat masyarakat Desa Pere’an sudah 100 % ODF (Open Defecation Free).

Desa Pere’an terletak 75 km dari Muara Dua Ibu Kota Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Untuk menuju desa ini, kita dapat menempuh jalan darat yang berliku disertai dengan jalan tanah dengan waktu tempuh selama dua setengah jam.

Desa yang berpenduduk kurang lebih dua ribu jiwa ini, mayoritas penduduknya merupakan warga pendatang dari suku Sunda - Banten yang bermata pencaharian sebagai petani dan buruh di perkebunan kopi. Desa ini juga penghasil buah-buahan seperti Duku, Durian dan Rambutan.

Ada satu hal yang sangat membanggakan bagi Desa Pere’an dan masyarakatnya, yaitu telah berhasil mendapat predikat desa yang sudah 100 % ODF (open defecation free). Selain itu Desa Pere’an juga berhasil diganjar Piagam Penghargaan Telah Merubah Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dari Bupati OKU Selatan pada akhir April lalu. Yang lebih membanggakan lagi, Pelaksanaan CLTS di Kabupaten Oku Selatan sebanyak 11 desa sudah mencapai ODF 84 % dan ada 6 desa yang sudah ODF 100% termasuk Desa Pere’an salah satunya.

Predikat tersebut jelas membanggakan karena sebelum dilaksanakan pemicuan CLTS di desa ini, rata-rata masyarakat, terutama anak-anak dibiarkan buang air besar di sembarang tempat, mereka memilih kebun atau pinggiran jalan sebagai tempat buang air besar. Hal ini karena masih banyak warga yang belum mengerti bahwa BAB sembarang tempat itu bisa menimbulkan penyakit. Bahkan yang sangat memprihatinkan, hanya 45 KK dari 414 KK di Desa Pere’an ini yang BAB nya di jamban.

Namun setelah sembilan bulan intervensi CLTS melalui pemicuan CLTS disertai monitoring setiap minggu dengan melakukan pendekatan ke tokoh agama dan tokoh masyarakat yang menjadi natural leader untuk perubahan-perubahan perilaku di komunitas. Strategi itu diyakini bahwa masyarakat akan sangat tunduk dan menuruti apa yang diarahkan natural leader, sehingga ketika mengajak para tokoh agama, tokoh masyarakat dan perangkat desa untuk bersama-sama bergerak memerangi buang air besar sembarangan, hasilnya sungguh luar biasa, dalam tempo singkat masyarakat Desa Pere’an bisa ODF 100 %.
Pada awalnya kami mencoba menggerakkan masyarakat baik melalui tokoh masyarakat dan tokoh agama pada acara pertemuan rutin tingkat dusun ataupun melalui pertemuan tingkat desa, untuk mengajak buang air besar tertutup. Minimal seperti kucing gratis tidak perlu biaya, dengan cara membawa cangkul ke kebun, gali lubang terus ditutup lagi dengan tanah.
Setelah dilakukan, lama-lama banyak warga yang berfikir perilaku ini seperti kucing ketika buang air besar. Akhirnya banyak warga yang enggan karena malu. Dengan rasa malunya masyarakat bergotong royong untuk membangun jamban keluarga dengan cara bergantian. Contohnya hari ini adalah rumah A yang akan dibangun jamban, kemudian besok rumah B yang akan dibangun jamban dan seterusnya sampai pada pertengahan April lalu, semua warga sudah buang air besar di jamban.
Setelah masyarakat mau bergerak, baru terlihat bahwa ternyata program Pamsimas ini dapat dengan mudah diikuti masyarakat di Desa Pere’an. Bahkan tetangga desa/ masyarakat yang baru mendengar bahwa BAB di sembarang tempat bisa membahayakan orang lain, mereka langsung membuat jamban yang sehat meski sederhana.
Munajam, yang merupakan tokoh masyarakat mengatakan, sebelum adanya Program Pamsimas, di Desa Pere’an masih sangat prihatin. Sebagian besar masyarakat termasuk dirinya buang air besar di sembarang tempat seperti kebun walaupun secara sembunyi-sembunyi. Sementara anak balita banyak yang dibiarkan oleh orang tuanya buang air besar di depan pekarangan rumah dan dipinggir jalan.
“Alhamdulillah berkat adanya Program Pamsimas masuk ke Desa Pere’an yang diikuti dengan pemicuan CLTS dari Puskesmas yang dibantu oleh fasilitator masyarakat, saya tergugah bahwa buang air besar sembarang tempat, malu dan kurang nyaman. Lingkungan jadi kotor dan waktu banyak tersita hanya untuk urusan buang air besar saja,” tutur Munajam yang juga anggota LKM unit pengaduan masyarakat ini.
Munajam mengungkapkan, setelah Program Pamsimas dilaksanakan, banyak sekali perubahan. Sekarang masyarakat seluruhnya sudah buang air besar di jamban walaupun jamban ala kadarnya. Cukup dengan cubluk cemplung, yang penting tidak dibuang di sembarang tempat. Ia juga mengatakan, pembangunan WC tidak perlu mewah, yang penting tidak lagi BAB sembarangan, dan mencemari lingkungan.
“Saya merasa bangga dan terharu setelah masyarakat Desa Pere’an mau merubah perilaku hidup sehat karena merubah perilaku itu tidak mudah dan perlu waktu yang panjang,” ungkapnya.
Proses monitoring pun dilakukan seiring dengan kegiatan monitoring kegiatan fisik dari pihak kabupaten yaitu antara Konsultan, DPMU dan Dinas Kesehatan. Hal itu lebih efektif dan efisien. Bahkan berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan, menunjukkan masyarakat sebagian besar mau menggunakan jamban cemplung sehat sesuai dengan kemampuan.
Output yang didapatkan adalah jumlah seluruh KK yang mengakses kepemilikan jamban keluarga dengan hasil CLTS.
Sampai saat ini tercatat sudah 398 jamban sederhana dari 414 KK dibangun oleh masyarakat sesuai dengan kemampuan dan 414 KK itu sudah 100 % mengakses jamban.

Pola pendekatan CLTS ini mampu merubah perilaku dan kepemilikan jamban tanpa adanya subsidi dari pemerintah. Hal ini telah mampu merubah kebiasaan penduduk setempat untuk lebih memperhatikan pentingnya masalah sanitasi lingkungan.
Selain kegiatan pembangunan jamban, Pamsimas juga berupaya mendorong warga kampung agar memenuhi kebutuhan air minum sehari-hari dalam bentuk pembangunan Sumur Bor dengan Menara Tower Beton.Dengan adanya sarana fisik air minum dapat memudahkan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat dan mudah-mudahan bisa menjadi contoh untuk desa yang lain khususnya di Kabupaten OKU Selatan dan pada umumnya bagi penerima Program Pamsimas di seluruh nusantara. (Ahmad Syarif DHHS Kab. OKU Selatan ; Rita

Toilet Sehat, Kok Tak Aman?

Toilet umum kini jadi perhatian. Ini gara-gara ada orang iseng merekam aktivitas artis Feby Febiola saat buang air kecil di toilet sebuah mal di Jakarta akhir Juni lalu. Ternyata banyak toilet umum yang belum aman dari aksi iseng tersebut kendati berada di pusat pertokoan mewah. Bagaimana dengan kondisi toilet umum tempat lainnya?

Mungkin kejadian sejenis telah berlangsung lama. Hanya saja para korbannya tidak berani melaporkan aksi iseng tersebut atau tidak tahu bahwa aktivitasnya sedang direkam olah orang lain. Kondisi beberapa toilet umum yang terbuka memungkinkan aksi iseng terjadi.
Tindakan Feby Febiola menggugah kesadaran baru terhadap toilet umum. Paling tidak dengan melaporkan Yoga, seorang mahasiswa ini ke polisi, jumlah orang iseng akan berkurang. Lebih dari itu, toilet umum akan menjadi perhatian.

Fakta menunjukkan rata-rata toilet umum tidak tertutup rapat, baik atas atau bawah. Adanya celah ini, apalagi jika toilet pria dan wanita tidak dipisahkan, akan mengundang keisengan. Soalnya ada kesempatan. Tanpa harus melongok langsung, orang iseng bisa merekam aktivitas orang di sebelahnya dengan kamera/telepon seluler melalui celah tersebut seperti yang dilakukan Yoga ini.

Inilah yang membuat banyak kalangan mengusulkan agar segera dicari disain toilet yang bisa melindungi penggunanya dan menjamin keamanannya. Tidak sekadar bersih dan sehat saja.
Belakangan polisi meminta kepada pengelola mal untuk menyediakan kamera pengintai (CCTV) di depan pintu-pintu toilet. Ini untuk menggantikan peran pihak keamanan yang tidak selamanya berada di sekitar toilet. Dengan kamera itu aparat keamanan gedung-gedung besar bisa memantau situasi sehingga bisa melakukan tindakan preventif bila ada orang iseng akan beraksi.

Di beberapa lokasi, toilet terpisah sama sekali antara pria dan wanita. Bahkan letaknya cukup jauh. Ini paling tidak bisa mencegah keisengan-keisengan tersebut.
Nah bagi toilet yang masih bercampur baur peruntukannya--untuk pria dan wanita--perlu mendesain ulang layout-nya agar lebih tertutup tapi tetap mempertahankan sisi higienitasnya. MJ.sanitasi.or.id

Temuan Monitoring Otonomi Daerah 2010 Parameter Sanitasi

Written by Jawa Pos Thursday, 15 July 2010.

Parameter sanitasi fokus pada upaya-upaya pemda untuk mendorong perubahan perilaku sanitasi masyarakat dan pencapaian sanitasi total.

Secara operasional, terdapat tiga indikator utama parameter sanitasi.

Pertama, upaya-upaya peningkatan permintaan (demand) sanitasi serta kebersihan rumah tangga dan masyarakat. Peningkatan permintaan merupakan bentuk rekayasa sosial pemda guna menggugah kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi serta kebersihan.

Kedua, usaha-usaha untuk mengembangkan dan memasok (supply) produk dan pelayanan sanitasi. Yakni, usaha memenuhi permintaan sanitasi serta kebersihan masyarakat melalui fasilitas pengembangan produk dan pelayanan sanitasi yang sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

Terakhir, setiap kegiatan dan kebijakan pemda untuk menciptakan lingkungan yang mendukung (enabling environment) perbaikan sanitasi masyarakat dan pencapaian sanitasi total.

Secara kultural, pemda berupaya membangun koalisi sanitasi sehat dengan berbagai stakeholder yang berpotensi mendorong perbaikan sanitasi masyarakat. Secara struktural, pemda bisa membuat regulasi lokal yang mendorong percepatan perbaikan sanitasi.

Pemda semakin realistis menghadapi problem sanitasi yang buruk. Kebijakan perbaikan sanitasi mengarah pada penyelesaian akar persoalan sanitasi. Yakni, menuju pada usaha-usaha perubahan perilaku sanitasi buruk masyarakat.

Kebijakan daerah di Jawa Timur, terutama kabupaten, fokus pada upaya-upaya peningkatan permintaan sanitasi sehat. Hingga 2009, seluruh kabupaten telah menjalankan kegiatan dan kebijakan guna meningkatkan kesadaran serta kebutuhan masyarakat akan sanitasi sehat. Meski substansinya sama, setiap daerah memiliki keunikan tersendiri dalam menjalankan upaya tersebut.

Secara umum, peningkatan permintaan sanitasi diawali dengan sosialisasi dan pembentukan fasilitator sanitasi di tingkat kabupaten. Selanjutnya, pembentukan fasilitator di tingkat kecamatan, desa, dan komunitas (dusun). Fasilitator kemudian terjun langsung untuk memicu di komunitas.Fasilitator melibatkan diri pula dalam kegiatan-kegiatan komunitas untuk mendorong pemicuan. Misalnya, yasinan, arisan perangkat, dan pertemuan PKK.

Di Trenggalek, peningkatan kesadaran sanitasi sehat bahkan melibatkan penyuluh agama (modin).Fakta tersebut berbeda dari peningkatan supply. Baru 60 persen daerah yang mengembangkan usaha-usaha untuk memasok produk dan pelayanan sanitasi. Seluruh daerah tersebut mulai melatih tukang-tukang khusus konstruktor sanitasi sehat dan melakukan pengadaan serta peminjaman cetakan kloset.

Melalui inisiatif dinas kesehatan, daerah bahkan mau mendorong kerja sama antara masyarakat dan toko bahan bangunan penyedia kebutuhan untuk membuat jamban sehat. Misanya, yang dilakukan di Pacitan, Kabupaten Pasuruan, Jombang, Trenggalek, dan Lamongan.

Menariknya, di Nganjuk dan Lumajang mulai muncul kontraktor lokal penyedia jamban sehat dengan biaya murah. Pun, pemda melalui PKK bergerak menjadi penyedia dana dan penjamin pinjaman bagi masyarakat yang tidak mampu membiayai pembuatan jamban sehat secara tunai.

Guna menciptakan lingkungan yang mendukung (enabling environment) upaya peningkatan permintaan dan pasokan sanitasi, pemda mengeluarkan keputusan tentang strategi sanitasi total berbasis masyarakat.

Misalnya, yang dilakukan di Lamongan, Jombang, dan Lumajang. Di Pacitan, tiga kecamatan membentuk sekretariat bersama yang dipusatkan di Kecamatan Donorojo untuk percepatan perbaikan sanitasi. Seperti halnya pembentukan sekretariat gabungan (setgab) parpol koalisi di Jakarta, sekretariat bersama itu dimaksudkan untuk saling tukar informasi dan pikiran mengenai perbaikan perilaku sanitasi masyarakat.

Langkah struktural lainnya adalah melalui penetapan sanitasi sebagai target pembangunan. Surabaya, Kota Blitar, dan Kabupaten Malang telah memiliki rencana strategis pembangunan sanitasi.

Pemerintah desa tidak mau ketinggalan. Sejumlah desa di Pacitan, Ponorogo, Nganjuk, dan Kabupaten Pasuruan mengeluarkan peraturan desa (perdes) yang mendukung perubahan perilaku sanitasi masyarakat.

Misalnya, perdes tersebut menetapkan sanksi bagi masyarakat yang masih buang air di luar jamban sehat. Untuk mendukung penuntasan sanitasi buruk, Surabaya, Lumajang, Tuban, Kabupaten Kediri, dan Trenggalek bekerja keras melakukan sensus berbasis komunitas untuk mengetahui status sanitasi masyarakat. Berdasar data hasil sensus tersebut, bisa ditentukan langkah pembangunan sanitasi dan cara mengatasi problem sanitasi buruk.

Beberapa daerah tidak kehilangan akal untuk mendorong percepatan perbaikan sanitasi masyarakat. Di antaranya melalui mekanisme kompetisi dan insentif. Lomba-lomba percepatan pembangunan sanitasi tingkat kecamatan diadakan di Pacitan dan Jombang.

Percepatan pembangunan sanitasi ternyata tidak hanya mengandalkan dinas kesehatan. Beberapa dinas teknis lain ikut terlibat. Misalnya, dinas pekerjaan umum, badan pemberdayaan masyarakat, dinas pendidikan, dan bappeda.

Selain itu, sanitasi telah menjadi bagian dari program pembangunan daerah lainnya. Misalnya, PNPM, bantuan rehabilitasi rumah kumuh, P2KP, sanitasi pesantren, pemberdayaan himpunan penduduk pengguna air minum dan sanitasi (HIPPAMS) desa, serta Gerdu Taskin.

Pelibatan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pembangunan sanitasi masyarakat di kabupaten maupun kota. Khusus di perkotaan, gerakan-gerakan pengelolaan sampah mandiri banyak dilakukan. Di Surabaya dan Sidoarjo, pemda mendorong gerakan sanitasi sehat melalui lomba kebersihan lingkungan antarkampung (RW). Sementara itu, di Kota Probolinggo, badan lingkungan hidup bermitra dengan peguyuban peduli sampah (papesa) untuk mengumpulkan dan mengelola sampah organik.

Krida Bina Lingkungan Sehat dalam Pertihusada IV Provinsi Jawa Tengah

Salam Pramuka!

Gerakan Pramuka mempunyai tugas pokok membina anak dan pemuda agar menjadi kader pembangunan bermoral Pancasila, yang kuat dan sehat jasmanidan rohani. Satuan Karya bakti Husada merupakan sarana dan wahana guna memupuk, mengembangkan , membina dan mengarahkan minat dan bakat generasi muda terhadap kesehatan. Dalam rangka menggalakkan kegiatan Saka bakti Husada di Provinsi Jawa Tengah untuk mendukung pembagunan kesehatan Jawa Tengah, Pimpinan saka Bankti Husada mengadakan Perkemahan bakti Husada tahun 2010.

Perkemahan bakti satuan karya husada Kwartir Daerah 11 Jawa Tengah tahun 2010 berlangsung 6 - 11 Juli 2010 di Pusat kegiatan Pramuka Candra Birawa Karanggeneng Gunungpati Kota Semarang.

Salah satu kegiatan dalam Pertihusada adalah pendalaman Krida Bina Lingkungan Sehat, yang meliputi Penyehatan Perumahan, Penyehatan makanan dan minuman, Pengawasan Pestisida, Pengawasan Kualitas Air dan Penyehatan Air.

EMPAT DUSUN BINAAN PLAN REMBANG MENUJU STOP BABS

Plan Rembang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Rembang mengembangkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah mencakup 30 Desa di 6 Kecamatan yaitu Kragan (4 desa), Sluke (6 desa), Sedan (6 desa), Gunem (8 desa) dan Sale (6 desa). Pemilihan lokasi meliputi akses masyarakat terhadap air bersih tidak mengalami kesulitan, masyarakat mudah diajak bekerjasama dan akomodatif, adanya tokoh panutan yang peduli lingkungan.
Dalam pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), Plan Rembang bergerak bersama Pokja AMPL, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan SKPD terkait. Tiga pilar STBM telah dikembangkan yaitu Community Led Total Sanitation/pemicuan stop buang air besar di sembarang tempat (Stop BABS), gerakan cuci tangan pakai sabun dan pengelolaan air minum rumah tangga berupa saringan keramik.
Kegiatan dimulai dengan studi banding ke Desa Panimbo Kabupaten Grobogan yang telah mencapai stop buang air besar di sembarang tempat 100%. Kemudian dilakukan sosialisasi di Desa Dowan meliputi 3 dukuh yaitu Brengkong, Picis dan Dowan. Kemudian dilakukan pemicuan di masyarakat dan pembentukan tim penggerak STBM masing – masing dusun yang dikoordinir oleh kepala dusun desa Dowan.

Tugas Tim Penggerak STBM Dusun adalah
1. Melakukan sosialisasi kepada semua warga dusun sesuai RT dimana tim berada.
2. Melakukan monitoring regular terhadap pelaksanaan program berikut hambatan di lapangan.
3. Melakukan evaluasi bersama terhadap pelaksanaan program STMB di desa dan mencari solusi permasalahan.

Hasil kegiatan
Tiga dukuh di Desa Dowan Kecamatan Gunem yaitu Brengkong, Picis dan Dowan telah stop buang air besar di sembarang tempat 100% alias masyarakatnya telah buang air besar pada tempatnya.Disamping 1 dusun di Desa Woro Kecamatan Kragan. Keberhasilan 3 dukuh ini diharapkan dapat memicu dukuh lainnya serta desa lainnya agar warganya stop buang air besar disembarang tempat.

Tindaklanjut kegiatan:
Personal hygiene di sekolah melalui pendekatan child to child dan memasukan personal hygiene ke dalam peraturan sekolah.
Melanjutkan pemicuan di desa.
Monitoring dan evaluasi CLTS oleh Tim STBM dan Pokja AMPL
Celebration untuk desa yang sudah ODF
Pembuatan peraturan desa dan pengelolaan air.
Workshop terkait pentingnya water protection
Workshop Badan Air Bersih
Ekspose Pokja AMPL.

PAHLAWAN SEPTIC TANK PERAIH KALPATARU

Hanya sedikit orang yang rela bergelut dengan kotoran manusia. Namun Sumadi (39), warga Desa Warujayeng, Kabupaten Nganjuk yang sehari-hari bekerja sebagai PNS di Puskesmas Jatikalen, Nganjuk, memiliki pikiran yang berbeda.

Berawal dari keprihatinannya dengan kondisi lingkungan yang kurang sehat karena kebiasaan masyarakat yang membuang air besar di sungai dan kakus-kakus tradisional, Sumadi pun mengeluarkan ide untuk menyehatkan lingkungannya dengan membuat septic tank.Apa yang dilakukannya bukanlah sebuah hal yang mudah. Meskipun Bapak dua anak ini sudah mulai merintis pengolahan tinja untuk biogas sejak tahun 2001, tapi meyakinkan warga sekitar akan pentingnya septic tank sangat sulit untuk dilakukan. Ditambah lagi dengan latar belakang penduduknya yang sebagian besar berprofesi sebagai petani kecil dan buruh tani.

Pembuatan septic tank yang mencapai Rp 1,8 juta per unitnya dianggap sangat memberatkan bagi warga. Dengan berbagai macam cara, Sumadi pun menurunkan harga pembangunan sehingga hanya dibutuhkan biaya Rp 850 ribu. Namun hal ini belum mendapatkan tanggapan yang positif dari warga.Melihat kondisi warga yang kurang memungkinkan, Sumadi pun akhirnya memutuskan untuk membangun septic tank gratis bagi mereka, namun endapan tinja dan biogas dari septic tank itu akan diambilnya. Ide inipun disambut baik oleh warga karena dianggap saling menguntungkan.Septic tank ala Sumadi terdiri atas tiga jamban yang merupakan lubang penampungan, peresapan dan biogas yang bisa digunakan dalam kurun waktu 8-10 tahun.

Hasilnya cukup menggembirakan. Saat ini septic tank karya Sumadi sudah menyebar ke berbagai kecamatan di Nganjuk. Sumadi bangga karena berhasil memotivasi warga untuk membudayakan hidup sehat dengan menjaga kebersihan lingkungan.Dalam salah satu kisah perjuangannya, Sumadi bertutur bagaimana salah seorang warga yang tidak mau dibuatkan septic tank karena rumahnya dekat dengan sungai. Namun karena kebanyakan warga sudah menggunakan septic tank, warga tersebut akhirnya mau untuk dibuatkan septic tank secara gratis.Dari 19 kecamatan di Nganjuk, kini sudah ada 2.800 unit septic tank buatan Sumadi yang dipakai warga. Hasil dari kerja kerasnya ini baru dapat dinikmati Sumadi di tahun 2012 mendatang berupa biogas dan endapat tinja untuk pupuk. Sumadi memang tidak bekerja sendirian untuk menyehatkan lingkungan desanya ini. Ia merangkul pihak lain untuk membiayai pembangunan ribuan septic tank dan usaha pengolahan biogas serta endapan tinja. Bahkan sebagian pupuk olahan dari endapan tinja ini sudah di uji coba pada tanaman bawang merah (brambang). Hasilnya diperoleh brambang yang jauh lebih berkualitas. Dengan pupuk buatannya, 1 kwintal brambang hanya susut 3-4 kg padahal kalau tanpa pupuk brambang bisa susut sampai 40 kg.Septic tank karya Sumadi tidak hanya digunakan warga Kabupaten Nganjuk tapi sudah meluas ke daerah lain di jawa Timur seperti Kediri dan Madiun. Bahkan beberapa daerah di Jawa Tengah sudah mengadopsi karya Sumadi.Atas hasil karya Sumadi yang brilian itulah ia akhirnya mendapatkan penghargaan Kalpataru dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ir Totok Prastowo dari bagian Lingkungan Hidup pemkab Nganjuk dan juga merupakan salah satu motivator Sumadi mengatakan syarat penghargaan Kalpataru adalah sebuah karya tidak hanya dinikmati warga sekitar tetapi juga warga daerah lain.Semenjak memulai usahanya di tahun 2001, baru pada tahun 2007-lah Sumadi mendapatkan penghargaan untuk pertama kalinya dengan menjadi juara III bidang pelestari lingkungan hidup se-Jatim. Dan pada tahun 2008 karyanya mulai dikembangkan ke Kediri dan kota lainnya. Di tahun 2010 barulah Sumadi memperoleh penghargaan dari Presiden.“Tidak terbayang sebelumnya. Saya yang hanya orang biasa ternyata bisa menjadi tamu khusus presiden di Istana Negara. Saya merasa haru sekali,” ujarnya.Melalui proyek septic tank-nya ini Sumadi berharap warga tidak lagi takut akan penyakit karena kebersihan lingkungannya saat ini sudah terjaga. Warga tidak perlu lagi membuang air besar sembarangan dan bisa merasa malu bila rumahnya tidak ada jamban terutama bila kedatangan tamu.Kesempatan besar sedang menanti Sumadi saat ini. Atas prestasinya tersebut, Sumadi mendapat job sebagai narasumber di berbagai daerah, salah satunya dari Bank Dunia. Ia dianggap berkredibilitas untuk mengembangkan materi pengolahan tinja dan pembuatan biogasnya dan menunjukkannya kepada negara-negara lain yang membutuhkan. Sumadi mengatakan pekerjaan barunya itu akan mulai dijalaninya di bulan Juli 2010 mendatang.Salah satu bukti yang patut kita contoh. Ketekunan Sumadi dalam mengerjakan sesuatu pada akhirnya berbuah manis setelah melahui tahun-tahun yang melelahkan dan penuh dengan tantangan namun ia tak pernah mengenal kata menyerah.